Follow
'Korupsi daerah berasal dari politik dinasti'
Merdeka.com - Peneliti Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina menilai pelegalan politik dinasti menjadi rekayasa bagi kerabat kepala daerah yang ingin menguasai kekayaan negara. Sebab akan membahayakan jika kepala daerah yang sudah tidak menjabat, ikut campur pemerintahan selanjutnya.
"Korupsi politik dinasti, korupsi daerah berasal dari politik dinasti contohnya Banten, Ratu Atut menggantikan kakak atau adiknya di Banten," kata Almas dalam diskusi 'Runtuhnya Pengaturan Praktik Politik Dinasti' di Restaurant Dua Nyonya Cikini, Jakarta, Jumat (10/7).
Menurutnya, pemerintah harus tanggap terhadap potensi kecurangan tersebut. Maka dari itu harus dipersiapkan perangkat hukum untuk mengaturnya.
-
Bagaimana cara menangani pelanggaran pemilu? Penanganan perkaranya dilakukan oleh Bawaslu dan kepolisian.
-
Bagaimana cara mencegah pelanggaran administrasi pemilu? Salah satu solusi untuk mencegah pelanggaran administrasi pemilu adalah melakukan pencegahan secara dini dan proaktif oleh lembaga pengawas pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga pengawas pemilu lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
-
Mengapa pelanggaran pemilu berbahaya? Pelanggaran pemilu mencakup berbagai tindakan yang dapat merusak keabsahan suara dan mengancam prinsip demokrasi.
-
Kenapa pelanggaran administrasi pemilu penting diatasi? Pelanggaran ini dapat merugikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang terlibat dalam Pemilu, serta dapat menimbulkan sengketa dan konflik.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Bagaimana cara mengatasi Tindak Pidana Pemilu? Dalam menghadapi tindak pidana pemilu, penting bagi pemerintah, lembaga pemilihan, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang efektif.
"Pertama rekomendasi pemerintah bahwa penyelenggara pemilu harus menyiapkan tools (aturan) pasal itu karena berpotensi menggunakan kekayaan negara," tambahnya.
Lanjut dia,partai politik diharapkan melakukan seleksi ketat terhadap calon kepala daerah yang ingin mengikuti Pilkada, sebelum mendaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah. "Jangan sampai yang dicalonkan merupakan kerabat kepala daerah sebelumnya," tandasnya. (mdk/efd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Wahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.
Baca Selengkapnya
Apakah partai politik saat ini benar-benar mewakili aspirasi rakyat dan sungguh-sungguh menjalankan aspirasi tersebut.
Baca Selengkapnya
Karena saat menjabat, seorang kepala daerah mendadak akan mengelola uang hingga Rp1-2 miliar setiap tahun.
Baca Selengkapnya
"Tampak jelas betapa nilai pancasila dan etika di dalam berpolitik dan mentaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,"
Baca Selengkapnya
Kepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.
Baca Selengkapnya
Mengakali anggaran jadi modus yang kerap dilakoni para kepala daerah untuk 'melipat' anggaran negara.
Baca Selengkapnya
Busyro menilai jika di Pemilu 2024 etika politik telah dikubur dan diganti dengan syahwat politik.
Baca Selengkapnya
Memilih calon pemimpin masa depan yang bersih terhadap persoalan kejahatan masa lalu.
Baca Selengkapnya
Kecurangan tersebut disebut melibatkan mobilisasi kepala dan hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung salah satu pasangan calon.
Baca Selengkapnya
Namun, dalam dalil penambahan syarat capres cawapres minimal punya pengalaman kepala daerah, dikabulkan oleh MK.
Baca Selengkapnya
Sejumlah kalangan yang menolak Politik Dinasti memajang spanduk "Ayo Lawan Politik Dinasti" di Jakarta.
Baca Selengkapnya