KPK: Jaminan Orang Tidak Korupsi Itu Tak Ada

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah giat mendatangi kantor partai politik (parpol). Setelah sebelumnya menyambangi PDIP, PPP, Gerindra, dan PKS, kini giliran PSI yang disasar lembaga antirasuah.

Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengajak jajaran PSI menguatkan kembali nilai-nilai integritas dengan menyelenggarakan pendidikan antikorupsi. Menurutnya, tidak ada jaminan orang tidak akan korupsi.

"Jaminan orang tidak korupsi itu tidak ada. Orang yang sudah diberikan penghargaan antikorupsi pun masih bisa korupsi," ujar Wawan di DPP PSI Jakarta Pusat, Jumat (16/4).

Wawan mengatakan, nilai-nilai antikorupsi harus ditanamkan kepada semua pihak sejak dini hingga ajal menjelang. Wawan mengatakan, dengan undang-undang baru KPK memiliki strategi pemberantasan korupsi melalui tiga pendekatan yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan.

"Penting untuk mendidik masyarakat akan bahaya dan dampak korupsi. Sehingga, KPK juga menggandeng segenap jejaring pendidikan, bukan hanya jenjang pendidikan semata," kata dia.

Wawan menjelaskan, tujuan kunjungannya beserta jajaran ke DPP PSI untuk mendorong komitmen PSI menerapkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Harapannya, implementasi SIPP akan memelihara nilai-nilai integritas di internal partai.

Melalui SIPP, kata Wawan, KPK merekomendasikan partai untuk menerbitkan dan menjalankan standar etika partai dan politisi, membentuk sistem rekrutmen yang berstandar, adanya sistem kaderisasi yang berjenjang dan terlembaga, pembenahan pengelolaan dan pelaporan pendanaan partai, serta terbangunnya demokrasi internal partai.

"Kenapa Parpol? Alasannya parpol sebagai pencetak pemimpin bangsa atau penentu kebijakan, pembuat undang-undang dan mewakili suara rakyat. Untuk itu bagaimana kita membentuk atau mengawal agar parpol yang ada sekarang ini menjadi parpol yang antikorupsi," kata Wawan.

KPK berharap PSI berkomitmen mengisi Tools of Assessment (ToA) yang ada dalam SIPP. Caranya, partai membentuk satu tim yang terdiri atas minimal lima orang, sesuai dengan jumlah komponen ToA, yang bertugas untuk mengisi ToA. Salah satu dari anggota tim tersebut ditunjuk sebagai narahubung KPK.

Sependapat dengan KPK, Ketua DPP PSI Isyana Bagus Oka menyampaikan pendidikan menjadi salah satu yang utama. PSI siap mengingatkan kader-kadernya akan nilai-nilai dasar integritas. PSI juga berupaya mengubah persepsi masyarakat yang kurang baik terhadap parpol. Menurutnya, politik merupakan sesuatu yang mulia apabila berada di tangan orang-orang yang tepat.

"Salah satu yang kami lakukan untuk kaderisasi adalah dengan membuat sekolah kader solidaritas Indonesia. Berhubung pandemi, kami menyiapkannya secara online. Saat ini sudah selesai angkatan pertama. Ke depan, kami juga menyiapkan kader-kader kami untuk menjadi anggota legislatif ataupun staf ahli anggota legislatif," ujar Isyana.

Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com