Follow
KPK Rilis Survei Integritas 2017, Polri dan Pemprov Papua Ranking Terakhir
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2017. Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Wawan Wardiana mengatakan, survei ini sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Survei ini dilakukan dengan memetakan risiko terjadinya tindak pidana korupsi. Seperti suap, gratifikasi dalam layanan, penggelembungan anggaran, nepotisme perekrutan pegawai, sampai mengenai rekayasa dalam pengadaan barang dan jasa.
"Penilaian ini juga untuk melihat efektivitas sosialisasi korupsi, whistle blower system, serta upaya anti korupsi lainnya," ujar Wawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (21/11).
-
Siapa yang diduga terlibat dalam kasus suap KPU? KPK menduga Hasto berperan dalam menyediakan dana suap untuk memperlancar langkah Harun dalam menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu.
-
Siapa saja tersangka dalam kasus suap ini? Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya juga menetapkan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga, serta dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra sebagai tersangka.
-
Bagaimana KPK mengungkap kasus suap di Basarnas? Pengungkapan kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan pada Selasa 25 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB di jalan raya Mabes Hankam Cilangkap, Jakarta Timur dan di Jatiraden, Jatisampurna, Kota Bekasi. Dalam OTT, KPK amankan 11 orang dan menyita goodie bag berisi uang Rp999,7 Juta.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Apa saja bentuk pungli Rutan KPK? Ada beberapa upaya uang yang masuk ke kantong Ristanta, salah satunya dengan uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong dan ditaruh di jok mobil terperiksa.Upaya lainnya yakni via transfer, yang diterima oleh 'Lurah' Hengki yang merupakan otak pungli. Diketahui, Ristanta dapat setoran dari Hengki rutin tiap bulannya.
Selain itu, Survei ini juga menilai pengelolaan anggaran, kasus suap di lembaga, perlakukan terhadap pelapor tindak pidana korupsi dan pengelolaan SDM di lembaga tersebut.
"Koresponden dalam survei ini meliputi pegawai (internal), pengguna layanan atau stakeholder (eksternal), para ahli bidang korupsi dan juga melihat hasil kepatuhan LHKPN dari lembaga itu ataupun laporan pengaduan masyarakat kepada KPK," kata dia.
Untuk tahun 2017, SPI dilakukan pada 6 kementerian dan lembaga, 15 pemerintah provinsi, 15 pemerintahan kabupaten/kota dan 130 responden internal, eksternal maupun ahli.
Untuk tahun 2019, KPK mengundang 34 kementerian, 34 pemerintah provinsi dan 34 pemerintah kabupaten atau kota untuk mengikuti penilaian SPI secara mandiri. Survei ini akan dilakukan bekerja sama dengan BPS.
Berikut hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2017, Polri dan Pemprov Papua terendah:
1. Pemkot Banda Aceh : 77.39
2. Pemkab Bandung : 77.15
3. Kemenkeu (Dirjen Bea Cukai) : 76.54
4. Kemenkes : 74.93
5. Pemkot Madiun :74.15
6. Kemenhub : 73.4
7. Pemkot Tangerang : 72.87
8. Pemkot Banjarmasin : 71.73
9. Pemkot Makassar : 70.7
10. Pemkot Padang : 70.64
11. Pemprov Jabar : 70.46
12. Kementerian Agraria/BPN : 69.12
13. Pemprov Sumbar : 68.51
14. Pemprov Kepulauan Riau : 67.59
15. Pemprov Sulteng : 67.49
16. Pemkab Deli Serdang : 65.87
17. Pemkot Samarinda : 65.8
18. Pemprov Jambi : 65.14
19. Pemkot Palangkaraya : 65.12
20. Pemprov NTT : 65.09
21. Pemkab Klaten : 64.68
22. Pemprov Bengkulu : 63.77
23. Pemprov Kalteng : 63.67
24. Pemprov Riau : 63
25. Pemkot Pekanbaru : 62.89
26. Pemkot Palu : 62.77
27. Pemkot Mataram : 62.01
28. Pemprov Sumut : 60.79
29. Pemprov Aceh : 60.07
30. Pemprov Papua Barat : 59.1
31. Pemkot Bengkulu : 58.58
32. Pemprov Banten : 57.64
33. Pemprov Maluku Utara : 55.01
34. Kepolisian RI : 54.01
35. Pemprov Papua : 52.91
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hasil SPI KPK 2023, Jawa Tengah Raih Predikat Integritas Tertinggi
Terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua KPK ungkap setiap kasus yang ditangani modus korupsinya semakin berevolusi.
Baca Selengkapnya
Hasil SPI KPK menunjukkan skor integritas untuk tahun 2023 sebesar 71.
Baca Selengkapnya
Tanak menjelaskan, sasaran tersebut diejawantahkan ke dalam bentuk indikator untuk mengukur dampak pencegahan korupsi menggunakan Survei Penilaian Integritas.
Baca Selengkapnya
Kolaborasi penting dilakukan bersama jejaring badan koordinasi kehumasan dan Dinas Kominfo seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya
"Trust terhadap KPK saat ini angkanya cukup mengkhawatirkan," kata Arya.
Baca Selengkapnya
Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca Selengkapnya
Nawawi Pomolango mengatakan masih banyak ditemukan laporan manipulatif yang dilaporkan oleh para penyelenggara negara
Baca Selengkapnya
Selain Sahbirin, ada enam orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya
KPK belum menjelaskan lebih lanjut mengenai identitas empat orang tersebut.
Baca Selengkapnya
Larangan ke luar negeri tersebut berlaku untuk enam bulan dan dapat diperpanjang demi kepentingan penyidikan.
Baca Selengkapnya
Pada SPI 2022 Kemenag meraih skor 74,20 dari skor rata-rata nasional 71,94. Skor ini turun dari skor sebelumnya di tahun 2021 yakni 80.10.
Baca Selengkapnya