KPK minta pemerintah luncurkan e-PTSP buat permudah izin usaha
Merdeka.com - Wakil Ketua KPK Alexander Marwatta meminta ada integrasi data antara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pusat dengan daerah. Hal ini bertujuan agar tidak lagi ada tumpang tindih administrasi dalam izin usaha.
Selain itu, Alex juga mengatakan sedikit apapun data izin usaha yang diperoleh satuan kerja daerah sudah seharusnya mengirimkan data tersebut ke PTSP pusat.
"Kita ajak pihak terkait dengan data sehingga tidak terjadi tumpang tindih perizinan. Prinsipnya itu tadi jangan hanya saat orang mengajukan izin semua persyaratannya harus dilengkapi semuanya," ujar Alex saat menghadiri diskusi tentang kemudahan dalam izin usaha bersama ombudsman, Senin (22/8).
-
Dimana PPPK bekerja di Sumut? Pada umumnya, PPPK ditempatkan untuk mengisi kebutuhan pegawai pada sejumlah jabatan atau posisi tertentu di lingkungan pemerintah.
-
Apa itu KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Apa saja tugas PPPK di Sumut? Tugas dan Fungsi PPPK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki tugas dan fungsi yang dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan posisi yang diemban.
-
Bagaimana KKP menargetkan indeks kepatuhan pelaku usaha? Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono juga menargetkan indeks kepatuhan pelaku usaha pada 2025 sebesar 82 persen.
-
Kenapa KPPS diperlukan? Peran utama KPPS adalah menyelenggarakan proses pemungutan suara secara jujur, adil, dan transparan, serta menghitung dan mencatat hasil suara sesuai dengan aturan yang berlaku.
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
Dia juga mengusulkan pemerintah bisa meluncurkan e-PTSP sebagai upaya kemudahan perizinan usaha. Usulan ini, kata Alex sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri selaku pemegang kewenangan dalam birokrasi daerah.
"KPK dalam rangka pencegahan selain memang mendorong e - PTSP tujuannya supaya akad pemohon izin juga bisa mengikuti perkembangan perizinan yang dia sampaikan sudah sampai di mana juga masalah persyaratan transparansi, biayanya berapa itu sudah jelas di situ," tuturnya.
"Kita sudah bicara dengan Kemendagri, kan nanti Kemendagri yang punya kewenangan melakukan pengawasan terhadap Pemda, agar setiap daerah menerapkan (e - PTSP)," tutupnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penilaian kinerja PTSP dan PPB ini dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari berbagai unsur.
Baca SelengkapnyaKemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca SelengkapnyaPenilaian kinerja PTSP dan PPB ini diterapkan terhadap pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaProgram PTSP dan PBB ini adalah satu program unggulan untuk mempermudah iklim investasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaE-Katalog adalah sebuah platform yang dibangun untuk mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha lokal.
Baca SelengkapnyaArif menjelaskan stimulus untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%
Baca SelengkapnyaBocoran ini bersifat kajian yang dilakukan KPPU terhadap penyedia internet Low Earth Orbit (LEO).
Baca SelengkapnyaMeski surat kerjasama belum dilayangkan Polda Metro Jaya, PPATK telah biasa bekerjasama dengan polisi.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing, tapi juga siapkan kolam.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik tidak terlepas dari peran seluruh insan pertanahan.
Baca SelengkapnyaDibutuhkan komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,
Baca SelengkapnyaAnggota tim Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo memberkan penyebab ratusan Cakada itu belum lengkap.
Baca Selengkapnya