KPK Periksa Tiga Saksi Terkait Kasus Suap Pengurusan Dana PEN Daerah

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap pengurusan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah 2021 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk Kabupaten Kolaka Timur 2021. Untuk mendalami kasus tersebut, tim penyidik menjadwalkan memeriksa tiga saksi pada hari ini Kamis (12/5/2022).

Ketiga saksi tersebut yakni Karyawan Honorer di Bagian Umum Pemkab Kolaka Timur Hermansyah, PNS Kolaka Timur Ririn Wijaya, dan Honorer Pemkab Kolaka Timur Ahmad Minandar alias Miming.

"Pemeriksaan dilakukan di Polda Sulawesi Tenggara," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (12/5/2022).

KPK menetapkan mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto (MAN) sebagai tersangka suap pengajuan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur 2021.

Selain Ardian, KPK juga menjerat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M. Syukur Akbar. Laode dan Ardian ditetapkan sebagai penerima suap. Sementara pihak pemberi, KPK menjerat Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur.

Ardian selaku pejabat Kemendagri memiliki kewenangan menyusun surat pertimbangan Mendagri atas permohonan pinjaman dana PEN yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.

Kemudian pada Maret 2021, Andi Merya menghubungi Laode agar bisa dibantu mendapatkan pinjaman dana PEN bagi Kabupaten Kolaka Timur. Selanjutnya, sekitar Mei 2021, Laode mempertemukan Andi Merya dengan Ardian di kantor Kemendagri, Jakarta.

Dalam pertemuan itu Andi mengajukan permohonan pinjaman dana PEN sebesar Rp 350 Miliar dan meminta agar Ardian mengawal dan mendukung proses pengajuannya. Namun Ardian meminta fee 3 persen secara bertahap dari nilai pengajuan pinjaman.

Andi meyanggupinya dan mengirimkan uang sebagai tahapan awal sejumlah Rp 2 miliar ke rekening bank milik Laode. Dari uang itu, diduga dilakukan pembagian dimana Ardian menerima SGD 131 ribu setara dengan Rp 1,5 miliar yang diberikan langsung dirumah kediaman pribadinya di Jakarta dan Laode Rp 500 juta.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap terkait proyek yang berasal dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menjerat Andi Merya Nur dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Koltim Anzarullah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bakal mengevaluasi pengawasan dalam kementeriannya usai mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto terjerat kasus korupsi.

Ardian menyalahgunakan wewenangnya saat menjadi Dirjen Keuda terkait peminjanan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah.

"Kemendagri mengambil hikmah dan menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan terus meningkatan upaya pengawasan dan pembinaan kelembagaan dan sumber daya aparatur di lingkungan Kemendagri," ujar Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga dalam keteragannya, Jumat (27/1/2022).

Sitorus mengatakan, Mendagri Tito dalam berbagai kesempatan telah memberikan pengarahan secara berkala kepada seluruh pejabat di Kemendagri untuk bekerja dengan amanah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mendagri Tito juga, menurut Sitorus terus memperingatkan untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang.

"Menteri Dalam Negeri sangat tegas dan mempunyai komitmen kuat untuk tidak memberikan toleransi kepada siapapun di jajaran Kemendagri yang melakukan tindakan melawan hukum termasuk melakukan tindakan korupsi," kata dia.

Sitorus menyebut, Kemendagri menghormati proses hukum terhadap Ardian di KPK. Dia menyebut, kejadian korupsi tersebut dilakukan individu Ardian.

"Kemendagri menghormati setiap proses penegakan hukum yang sedang dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata dia.