Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK minta pemerintah luncurkan e-PTSP buat permudah izin usaha

KPK minta pemerintah luncurkan e-PTSP buat permudah izin usaha Alexander Marwata. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Wakil Ketua KPK Alexander Marwatta meminta ada integrasi data antara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pusat dengan daerah. Hal ini bertujuan agar tidak lagi ada tumpang tindih administrasi dalam izin usaha.

Selain itu, Alex juga mengatakan sedikit apapun data izin usaha yang diperoleh satuan kerja daerah sudah seharusnya mengirimkan data tersebut ke PTSP pusat.

"Kita ajak pihak terkait dengan data sehingga tidak terjadi tumpang tindih perizinan. Prinsipnya itu tadi jangan hanya saat orang mengajukan izin semua persyaratannya harus dilengkapi semuanya," ujar Alex saat menghadiri diskusi tentang kemudahan dalam izin usaha bersama ombudsman, Senin (22/8).

Dia juga mengusulkan pemerintah bisa meluncurkan e-PTSP sebagai upaya kemudahan perizinan usaha. Usulan ini, kata Alex sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri selaku pemegang kewenangan dalam birokrasi daerah.

"KPK dalam rangka pencegahan selain memang mendorong e - PTSP tujuannya supaya akad pemohon izin juga bisa mengikuti perkembangan perizinan yang dia sampaikan sudah sampai di mana juga masalah persyaratan transparansi, biayanya berapa itu sudah jelas di situ," tuturnya.

"Kita sudah bicara dengan Kemendagri, kan nanti Kemendagri yang punya kewenangan melakukan pengawasan terhadap Pemda, agar setiap daerah menerapkan (e - PTSP)," tutupnya. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Penilaian Kinerja PTSP dan PPB untuk Meningkatkan Iklim Investasi di Indonesia
Penilaian Kinerja PTSP dan PPB untuk Meningkatkan Iklim Investasi di Indonesia

Penilaian kinerja PTSP dan PPB ini dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari berbagai unsur.

Baca Selengkapnya
Satgas UU Cipta Kerja Ungkap Faktor Utama Penghambat Investasi di Indonesia
Satgas UU Cipta Kerja Ungkap Faktor Utama Penghambat Investasi di Indonesia

Kemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja

Baca Selengkapnya
D'TALKS: Prof Tirta
D'TALKS: Prof Tirta "Banyak Investasi Masuk Penyerapan Tenaga Kerja Maksimal, Hidup Masyarakat Meningkat"

Penilaian kinerja PTSP dan PPB ini diterapkan terhadap pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten.

Baca Selengkapnya
Penilaian Kinerja PTSP dan PPB untuk Menumbuhkan Iklim Investasi di Indonesia
Penilaian Kinerja PTSP dan PPB untuk Menumbuhkan Iklim Investasi di Indonesia

Program PTSP dan PBB ini adalah satu program unggulan untuk mempermudah iklim investasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Hendi Dorong Pemerataan Ekonomi Di Purworejo
Hendi Dorong Pemerataan Ekonomi Di Purworejo

E-Katalog adalah sebuah platform yang dibangun untuk mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha lokal.

Baca Selengkapnya
Arif Budimanta: Dalam UU Cipta Kerja, Semua Perizinan Berbasis Risiko
Arif Budimanta: Dalam UU Cipta Kerja, Semua Perizinan Berbasis Risiko

Arif menjelaskan stimulus untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%

Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Dapat Saran soal Nasib Starlink di Indonesia
Presiden Prabowo Dapat Saran soal Nasib Starlink di Indonesia

Bocoran ini bersifat kajian yang dilakukan KPPU terhadap penyedia internet Low Earth Orbit (LEO).

Baca Selengkapnya
PPATK Tunggu Surat Polisi Lacak Aliran Dana Kasus Pemerasan Pimpinan KPK ke Syahrul Yasin Limpo
PPATK Tunggu Surat Polisi Lacak Aliran Dana Kasus Pemerasan Pimpinan KPK ke Syahrul Yasin Limpo

Meski surat kerjasama belum dilayangkan Polda Metro Jaya, PPATK telah biasa bekerjasama dengan polisi.

Baca Selengkapnya
Sejahterakan UMKK, LKPP Siapkan Katalog Elektronik untuk Para Pelaku Usaha
Sejahterakan UMKK, LKPP Siapkan Katalog Elektronik untuk Para Pelaku Usaha

Kepala LKPP menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing, tapi juga siapkan kolam.

Baca Selengkapnya
Peringatan HANTARU 2024, Menteri AHY: Sejuta Lebih Sertipikat Tanah Elektronik Telah Terbit
Peringatan HANTARU 2024, Menteri AHY: Sejuta Lebih Sertipikat Tanah Elektronik Telah Terbit

Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik tidak terlepas dari peran seluruh insan pertanahan.

Baca Selengkapnya
Peringatan Keras KPU: Jangan Pernah Potong Hak Petugas KPPS!
Peringatan Keras KPU: Jangan Pernah Potong Hak Petugas KPPS!

Dibutuhkan komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,

Baca Selengkapnya
107 Bakal Calon Kepala Daerah Belum Lapor LHKPN, Ini Penyebabnya
107 Bakal Calon Kepala Daerah Belum Lapor LHKPN, Ini Penyebabnya

Anggota tim Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo memberkan penyebab ratusan Cakada itu belum lengkap.

Baca Selengkapnya