Komnas PA sesalkan aksi diskriminatif sekolah tolak korban perkosaan

Merdeka.com - Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait mengecam tindakan yang dilakukan sebuah sekolah di Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau.

Menurut Arist, diskriminasi apa pun terhadap anak tidak boleh terjadi. Apalagi, lanjutnya bercerita, menolak seorang siswi bersekolah dengan latar belakang korban pemerkosaan.

"Jangan dirampas hak pendidikan anak. Yang dilakukan pihak sekolah dengan tidak mau menerima adalah peraturan diskriminatif," katanya saat dihubungi merdeka.com, Kamis malam (14/1).

Masih menurut Arist, instansi terkait harus segera melakukan upaya agar anak-anak yang menjadi korban tetap mendapat hak pendidikan.

"Jika tidak, ini adalah pelanggaran berat terhadap hak anak. Apa lagi ini bentuk perlakuan diskriminatif yang diterima oleh korban. Anak itu sudah menjadi dua kali korban pemerkosaan dengan begini," tuturnya.

Perlu diketahui, seorang anak berinisial RM (14) menjadi korban pemerkosaan oleh ayah tirinya.

Belakangan, pihak sekolah mengetahui RM telah melahirkan seorang bayi akibat perbuatan bejat ayah tirinya, dengan beralasan mencap anak bermasalah, pihak sekolah SMPN 3 Bintan tidak bisa menerima kehadiran RM di sekolah tersebut.

"Tingkat usia seperti ini (sudah mempunyai anak) bukan pendidikan dasar. Walaupun kita melihat dia itu adalah korban. Oleh sebab itu pendidikan nonformal lah," kata Kepala Sekolah SMPN 3, Syamsul.