KPK bidik korporasi dalam kasus korupsi BLBI

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat korporasi dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

"Ya kita perlu waktu. Tidak hanya di company itu saja kan. Iya, dong. Ada company-company yang lain juga," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/4).

Menurut Saut, tidak hanya BDNI saja korporasi yang kemungkinan dijerat oleh pihaknya. Dalam hal ini, penyidik KPK juga sempat memetakan aset milik Sjamsul Nursalim yang salah satunya adalah PT Gajah Tunggal.

Saut mengatakan, penyidik KPK masih membutuhkan waktu untuk menyiapkan minimal dua alat buti untuk menjerat korporasi dalam kasus ini.

"Masih butuh waktu untuk mendalami, ini dulu pelan-pelan, deh ya. Yang penting tidak kadaluarsa," kata dia.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah sempat mengatakan penyidik KPK sudah memetakan aset PT Gajah Tunggal yang merupakan perusahaan produsen ban terbesar di Asia milik Sjamsul Nursalim ini untuk pengembalian kerugian negara.

"Jadi penyidik sudah masuk lebih jauh untuk menelusuri aset-aset terkait Sjamsul Nursalim, yang salah satunya di Gajah Tunggal," kata Febri.

Sejumlah petinggi Gajah Tunggal pun sempat diperiksa oleh penyidik KPK, di antaranya Direktur Human Resource PT Gajah Tunggal Jusup Agus Sayono, Direktur PT Gajah Tunggal Ferry Lawrentius Hollen, hingga mantan Presiden Komisaris PT Gajah Tunggal Mulyati Gozali.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung sebagai tersangka. Dia diduga merugikan negara hingga Rp 4,58 triliun atas penerbitan SKL BLBI.

Penyidik KPK juga sudah merampungkan berkas Syafruddin. Dalam waktu dekat, dia akan disidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com