KPK siap usut dugaan korupsi pengadaan bus baru di DKI
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menunggu adanya laporan dugaan korupsi pengadaan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) dan bus Transjakarta. Lembaga antikorupsi mendorong Inspektorat DKI Jakarta segera menyerahkan data.
"Semua tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kewenangan Pasal 11 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi bisa ditangani KPK , termasuk bus Transjakarta," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto melalui pesan singkat, Kamis (20/2).
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Kenapa Kemenhub bentuk tim investigasi? Kementerian Perhubungan membentuk tim investigasi internal, usai penganiayaan yang dilakukan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
Inspektorat DKI Jakarta menemukan kecurangan dalam proses pelelangan pengadaan bus Transjakarta. Atas dugaan itu, Bambang akan lebih dulu mengecek apakah bagian Pengaduan Masyarakat KPK telah ada laporan terkait hal itu.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, jika Inspektorat DKI Jakarta telah menemukan data dugaan korupsi disarankan untuk segera dilaporkan ke KPK . Nantinya, laporan itu akan segera ditindaklanjuti oleh KPK .
"Sebaiknya temuan Inspektorat itu disampaikan ke KPK , biar bisa ditelaah lebih lanjut," ujar Johan.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) mendapatkan laporan dari inspektorat mengenai kecurangan dalam pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB). Di mana kecurangan terjadi pada prosedur lelang pengadaan bus.
Secara administrasi, pengadaan bus ini tidak ada kejanggalan. Namun dari dokumen-dokumen itulah maka ditemukan kecurangan. Mulai dari harga yang terjadi lonjakan dan juga penentuan pemenang tender.
"Dari China harganya 1 miliar, di sini dijual 3 miliar itu urusan berwajib. Kita justru kalau baca dokumennya, ini yang menang itu China. Sudah kelihatan dong," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (19/2).
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemanggilan Novie, kata KPK, sehubungan dengan adanya pengembangan penyelidikan kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaLaporan ini terkait kasus dugaan korupsi lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama (GBU).
Baca SelengkapnyaMenhub Budi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Baca SelengkapnyaBudi Karya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 26 Juli 2023.
Baca SelengkapnyaNama Sadikin Rusli disebut-sebut dalam sidang perkara korupsi BTS Kominfo.
Baca SelengkapnyaKemudian juga termasuk tempat serah terima barang sitaan yang dikatakannya berbeda.
Baca SelengkapnyaKuasa hukum menyebut, ada kesalahan dalam proses penyitaan barang bukti milik staf Hasto, Kusnadi.
Baca SelengkapnyaMenhub Budi Karya diperiksa KPK selama 10 jam sebagai saksi kasus suap dalam pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan.
Baca SelengkapnyaSeorang pegawai Pemkab Bogor yang diperas oleh pegawai KPK gadungan inisial YS.
Baca SelengkapnyaKPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca SelengkapnyaMeski surat kerjasama belum dilayangkan Polda Metro Jaya, PPATK telah biasa bekerjasama dengan polisi.
Baca SelengkapnyaBudi Karya mengaku mendukung KPK dalam memberantas korupsi.
Baca Selengkapnya