Koruptor keluar masuk LP, Kemenkum HAM harus introspeksi diri
Merdeka.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum HAM) Denny Indrayana meminta pertolongan kepada KPK agar para terpidana korupsi ditahan di tahanan KPK. Sebab, banyak tahanan korupsi yang keluar masuk tahanan seenaknya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy mengatakan, keluar masuknya tahanan korupsi dari Lapas merupakan sebuah teguran bagi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Menurutnya, Kemenkum HAM harus introspeksi diri.
"Memang susah dibuktikan, tapi ini harus bikin Kemenkum HAM instrospeksi. Ini teguran agar Kemenkum HAM bekerja lebih keras," jelas Tjatur saat dihubungi, Jumat (10/5).
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Bagaimana Komnas HAM mengungkap pelaku? 'Ada penggalian fakta tentang peran-peran Pollycarpus atau peran-peran orang lain yang ada di tempat kejadian perkara atau yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir atau yang menjadi alasan TPF ketika itu untuk melakukan prarekonstruksi, melacak percakapan nomor telepon dan lain-lain lah,' kata Usman di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).
-
Apa saja bentuk sanksi hukum? Saknsi yang dilakukan dari norma hukum bersifat tegas serta nyata, bisa berupa denda dengan nominal tertentu hingga penjara dalam waktu tertentu pula.
-
Siapa yang terbukti terlibat pungli di Rutan KPK? 90 pegawai Komisi Antirasuah yang telah terbukti terlibat dalam praktik pungli.
-
Bagaimana Dewas KPK menjatuhkan sanksi kepada Karutan? Fauzi dijatuhi sanksi berupa pernyataan permintaan maaf. Selain itu, dia direkomendasikan ke pejabat pembina kepegawaian untuk mendapatkan sanksi disiplin.
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
Politikus asal PAN ini meminta agar para narapidana yang diketahui keluar masuk Lapas segera diselidiki dan dibuktikan. Jika ada bukti kuat, lanjut dia, Kemenkum HAM harus menghukum para napi tersebut dengan sanksi yang tegas.
"Kalau nanti terbukti, harus ada sanksi keras," tandasnya.
Diketahui, Ketua KPK Abraham Samad mengaku mendapatkan telepon dari Wamenkum HAM Denny Indrayana . Dalam telepon tersebut, Denny meminta kepada Abraham agar KPK turun tangan menertibkan para terpidana korupsi yang kerap kali keluar masuk Lapas.
Selain itu, Denny juga meminta agar para tahanan korupsi segera dipindahkan ke Lapas milik KPK. "Kemarin Wamenkum HAM Denny, sempat menelepon saya. Dia juga sangat tidak punya kemampuan lagi untuk bisa tangani yang seperti itu. Karena susah katanya memantaunya. Oleh karena itu, wamen kemarin meminta tolong pada KPK, apa bisa tahanan-tahanan di KPK masih memungkinkan dia mengirim kembali tahanan yang sudah inkrach ke Rutan KPK, termasuk Nazaruddin," ujar Abraham.
Hal itu dia sampaikan kepada wartawan usai acara Seminar Nasional dengan tema 'Peran Penegak Hukum terkait Perlindungan dan Pengembalian aset-aset negara yang dikuasai pihak lain secara melawan Hukum' di Hotel Borobudur, Kamis (9/5). (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rutan yang digeledah antara lain Rutan di Gedung Merah Putih KPK, Rutan di Pomdam Jaya Guntur, dan Rutan KPK di Gedung Pusat Edukasi
Baca SelengkapnyaDia menilai, lamanya penanganan kasus korupsi impor gula oleh Tom Lembong masih dalam batas wajar selama belum kedaluwarsa.
Baca SelengkapnyaKPK menggelar OTT kepada Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Alexander Silaen.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mewacanakan menahan narapidana korupsi di Nusakambangan
Baca SelengkapnyaSaking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny K Harman menyindir pedas Kementerian Hukum dan HAM ketika rapat kerja bersama, Rabu (12/6)
Baca SelengkapnyaDalam kasus ini, sedikitnya 15 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.
Baca SelengkapnyaMenurut Ganjar, cara memberi efek jera adalah memiskinkan koruptor.
Baca SelengkapnyaWahyu mengklaim bakal menyelesaikan masalah polisi korupsi.
Baca SelengkapnyaPerlu upaya lain yakni mampu mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan.
Baca SelengkapnyaKejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca SelengkapnyaEksekusi dua pegawai tersebut menindak lanjuti putusan dari Dewas KPK.
Baca Selengkapnya