Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komnas HAM Panggil Direktur PT KCIC Terkait Perusakan Lingkungan

Komnas HAM Panggil Direktur PT KCIC Terkait Perusakan Lingkungan Gedung Komnas HAM. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Komnas HAM RI mengatakan pemanggilan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) terkait dengan pengaduan warga atas dugaan perusakan dan pencemaran lingkungan serta permukiman warga. Perusakan tersebut akibat pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga memanggil Direktur Utama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang dijadwalkan pada hari Jumat (2/7) pukul 13.30 WIB," kata anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Jakarta, Rabu (30/6).

Pemanggilan tersebut merespons dari pengaduan warga Margawangi, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat yang menilai adanya dugaan perusakan dan pencemaran lingkungan serta permukiman warga akibat pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari permintaan keterangan secara tertulis yang disampaikan Komnas HAM RI pada tanggal 9 Februari 2021," ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Pemanggilan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keterangan dan informasi secara langsung dari kedua perusahaan mengingat sampai saat ini belum ada upaya penyelesaian atas permasalahan itu.

Surat pemanggilan, kata dia, juga ditembuskan kepada Menteri BUMN RI untuk menjadi atensi agar para pihak terkait dapat memenuhi dan mematuhi pemanggilan dan permintaan keterangan oleh Komnas HAM RI.

Sebelumnya, pertengahan Mei 2021 Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa pengerjaan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 73 persen dan moda transportasi mutakhir itu akan menjalani uji coba di akhir 2022.

Presiden Jokowi mengharapkan proyek strategis itu dapat terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, yakni kereta cepat ringan (light rapid train/LRT) dan moda raya terpadu (MRT) di DKI Jakarta agar menciptakan efisiensi waktu dan jarak tempuh untuk meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi. (mdk/fik)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
6 Lokasi Karhutla di Sumsel Disegel, 5 di Antaranya Milik Perusahaan
6 Lokasi Karhutla di Sumsel Disegel, 5 di Antaranya Milik Perusahaan

Lahan milik perusahaan yang disegel luasnya mencapai ribuan hektare.

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Dahlan Iskan Terkait Korupsi LNG Pertamina
KPK Panggil Dahlan Iskan Terkait Korupsi LNG Pertamina

Dahlan Iskan akan dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina.

Baca Selengkapnya
Kejagung Kejar Tersangka Korporasi Kasus Korupsi Komoditas Timah
Kejagung Kejar Tersangka Korporasi Kasus Korupsi Komoditas Timah

ejauh ini sudah melakukan berbagai penyitaan terhadap aset perusahaan berupa 53 unit ekskavator, lima smelter, dan dua unit bulldozer.

Baca Selengkapnya
48 Perusahaan Industri jadi Penyebab Polusi Udara di DKI Jakarta
48 Perusahaan Industri jadi Penyebab Polusi Udara di DKI Jakarta

48 Perusahaan penyebab polusi udara ini akan dikenakan sanksi.

Baca Selengkapnya
Kejagung Kejar Tersangka Korporasi Kasus Korupsi Komoditas Timah
Kejagung Kejar Tersangka Korporasi Kasus Korupsi Komoditas Timah

ejauh ini sudah melakukan berbagai penyitaan terhadap aset perusahaan berupa 53 unit ekskavator, lima smelter, dan dua unit bulldozer.

Baca Selengkapnya
Dahlan Iskan Penuhi Panggilan KPK Terkait Korupsi di Pertamina
Dahlan Iskan Penuhi Panggilan KPK Terkait Korupsi di Pertamina

Dahlan Iskan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.

Baca Selengkapnya
Ahok Sebut KPK Banyak Tangani Kasus Korupsi di PT Pertamina
Ahok Sebut KPK Banyak Tangani Kasus Korupsi di PT Pertamina

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut KPK memegang banyak kasus korupsi di PT Pertamina.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Kejagung Soal Pencegahan Bos Sriwijaya Air Hendry Lie ke Luar Negeri Usai Terseret Kasus Korupsi Timah
Penjelasan Kejagung Soal Pencegahan Bos Sriwijaya Air Hendry Lie ke Luar Negeri Usai Terseret Kasus Korupsi Timah

Tersangka Hendry Lie telah diminta memenuhi panggilan penyidik sebanyak dua kali.

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Lagi Sekjen Kemenhub Novie Riyanto Terkait Kasus Dugaan Suap DJKA
KPK Panggil Lagi Sekjen Kemenhub Novie Riyanto Terkait Kasus Dugaan Suap DJKA

Pemanggilan Novie, kata KPK, sehubungan dengan adanya pengembangan penyelidikan kasus tersebut.

Baca Selengkapnya
KLHK Sanksi 11 Perusahaan Biang Kerok Polusi Udara di Jabodetabek
KLHK Sanksi 11 Perusahaan Biang Kerok Polusi Udara di Jabodetabek

11 Perusahaan ini disanksi setelah KLHK menggelar operasi.

Baca Selengkapnya
Hati-Hati, Pelaku Pencemaran Udara Bisa Dipenjara Hingga Denda Rp3 Miliar
Hati-Hati, Pelaku Pencemaran Udara Bisa Dipenjara Hingga Denda Rp3 Miliar

Tingginya tingkat polusi udara di Indonesia, khususnya Jakarta, masih jadi perhatian pemerintah.

Baca Selengkapnya