KPK minta maling ayam dan koruptor dibedakan soal remisi

Merdeka.com - Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menganggap langkah mundur jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pengetatan Remisi. Tindakan tersebut mengundang reaksi karena dianggap menguntungkan para koruptor.

"‪Memang remisi itu menjadi domain Menkum HAM, tetapi pengetatan dalam PP 99 Tahun 2012 dimaksudkan untuk bagaimana pemberantasan korupsi bisa berdampak efek jera. Jadi tidak disamaratakan antara maling ayam dengan pelaku tindak pidana korupsi, tentu harus dibedakan," kata Johan Budi di Universitas Brawijaya, Malang, Selasa (17/3).

Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dianggap oleh Yasonna memberi perlakuan diskriminasi terhadap narapidana. Yasonna ingin semua napi memiliki hak yang sama dan setiap lembaga tidak melampaui kewenangan masing-masing.

KPK sendiri selama ini dianggap telah mengambil alih tugas pembinaan narapidana dengan menjadi pihak yang berhak memberi pertimbangan remisi terhadap koruptor. Yasonna menganggap warga binaan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Kemenkum HAM sesuai undang-undang.

"Kalau semangatnya untuk meng-ignore Peraturan Pemerintah 99 tahun 2012 tersebut agar semua diberi remisi, saya kira ini langkah mundur. Tapi kalau maksudnya bahwa perubahan agar otorisasi remisi itu hanya dilakukan oleh Kumham, saya kira itu kewenangannya ada‬ di Menkum HAM," jelas Johan.