KPK tak halangi Abraham Samad jika ingin jajal pilpres
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyatakan tidak bakal menghalangi jika Ketua KPK , Abraham Samad , memang berminat terjun ke dunia politik dan ikut bertarung dalam bursa calon presiden Republik Indonesia.
Kendati demikian, Juru Bicara KPK , Johan Budi , mengingatkan Abraham harus rela meninggalkan jabatannya jika memang tertarik merambah dunia politik.
"Kita sih tidak menghambat soal itu, terserah pada pribadi masing-masing. Ketika seorang pimpinan KPK siapapun, saya tegaskan siapapun, sudah berafiliasi politik menjadi cawapres misalnya atau capres sekalipun, tentu dia harus keluar dari KPK , mengundurkan diri," kata Johan kepada awak media di Gedung KPK , Jakarta, Jumat (21/3).
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Kapan Abraham Samad menjabat Ketua KPK? Ketua KPK Selama menjabat sebagai Ketua KPK periode 2011-2015, Samad membongkar sejumlah kasus besar.
-
Bagaimana cara Anies untuk memastikan KPK independen? 'Kami memandang perlu mengembalikan institusi penegak hukum, khususnya KPK menjadi sebuah badan yang kembali independen. Kembali memiliki posisi yang kuat, dan diisi orang yang berintegritas supaya ini menjadi barometer tertinggi di dalam pemberantasan korupsi,' ujar Anies dalam acara PWI di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (1/12).
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Kapan Jokowi melantik Ketua KPK sementara? Pelantikan ini dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Johan menegaskan KPK lembaga penegak hukum yang harus steril dari kepentingan politik. Sebab, lanjut dia, jika pimpinan KPK sudah merapat kepada kekuatan politik tertentu, maka dikhawatirkan terjadi benturan kepentingan.
Dia juga mengatakan sampai saat ini, Abraham belum sekalipun mengutarakan keinginannya mundur karena dipinang partai politik. "Karena itu kita serahkan ke pribadi-pribadi pimpinan. Kalau mereka setuju," sambung Johan.
Seperti diketahui, belakangan nama Abraham Samad sering disebut-sebut pantas mendampingi Jokowi yang sudah dicalonkan PDIP sebagai capres. Sejumlah gerakan di media sosial dibuat untuk mendukung duet Jokowi - Abraham. (mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK menegaskan pihaknya tidak bisa asal dalam memeriksa seseorang.
Baca SelengkapnyaPihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTKN memahami bila indeks korupsi versi Indonesian Corruption Watch (ICW) masih tinggi.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, Kejaksaan tidak boleh menjadi alat politik dan harus independen serta profesional
Baca SelengkapnyaTessa memastikan, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan mengganggu tahapan Pilkada 2024 yang saat ini sudah mulai berlangsung.
Baca SelengkapnyaDia menjadi salah satu dari 20 orang yang berhasil lolos mengikuti tes kesehatan dan wawancara seleksi capim KPK
Baca SelengkapnyaDari 10 kandidat yang ada saat ini belum ada yang sosok yang dianggap cocok untuk memimpin KPK.
Baca SelengkapnyaKPK berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKPK menyatakan setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti tanpa pandang bulu.
Baca SelengkapnyaKejagung mengumumkan bahwa pihaknya akan menunda proses pemeriksaan terhadap peserta Pilkada 2024 demi menghindari black campaign.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya