Kritik Soal Harga Tiket Borobudur, DPR Tegaskan Jalankan Fungsi Pengawasan

Merdeka.com - Jalannya rapat anggota DPR dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan berjalan alot. Bukan tanpa sebab, salah satu pembahasan dalam rapat ialah polemik naiknya tiket Borobudur menjadi Rp750.000.

Luhut kesal, karena sejak awal isu itu bergulir dan menjadi polemik, ia menerima dikritik dari kanan dan kiri, termasuk dari anggota DPR. Ia meminta anggota dewan jangan mencari popularitas dengan mengkritik tiket Borobudur yang ia gulirkan. Tanpa mencari tahu latar belakang aturan.

Menyikapi itu, Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengatakan kritikan itu merupakan fungsi pengawasan yang menjadi mandat konstitusi DPR.

Deddy mengingatkan Luhut soal tugas dan fungsi Anggota DPR.

"Pak Luhut kan harusnya tahu bahwa sudah tugasnya Anggota DPR melakukan pengawasan dan bentuknya bisa berupa kritik atau masukan," ujar Deddy saat dihubungi, pada Jumat (10/6).

"Seharusnya sebagai seorang pejabat senior beliau paham dan tidak mudah baper, tinggal pilih mana kritik yang argumentatif dan konstruktif dan abaikan yang bentuknya hanya kenyiyiran belaka," katanya.

Sejak awal sebagai Anggota Komisi 6 DPR yang menjadi mitra TWC dan Injourney, Deddy mengaku tahu persis kondisi Candi Borobudur dan perbaikan yang dilakukan selama ini.

Selama ini pengelolaan Candi Borobudur memang terbukti tidak efektif dan terjadi kerusakan yang diakibatkan manajemen pemeliharaan dan pengawasan yang kurang optimal.

Pihaknya juga paham Manajemen pengelola tidak secara konsisten dan efektif memberikan panduan, mengingatkan wisatawan, mengatur flow dan kapasitas pengunjung, memberikan sanksi dan sebagainya.

Padahal pengawasan dan edukasi mudah dilakukan, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan peralatan CCTV dan multi media.

"Jadi tidak boleh hanya menyalahkan pengunjung, manajemen juga harus berbenah", kata Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Di samping itu, secara pribadi, Deddy tidak keberatan bila jumlah orang yang boleh naik itu dibatasi. Tetapi bukan dengan dasar kemampuan keuangan pengunjung.

"Jadi bukan menaikkan harga tiket secara tidak wajar. Kalau mau ditutup pun silakan kalau itu untuk kepentingan Candi Borobudur sebagai situs warisan untuk dunia. Atau hanya boleh digunakan untuk upacara keagamaan secara terbatas juga tidak masalah, kalau kondisinya memang sudah sangat mengkhawatirkan," kata Deddy.

Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan mengkritik balik anggota DPR yang menyerangnya karena wacana kenaikan harga tiket masuk Borobudur. Luhut meminta anggota dewan yang tidak tahu masalahnya, sebaiknya langsung bicara dengan dirinya. Tidak menyerang atau mengkritiknya di publik.

Luhut mengatakan, anggota dewan bisa bertanya langsung kepada Luhut soal kenaikan tiket Candi Borobudur. Ia meminta tidak ada anggota DPR yang cari popularitas dengan cara menyerang atau mengkritik dirinya.

"Maaf temen-temen bapak ibu langsung kritik nembak saya enggak tahu masalahnya. Lain kali telepon saja tanya apa masalahnya sih. Jangan cari popularitas dengan nyerang saya pak," kata Luhut kepada anggota DPR dalam rapat Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6). Pernyataan Luhut itu disambut tawa para anggota dewan yang hadir.