KPK setuju dana parpol naik 50% buat hasilkan pemimpin berintegritas

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan bantuan dana partai politik dinaikkan sebesar 50 persen. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, salah satu tujuan dari usulan ini adalah menghilangkan praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Kan sudah dijelaskan mau jadi bupati saja Rp 20 miliar sampai Rp 25 miliar. Bayangkan kalau bupati sampeyan (Anda) di Kabupaten mana menghabiskan itu pakai utang lagi mau jadi apa kalau jadi bupati, pasti main proyek," kata Alexander di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).

Dengan usulan ini, kata dia, seseorang ingin menjadi Kepala Daerah tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk kampanye. Sebab, semua biaya telah ditanggung partai pendukung.

"Kita berharap kalau dana parpol dinaikkan yang jadi bupati, bupati yang bener, yang berintegritas, dia enggak perlu keluar uang untuk dana kampanye semua dibiayai parpol pendukungnya."

KPK juga telah menghitung anggaran negara dikeluarkan untuk tambahan dana parpol, yaitu Rp 5 triliun. Jika dana sebesar itu berhasil memunculkan kepala daerah berintegritas maka otomatis APBD menjadi lebih terjaga sehingga keuntungan bagi daerah akan lebih baik.

"Sudah kita hitung semuanya 50:50 pembiayaan anggaran negara dengan parpol, taruhlah misalnya kita alokasikan dari APBN Rp 5 triliun dengan benefit pemimpin yang baik dan berintegritas dan otomatis akan mengamankan APBD, keuntungan lebih besar kan," terangnya.

Menurutnya, apabila biaya kampanye calon pemimpin daerah tidak didanai partai, kecenderungan penyalahgunaan wewenang akan lebih besar. Para calon kepala daerah yang telah mengeluarkan dana besar untuk bisa menang, akan mencari pemasukan lain di luar gajinya untuk menutupi utang politiknya.

"Kalau misalnya jadi pemimpin daerah tanpa biaya apapun dan gajinya kita jamin dan kesejahteraannya apalagi yang dicari, kebanyakan kan mereka main proyek jual beli jabatan mungkin dia jadi kepala daerah utang ke mana-mana," imbuhnya.

"Ya iyalah saya juga enggak mau jadi kepala daerah keluar Rp 50 miliar, sementara penghasilan perbulan Rp 100 juta, setahun Rp 1,2 miliar lima tahun cuma Rp 6 miliar, keluarnya Rp 20 miliar dari mana nutup semua, hal seperti itu," sambung dia.