Korupsi Rp2,3 Miliar, Mantan Kadisdik Tebing Tinggi Divonis 5 Tahun Penjara

Merdeka.com - Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan kepada mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, Pardamean Siregar.

Ketua majelis hakim, Jarihat Simarmata, menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana pengadaan buku panduan pendidik sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020 senilai Rp2,3 miliar.

"Menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer," kata Jarihat di Medan, Senin (9/8).

Atas putusan tersebut, terdakwa maupun jaksa penuntut umum (JPU), Edwin Oloan Tobing masih menyatakan pikir-pikir. Sementara, vonis yang diberikan majelis hakim terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan JPU. Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara 7 tahun.

Kendati terdakwa telah divonis 5 tahun penjara. Namun, sampai saat ini terdakwa masih bebas berkeliaran karena berstatus sebagai tahanan kota. Sedangkan, terkait eksekusi terhadap terdakwa usai dinyatakan bersalah JPU belum mengetahuinya.

"Kurang tahu saya, enggak mungkin langung dieksekusi. Putusan saja belum di tangan kami," kata Edwin.

Dalam dakwaan, perkara ini berawal saat terdapat sejumlah kejanggalan dalam pengadaan buku panduan pendidik senilai Rp2,4 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kota Tebing Tinggi Kota Tahun Anggara 2020.

Seperti di antaranya penunjukan langsung (PL) pekerjaan kepada 10 rekanan, yakni CV Bina Mitra Sejagat, CV Dita Perdana Abadi, CV Makmur Bersama, CV Nandemo Aru, CV Tri Putra, CV Raja Mandiri, CV Samba, CV Sinergi, CV Tiga Putra Jaya serta CV Viktory.

Bukan hanya itu, selain sebagai Pengguna Anggaran (PA) terdakwa juga merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan buku panduan panduan di Dinas Pendidikan Tebing Tinggi.

Hasil penghitungan tim audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, juga ada temuan kerugian keuangan negara mencapai Rp2,3 miliar.

Dalam kasus ini, majelis hakim telah menjatuhkan hukuman terhadap dua anak buah Pardamean. Keduanya yakni, Efni Efridah, selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Tebing Tinggi divonis 7 tahun.

Kemudian, Masdalena Pohan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Buku Panduan Pendidik SD dan SMP Tahun Anggaran 2020, diganjar pidana 4,5 tahun penjara.