Follow
KPK tak akan perpanjang masa pencegahan Aguan
Merdeka.com - Masa pencegahan bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan, akan memasuki masa habis pada Oktober. Namun KPK tidak memperpanjang masa pencegahan Aguan.
"Iya tidak diperpanjang," ujar pelaksana harian kabiro humas KPK, Yuyuk Andriati, Jumat (30/9).
Namun Yuyuk tidak merinci detil alasan KPK tidak memperpanjang masa pencegahan Aguan bepergian ke luar negeri. Pengajuan cegah oleh KPK diajukan kepada Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sejak 1 April dan berakhir pada bulan Oktober.
-
Kenapa Kejaksaan Agung tahan tersangka? Setelah ditetapkan sebagai tersangka, RD dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.'Terhitung dari tanggal 29 Maret sampai dengan 17 April,' tutup Ketut.
-
Kenapa Dewas KPK menunda sidang etik Ghufron? Ketua majelis etik, Tumpak Hatorangan mengatakan penundaan itu sehubungan dengan perintah dari hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan menunda sidang etik Ghufron.
-
Kenapa Karutan KPK tidak melaporkan pungli ke atasannya? 'Justru yang dilakukan terperiksa sebagai Kepala Rutan dengan memaklumi keadaan tersebut dan tidak pernah melaporkan ke atasannya tentang pungutan liar di Rutan KPK,' sambung dia.
-
Siapa yang punya wewenang untuk melanjut atau menganulir Capim KPK? 'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK di Jakarta.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
Pencegahan Aguan berkaitan dengan kasus suap pembahasan raperda reklamasi teluk Jakarta yang dilakukan oleh mantan Presdir Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja dan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi. Keduanya ditangkap pada hari Kamis (31/3) di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan dengan barang bukti uang suap Rp 1.140.000.000 pemberian tersebut merupakan pemberian kedua setelah sebelumnya pada 28 Maret ada transaksi Rp 1 miliar dari Ariesman ke Sanusi.
Dari kasus ini tidak hanya Aguan yang dicegah bepergian ke luar negeri Sunny Tanuwidjaja, stafGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Richard Halim Kusuma putra dari Aguan, dan dua orang staf Ariesman Widjaja.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hakim menolak gugatan Nurul Ghufron sebagaimana dalam amar putusan dalam gugatan nomor 142/G/TF/2024/PTUN.JKT
Baca Selengkapnya
Penundaan itu sehubungan dengan perintah dari hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan menunda sidang etik Ghufron.
Baca Selengkapnya
MAKI sebelumnya mengajukan permohonan uji materi ke MK terkait masa jabatan pimpinan KPK yang telah diubah menjadi 5 tahun.
Baca Selengkapnya
Ghufron sendiri sempat meminta kepada Dewas untuk menunda sidang etiknya.
Baca Selengkapnya
Ghufron dilaporkan membantu mutasi ASN kenalannya dari pusat ke daerah terjadi pada 15 Maret 2022.
Baca Selengkapnya
Selain di MA, masih ada sisa jejak langkah hukum Ghufron yang tersisa, yakni di PTUN dan juga di Bareskrim Mabes Polri.
Baca Selengkapnya
Hal itu demi menghindari adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kasus hukum selama kontestasi.
Baca Selengkapnya
Padahal hasil putusan tersebut sudah ada di tangan Dewas KPK dan hanya tinggal dibacakan dalam sidang etik hari ini, Selasa (20/5).
Baca Selengkapnya
Sidang etik Nurul Ghufron ditunda hingga 14 Mei 2024.
Baca Selengkapnya
Ghufron juga menekankan, pada saat membantu proses mutasi ASN kenalannya tidak ada satupun feedback.
Baca Selengkapnya
Ghufron berdalih mutasi ASN dengan menghubungi eks Sekjen Kementan dengan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan dilakukan KPK tidak bisa disangkutpautkan.
Baca Selengkapnya
Sidang etik dengan agenda keterangan pembelaan dari Ghufron ditunda hingga Senin mendatang.
Baca Selengkapnya