Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK wanti-wanti gubernur baru dilantik soal pos anggaran rawan korupsi

KPK wanti-wanti gubernur baru dilantik soal pos anggaran rawan korupsi Empat Pasangan Gubernur-Wakil Gubernur dan Tjahjo Kumolo datangi KPK. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membawa 9 pasangan Gubernur-Wakil Gubernur ke Gedung KPK Jakarta Selatan. Tjahjo menyebut para Gubernur baru itu diberikan wejangan oleh KPK, salah satunya soal masalah korupsi di wilayah yang bakal dipimpin.

"Intinya membangun komunikasi dengan daerah dalam upaya optimalisasi pencegahan masalah korupsi," kata Tjahjo Kumolo usai pertemuan di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (5/9).

Menurut dia, KPK juga mengingatkan adanya sejumlah area yang rawan korupsi, seperti perencanaan penganggaran, jual beli barang dan jasa, serta area lainnya. Pun, KPK menyatakan kesiapannya membantu dan mengawal pemerintah daerah untuk membangun sistem pencegahan korupsi.

Orang lain juga bertanya?

"Mungkin saya kira ini solusi KPK yang sangat baik tadi kita hampir semua bicara diskusi permasalahan yang ada kemudian bagaimana cara-cara menanganinya dengan baik sehingga teman-teman kepala daerah juga bisa melaksanakan tugas dan saya yakin mereka punya komitmen semua untuk memberantas korupsi ya," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pertemuan kepala daerah yang baru dilantik dengan pimpinan KPK untuk mendiskusikan masalah pencegahan korupsi. Menurut Ganjar, sejumlah kepala daerah yang hadir turut membagikan pengalamannya dalam menangani korupsi.

"Ya kami dialog bagaimana mencegah korupsi bagaimana pengalaman provinsi-provinsi, terus bagaimana kami perbaiki ke depan terjadi hal-hal seperti ini," ucap Ganjar.

Para kepala daerah yang ikut bersama Tjahjo di antaranya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul.

Kemudian Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Sudirman Sulaiman, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.

Selain itu, Gubernur Bali I Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Lukman Abunawas.

Kemudian Gubernur Papua Lukas Enembe, Wakil Gubernur Klemen Tinal, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Laiskodat- Josef Nae Soi.

Reporter: Lisza EgehamSumber : Liputan6.com

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Capim KPK Poengky Ulas Potensi Anggaran Bocor Usai Pemilu dan Pilkada 2024
Capim KPK Poengky Ulas Potensi Anggaran Bocor Usai Pemilu dan Pilkada 2024

Adanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.

Baca Selengkapnya
Banyak Pejabat Sultra Terjerat Korupsi, Ganjar: KPK mesti Dikuatkan
Banyak Pejabat Sultra Terjerat Korupsi, Ganjar: KPK mesti Dikuatkan

diminta memberantas korupsi yang mengakar di provinsi tersebut lantaran banyak pejabat di sana terjerat KKN.

Baca Selengkapnya
Begini Ganjar Perlakukan KPK jika Terpilih jadi Presiden
Begini Ganjar Perlakukan KPK jika Terpilih jadi Presiden

Ganjar turut mengutarakan keingiannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.

Baca Selengkapnya
Pj Gubenur Agus Fatoni Bocorkan Dua Langkah Upaya Pencegahan Korupsi di Sumsel
Pj Gubenur Agus Fatoni Bocorkan Dua Langkah Upaya Pencegahan Korupsi di Sumsel

Agus Fatoni menyoroti pencegahan korupsi dalam rangka meningkatkan motivasi dan penilaian yang dilakukan KPK melalui program Diseminasi MCP.

Baca Selengkapnya
Mas Adi: Pencegahan Korupsi Perlu Kerja Sama dan Langkah Strategis
Mas Adi: Pencegahan Korupsi Perlu Kerja Sama dan Langkah Strategis

Hal itu disampaikan dalam Sosialisasi Antikorupsi dan Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Wanti-Wanti Pejabat Negara soal Konflik Kepentingan: Itu Wujud Nyata Korupsi!
Ketua KPK Wanti-Wanti Pejabat Negara soal Konflik Kepentingan: Itu Wujud Nyata Korupsi!

"Conflict of interest (benturan kepentingan) bukan lagi sekedar embrio korupsi melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri," kata Nawawi.

Baca Selengkapnya
KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK

Baca Selengkapnya
Pimpinan KPK Harapkan Presiden Jadi Panglima Pemberantasan Korupsi
Pimpinan KPK Harapkan Presiden Jadi Panglima Pemberantasan Korupsi

Ada sejumlah hal yang perlu ada perubahan, terutama yang menyangkut masalah manajemen SDM.

Baca Selengkapnya
KPK Beri 48 Rekomendasi ke Menag Yaqut, Tutup Celah Korupsi di Penyelenggaraan Haji
KPK Beri 48 Rekomendasi ke Menag Yaqut, Tutup Celah Korupsi di Penyelenggaraan Haji

Pada SPI 2022 Kemenag meraih skor 74,20 dari skor rata-rata nasional 71,94. Skor ini turun dari skor sebelumnya di tahun 2021 yakni 80.10.

Baca Selengkapnya
KPK Minta Tambahan Anggaran Rp117 Miliar di 2025
KPK Minta Tambahan Anggaran Rp117 Miliar di 2025

Dia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.

Baca Selengkapnya
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK

Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK

Baca Selengkapnya
Capim KPK Ibnu Basuki Ulas Praktik Korupsi Tak Kunjung Habis, Dorong Monitoring dan Evaluasi Menyeluruh
Capim KPK Ibnu Basuki Ulas Praktik Korupsi Tak Kunjung Habis, Dorong Monitoring dan Evaluasi Menyeluruh

Hal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.

Baca Selengkapnya