KPK dan BPKP ingatkan pemda cegah korupsi sedini mungkin

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) menyoroti berbagai potensi korupsi di berbagai pemerintah daerah. Menurut mereka, sampai saat ini beberapa program di daerah yang masih dinilai rawan tindakan rasuah.

Ketua BPKP Mardiasmo mengatakan, koordinasi supervisi dilakukan bekerja sama dengan KPK berguna buat mencegah terulangnya perbuatan rasuah di pemerintah daerah. Menurut dia, sampai saat ini masih ditemukan modus berulang mencuri uang negara di pemerintah daerah.

"Kita berikan early warning (peringatan dini) biar lebih hati-hati. Daripada upaya penindakan dan penangkapan. Ya kita harapkan supaya pencegahan itu bisa berjalan baik," kata Mardiasmo dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/2).

Mardiasmo mengatakan, bermacam modus mencurangi keuangan negara masih mendominasi. Pertama soal adanya lobi dengan menyuap antara anggota parlemen saat membahas APBD, dengan para pengusaha hitam. Tujuannya adalah mengeruk duit negara. Kemudian, cara lain adalah memangkas dana bantuan sosial, dana hibah, dan sejenisnya. Atau mengirim bantuan itu kepada pihak yang tidak tepat atau disalahgunakan penggunaannya.

"Supaya tidak lakukan kesalahan yang sama. Jadi ini upaya bersama itu ingin agar pemerintah itu bisa lebih bersih," ujar Mardiasmo.

Dalam kesempatan sama, Wakil Gubernur Banten Rano Karno hadir menggantikan sejawatnya, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yang saat ini dibui lantaran tersandung kasus korupsi. Dia mengatakan sudah dua tahun meminta supaya KPK memandu setiap langkah roda pemerintahan. Sebab, dia mengatakan tidak ingin jatuh ke lubang yang sama.

"Kami minta KPK tolong supervisi kami. Kami belajar dari pengalaman dan tidak ingin jatuh dalam kesalahan sama kedua kalinya. Alangkah bodohnya kalau seperti itu," kata Rano.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, ingin supaya APBD tidak diselewengkan. Maka dari itu, dia ingin melakukan pencegahan secara dini ketimbang mesti berurusan dengan penegak hukum di penghujung.

"Supaya lebih mantap, kami lakukan korsup dengan BPKP Jawa Barat dan KPK. Kalau ada potensi tidak baik dalam proyek itu, lebih baik saya tahan dan tidak boleh dilanjutkan. Kalau ada masalahnya. Dari pada dihitung kerugian negara di ujung, mendingan dicegah dari awal," kata Aher, sapaan Ahmad Heryawan. (mdk/bal)