KPK minta Amien Rais lapor soal pejabat dapat Rp 10 T dari reklamasi

Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais dengan tegas menolak kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Amien mengaku mendapat kabar ada pejabat pemerintah menerima uang Rp 10 triliun untuk memuluskan proyek tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengetahui ucapan Amien Rais tersebut. Seandainya ucapan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu benar, Amien Rais dipersilakan melapor ke KPK.

"Kami selalu menegaskan kepada rakyat, seluruh warga negara yang ada di Indonesia. Siapa saja yang mengetahui terdapat indikasi kasus korupsi maka silakan laporkan ke penegak hukum termasuk KPK," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah ketika berbincang dengan merdeka.com di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/5).

Febri menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan dan memberikan kesempatan dengan luas untuk Amien Rais segera melaporkan peristiwa tersebut ke KPK jika memang terbukti.

"Jelas kami akan tanggapi dan segera kami tindak jika memang terbukti apa yang beliau sampaikan tersebut, sampai saat ini kami memang belum mendengar pernyataan beliau," imbuh Febri.

Seperti diketahui dalam pidatonya kemarin, Rabu (17/5) Amien Rais mengaku mendapat kabar ada pejabat pemerintah yang menerima uang sebesar Rp 10 triliun dari pengembang untuk memuluskan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Ini jelas Podomoro ya sudah membuat iklan di Hong Kong, katanya ada pejabat kita yang dapat Rp 10 triliun," katanya dalam seminar dengan tema "Stop Reklamasi Teluk Jakarta" di Ruang KK I Gedung DPR, Senayan, Selasa (16/5).

Untuk itu dirinya berharap agar proyek besar reklamasi tersebut harus segera dimoratorium. Karena reklamasi hanya menguntungkan segelintir pihak yakni para pengembang.

"Secara logis untuk kepentingan bangsa, ini harus kita hentikan bersama-sama," tegas Amien.

Lebih lanjut, Amien Rais mengucapkan syukur dengan kekalahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilgub DKI Jakarta. Dengan demikian, kata dia, reklamasi teluk Jakarta benar-benar bisa dihentikan.

"Andai kata dia menang, ini selesai. Tapi karena Allah masih menyayangi bangsa kita ini, kasih napas dulu," ujar Amien.

Dengan kata lain terpilihnya Anies Baswedan - Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta baru merupakan pilihan yang menolak reklamasi demi kepentingan rakyat bukan demi kepentingan golongan.

"Apa yang disampaikan Mas Anies- Sandi sejak dulu betul hentikan (reklamasi) kembali kepada kepentingan rakyat," tutup Amien. (mdk/dan)