'KPK' Bandung belum punya kantor, kalau rapat bisa nebeng Pemkot

Merdeka.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil membentuk kelompok Forum Independen Pembangun Zona Integritas Kota Bandung. Tugasnya mirip seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya saja tidak memiliki kewenangan sampai penindakan karena tidak berbadan hukum.

Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil menyebut forum tersebut adalah KPK level kota. Tugasnya pencegahan dan pendidikan antikorupsi. Sifatnya hanya preventif.

Kepada merdeka.com, Ketua Forum Independen Pembangun Zona Integritas Kota Bandung Pitoyo mengatakan, praktik korupsi itu sebenarnya bisa dicegah dengan pengetahuan anti korupsi.

"Kalau selama ini korupsi tunggu sampai di hilir (terjadi korupsi lalu ditangkap). Kalau kami melakukan pencegahan di hulunya," kata Pitoyo, Jumat (1/4).

Praktik korupsi saat ini menurutnya sudah sangat masif dan terstruktur. Korupsi itu tidak hanya saja praktik 'merampok' uang negara yang menyebabkan kerugian sampai miliaran rupiah, tapi suap yang terjadi di level terendah sampai tertinggi itu sangat rentan.

Dia mengilustrasikan, pembuatan KTP yang secara aturan itu sebenarnya tidak membebankan biaya pada warga. Hanya saja petugas kerap membuat embel-embel 'dipermudah' asal dengan ganjaran uang pelicin.

"Untuk pelayanan publik, akhirnya memanipulasi. Itu masuknya gratifikasi. Misal KTP gratis. Kalau gratis, ya enggak bisa ada tapi. Yang baik itukan ya gratis dan bisa dikerjakan dengan cepat, tanpa ada embel-embel," ujarnya. Nah cara itu yang menurut dia, upaya preventif harus dilakukan.

Sebagai kelompok yang independen dan tidak berbadan hukum, pihaknya mengaku bertugas tidak seperti dinas atau instansi yang duitnya digelontorkan dari pemerintah.

"Kami bukan kaya pegawai gajian. Kita hanya membuat sistem. Yang mana tujuannya itu untuk peningkatan pelayanan publik untuk Kota Bandung. Enggak ada membahas anggaran. Sekretariat saja belum ada, kita paling kalau ada yang diharuskan membenahi kami akan hadir. Kita rapatkan sama tim. Kita bisa rapat di mana saja, pinjam kantor Pemkot," ungkapnya.

Usai ada pemetaan, pihaknya baru melaporkan pada Pemkot Bandung untuk kemudian Wali Kota mengambil tindakan seperti apa.

"Sebulan nanti kita lapor wali kota, atau triwulan, dan akhir tahun. Harapan kami pelayanan publik bagus, tanpa ada embel-embel," tandasnya.

Dia berharap, dengan tata kelola pemerintah ihwal pelayanan publik, dan mengantisipasi dari praktik KKN Bandung di bawah komando Ridwan Kamil bisa meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kan tujuannya agar Bandung meraih WTP. WTP itukan cerminan bahwa administrasi daerah bisa baik," ujarnya. (mdk/cob)