Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK Minta Sivitas Akademika Awasi Penggunaan Dana Pendidikan Agar Tak Disalahgunakan

KPK Minta Sivitas Akademika Awasi Penggunaan Dana Pendidikan Agar Tak Disalahgunakan Wakil ketua kpk Alexander Marwata. ©2018 Liputan6.com/Herman Zakharia

Merdeka.com - Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengajak sivitas akademika ikut mengawasi penggunaan dana pendidikan. Hal itu dia sampaikan saat menghadiri memberikan kuliah umum berjudul 'Pembangunan Budaya Integritas Melalui Pendidikan Antikorupsi' di Universitas Udayana.

"Dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk pendidikan tinggi cukup besar. Kalau tidak diawasi dengan baik, dana tersebut disalahgunakan dan yang jadi korban mahasiswa," kata Alexander. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (5/10)

Alexander mencontohkan bagaimana dana pengadaan alat laboratorium dapat dikorupsi.

"Yang seharusnya dapat dibelikan alat bagus karena korupsi dibelikan yang kualitasnya lebih rendah atau akurasinya tidak baik, maka yang dirugikan sesungguhnya adalah mahasiswa," tambah Alexander.

Di hadapan lebih dari 800 peserta yang terdiri atas dekan, tenaga pengajar, dan mahasiswa yang ikut secara daring maupun luring, Alexander menjelaskan bahwa korupsi masih dipahami sebagian pihak sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara saja.

"Padahal, banyak perbuatan koruptif lain yang tidak selalu merugikan keuangan negara tetapi juga termasuk korupsi yang dampaknya dirasakan semua pihak," ungkap Alexander.

Namun di sisi lain, menurut Alexander, pemahaman masyarakat terhadap antikorupsi cenderung mengalami peningkatan.

Mengutip hasil survei perilaku antikorupsi Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi kenaikan skor dari tahun ke tahun, artinya perilaku antikorupsi masyarakat di Indonesia sudah baik walau masih ada masyarakat yang masih memberikan sesuatu setelah memperoleh pelayanan publik baik secara sukarela maupun tidak.

"Hal ini memperlihatkan masyarakat masih bersifat permisif atau serba membolehkan. Saya diuntungkan kok dan tidak keberatan untuk membayar. Nah, ini tidak benar," tambah Alexander.

Rektor Universitas Udayana, Prof Nyoman Gde Antara, sepakat pentingnya pembangunan budaya antikorupsi di kampus.

Ia menyampaikan bahwa pemahaman antikorupsi sesungguhnya tidak hanya penting untuk sivitas hukum saja, karena korupsi melibatkan banyak disiplin ilmu.

"Berbicara antikorupsi tidak bisa bicara dari satu fakultas saja, bisa dari kalangan mana saja, tidak mesti dari fakultas hukum tapi bisa jadi teknik, kedokteran, dan sebagainya. Ada relevansinya selama kita berinteraksi dengan KPK, kita ambil manfaat yang banyak. Pencegahan korupsi harus kita upayakan sedini mungkin," kata Nyoman.

Nyoman berpendapat kuliah antikorupsi akan menjadi lebih baik lagi jika diprogramkan secara formal dan hal ini menjadi tantangan tersendiri. Tapi jika cara tersebut berhasil dapat menjadi kekhususan dan dapat dikembangkan lebih lanjut.

Pembelajaran antikorupsi, menurut Nyoman, perlu didorong dari dasar dan berkelanjutan.

"Ajarkan anak-anak untuk menjauhi perilaku koruptif, kalau perlu KPK yang mengajar sebagai dosen tamu. Kami sebagai pimpinan akan mendorong kegiatan seperti ini," tambah Nyoman.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Debat Anggota Komisi X PKS 'Marah-Marah' Sampai Nunjuk Depan Anak Buah Jenderal
VIDEO: Debat Anggota Komisi X PKS 'Marah-Marah' Sampai Nunjuk Depan Anak Buah Jenderal

Ledia meminta klarifikasi kepada pejabat anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya
Kejari Depok Endus Dugaan Korupsi UPN Veteran, Pihak Kampus Buka Suara
Kejari Depok Endus Dugaan Korupsi UPN Veteran, Pihak Kampus Buka Suara

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta diterpa isu korupsi. Bagaimana duduk perkaranya?

