Korupsi pembangunan gedung, kepala SMP 7 Lolomatua dibui 1,5 tahun

Merdeka.com - Kepala sekolah sekaligus ketua komite SMP Negeri 7 Lolomatua, Nias Selatan, Nehego Giawa, dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara. Dia terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan unit sekolah baru.

"Menyatakan terdakwa Nehego Giawa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim Marsuddin Nainggolan, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu (13/4).

Selain Nehego, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada Kepala Pelaksana Teknis Unit Sekolah Baru SMP Negeri VII Lolomatua, Martyus Halawa. Dia terbukti bersalah dalam perkara korupsi itu. Dia dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Selain hukuman penjara, keduanya diganjar denda Rp 50 juta subsidair satu bulan kurungan.

Khusus bagi Nehego Giawa, dia dikenakan hukuman membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 256 juta. Jika tidak membayar, harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika hasil lelang tidak mencukupi, maka dia harus menjalani hukuman dua bulan penjara.

Kedua terdakwa dinyatakan menyalahgunakan kewenangan sehingga mengakibatkan kerugian negara. Mereka melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Nehego dan Martyus menyatakan menerima putusan majelis hakim. Sementara itu, jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir.

Hukuman dijatuhkan majelis hakim memang jauh di bawah tuntutan jaksa. Sebelumnya, JPU meminta Nehego dan Martyus dijatuhi hukuman masing-masing 5 tahun 6 bulan penjara.

Selain penjara, kedua terdakwa dituntut membayar denda masing-masing Rp 200 juta subsidair empat bulan kurungan. Majelis hakim juga diminta membebani kedua terdakwa dengan kewajiban membayar uang pengganti kerugian Rp 272 juta. Seandainya tidak membayar, harta bendanya akan dilelang. Jika hasil lelang tidak mencukupi, keduanya harus menjalani hukuman empat bulan penjara.

Dalam perkara ini, ditemukan penyimpangan dalam pengerjaan gedung baru SMPN 7 Nisel. Dari audit dilakukan, didapati spesifikasi tidak sesuai dalam pembangunan itu.

Sesuai temuan ahli dari Politeknik USU di lapangan, dari nilai total anggaran Rp 1,9 miliar, yang dikerjakan di lapangan hanya Rp 1,4 miliar. Terdapat kerugian negara Rp 544 juta.