Follow
KPK endus penyelewengan pengadaan barang dan jasa haji 2012-2013
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terus menyelidiki dugaan penyelewengan dana pelaksanaan ibadah haji. Lembaga antirasuah itu sedang mengusut adanya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa haji pada 2012 sampai 2013 yang nilai totalnya di atas Rp 100 miliar.
Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, pihaknya saat ini fokus mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa haji pada 2012 sampai 2013 di Kementerian Agama. Meski begitu, dia menegaskan bukan tidak mungkin penyelidikan itu berkembang.
"Yang diusut oleh KPK itu penyelenggaraan haji, di antaranya pengadaan barang dan jasa tahun 2012-2013. Bukan pendanaan setoran," kata Johan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/2).
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Bagaimana KPK mengungkap kasus suap di Basarnas? Pengungkapan kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan pada Selasa 25 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB di jalan raya Mabes Hankam Cilangkap, Jakarta Timur dan di Jatiraden, Jatisampurna, Kota Bekasi. Dalam OTT, KPK amankan 11 orang dan menyita goodie bag berisi uang Rp999,7 Juta.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Apa yang KPK setorkan ke kas negara? 'Mencakup uang pengganti Rp10.07 miliar, uang rampasan perkara gratifikasi dan TPPU Rp29.9 miliar, serta uang rampasan perkara TPPU sebesar Rp577 juta,' kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/9), melansir dari Antara.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Menurut Johan, pengadaan barang dan jasa pelaksanaan haji itu meliputi beberapa jenis. Tetapi, dia tidak merincinya. Sama halnya dengan nilai pengadaan itu. Dia belum mau memastikan berapa jumlah total pengadaan barang dan jasa dari berbagai macam itu.
"(Nilainya) di atas Rp 100 miliar," ujar Johan.
Johan mengakui, dalam penyelidikan itu pihaknya sudah meminta keterangan beberapa Anggota Komisi VIII DPR, dan para pegawai Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pada SPI 2022 Kemenag meraih skor 74,20 dari skor rata-rata nasional 71,94. Skor ini turun dari skor sebelumnya di tahun 2021 yakni 80.10.
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi di Indonesia memang sudah banyak diungkap dalam kurun waktu yang panjang.
Baca Selengkapnya
Pansus Angket Haji menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.
Baca Selengkapnya
Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pun telah membenarkan terkait agenda OTT dilakukan KPK perihal penyerahan uang yang diduga berkaitan tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
Kabasarnas jadi tersangka suap pengadaan barang dan jasa sebesar Rp88,3 miliar.
Baca Selengkapnya
Mendengar hasil tersebut, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terlihat semringa
Baca Selengkapnya
Tessa menegaskan, hal tersebut tidak menutipi kejahatan tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
Uang-uang tersebut digunakan untuk kepentingan para tersangka seperti membayar pemeriksa BPK RI sejumlah sekitar Rp1,035 M dan dana taktis untuk operasional.
Baca Selengkapnya
KPK memperkirakan negara mengalami kerugian hingga Rp200 miliar dalam tindak pidana korupsi ini.
Baca Selengkapnya
Pelaporan tentunya tidak serta merta akan langsung diselidiki.
Baca Selengkapnya
KPK menetapkan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi, terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa.
Baca Selengkapnya