Baca Selengkapnya
Hasil Rapat DPR: Anggaran Pendidikan Belum Sesuai Konstitusi, Alokasi ke Dana Desa Tanpa Evaluasi
Hasil Rapat DPR: Anggaran Pendidikan Belum Sesuai Konstitusi, Alokasi ke Dana Desa Tanpa Evaluasi

Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan

Baca Selengkapnya
KPK Duga Banyak Penyelenggara Negara Tak Benar Laporkan LHKPN
KPK Duga Banyak Penyelenggara Negara Tak Benar Laporkan LHKPN

KPK memberi mencontoh LHKPN aparat penegak hukum yang asetnya terlampau banyak.

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes

Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.

Baca Selengkapnya
Hakordia, Ketua KPK 'Sentil' Kebenaran LHKPN Pejabat Negara Memprihatinkan
Hakordia, Ketua KPK 'Sentil' Kebenaran LHKPN Pejabat Negara Memprihatinkan

Padahal LHKPN tersebut dikatakan Nawawi sebagai salah satu bentuk dari pencegahan korupsi

Baca Selengkapnya
Tak Hanya Kasus Agus Salim! Ini 3 Penyelewengan Donasi dengan Nominal Fantastis di Indonesia
Tak Hanya Kasus Agus Salim! Ini 3 Penyelewengan Donasi dengan Nominal Fantastis di Indonesia

Meski donasi seharusnya digunakan untuk membantu yang membutuhkan, sejumlah kasus justru memperlihatkan dana tersebut diselewengkan.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD: 84 Persen dari Koruptor di Indonesia Itu Adalah Lulusan Perguruan Tinggi
Mahfud MD: 84 Persen dari Koruptor di Indonesia Itu Adalah Lulusan Perguruan Tinggi

Berdasarkan data KPK, jumlah koruptor di Indonesia mencapai 1.300 orang dan 900 orang dari jumlah tersebut yang merupakan lulusan perguruan tinggi.

Baca Selengkapnya
Beredar Kabar Permintaan Data Murid Sekolahan Kota Depok Mengatasnamakan KPK
Beredar Kabar Permintaan Data Murid Sekolahan Kota Depok Mengatasnamakan KPK

Beredar kabar di lingkungan sekolahan Kota Depok, perihal pengisian data yang mengatasnamakan berasal dari KPK.

Baca Selengkapnya
Soroti Penyaluran Dana BOS lewat Belanja Hibah Kota Banjarbaru, ICW: Sepertinya Ada Salah Pencatatan
Soroti Penyaluran Dana BOS lewat Belanja Hibah Kota Banjarbaru, ICW: Sepertinya Ada Salah Pencatatan

BPK rekomendasikan Wali Kota Banjarbaru agar meminta Kadisdik selaku penanggungjawab BOS lebih cermat

Baca Selengkapnya
Anies Singgung Korupsi di Sektor Pendidikan: KPK Hanya Menangani Kasus-Kasus Besar
Anies Singgung Korupsi di Sektor Pendidikan: KPK Hanya Menangani Kasus-Kasus Besar

Anies menilai, masih banyak pegawai pemerintahan yang gaji bulanannya terlalu rendah.

Baca Selengkapnya
KPK: Risiko Korupsi di Instansi Negara Berada di Level Waspada
KPK: Risiko Korupsi di Instansi Negara Berada di Level Waspada

Tanak menjelaskan, sasaran tersebut diejawantahkan ke dalam bentuk indikator untuk mengukur dampak pencegahan korupsi menggunakan Survei Penilaian Integritas.

Baca Selengkapnya