Langkah Menteri Susi wujudkan visi kemaritiman Presiden Jokowi

Merdeka.com - Industri kemaritiman terus digadang-gadang Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu memajukan Indonesia. Guna mendukung idenya, dia mencari para menteri yang dirasa kompeten.

Seiring perjalanan, menteri di Kabinet Kerja terus melakukan terobosan. Salah satunya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dia ditunjuk jadi ujung tombak perbaiki dunia kelautan di bawah koordinasi Menko bidang Kemaritiman Indroyono Susilo.

Susi dikenal sebagai sosok berbeda. Dia makin tenar di mata publik lantaran merokok saat diwawancara para awak media usai diumumkan sebagai menteri oleh Jokowi. Meski memiliki gaya 'nyeleneh', pemilik perusahaan penerbangan Susi Air ini tidak tanggung-tanggung dorong dunia kemaritiman.

Berbekal latar belakang sebagai pedagang ikan, Susi merasa banyak yang mesti dibenahi dari industri kelautan dan perikanan. Berbagai kebijakan juga sudah dibuatnya.

Susi juga pernah sesumbar bakal memaksimalkan nelayan lokal agar kekayaan alam tidak jatuh ke tangan negara asing. Berikut berbagai upaya Menteri Susi wujudkan kemaritiman Indonesia, seperti dirangkum merdeka.com, Minggu (16/11):

Ingin berkuasa penuh di laut Indonesia

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bakal menyurati Kementerian Kehutanan, terkait tumpang tindih aturan kelautan di Indonesia. Susi menyebut saat ini masih banyak aturan kelautan yang berada di bawah Kementerian Kehutanan seperti aturan tentang penyu, terumbu karang, mangrove dan ikan arwana."Kita akan meminta kembali semua itu di bawah koordinasi kita," ucap Susi dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Selasa (11/11).Susi khawatir jika aturan tersebut masih berada di bawah Kementerian Kehutanan akan menjadi penghalang aturan moratorium izin kapal asing yang baru saja diterapkannya."Kalau UU moratorium ada zona kuota, tapi di Kemenhut enggak ada sama saja bohong," tegasnya.Susi menginginkan semua aturan tentang laut dan perikanan berada di bawah kementeriannya agar mudah dikoordinasikan. Susi tidak ingin ada aturan kontradiktif yang membatalkan semua kebijakannya.

Ancam tenggelamkan kapal asing

Menteri Kementerian dan Kelautan Susi Pudjiastuti menyatakan akan menenggelamkan kapal asing kapasitas besar sekitar 30 GT jika masih beroperasi di laut Indonesia semasa moratorium. Susi memang tengah kesal masih adanya kapal asing mengambil keuntungan besar, sementara nelayan lokal justru makin miskin.Bos maskapai Susi Air ini tengah moratorium izin pemberian operasi kapal besar untuk dilakukan pengkajian ulang perizinan. "Sanksi harusnya ditenggelamin, lelang atau suruh pulang (jika masih beroperasi)," ujarnya saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/11).Susi mengaku tidak takut jika akan mendapat ancaman dari pihak asing atas kebijakan ini. Pasalnya, para duta besar negara mitra kerja Indonesia, sudah menemuinya dan memberi dukungan atas kebijakan Susi tersebut.

Ajak investor asing tanam modal di maritim

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti kembali menerima tamu duta besar negara sahabat. Kali ini giliran duta besar Korea Selatan Cho Tai Young yang berkunjung ke kantor Menteri Susi.Dalam pertemuan ini, Susi kembali mengulang pidato Presiden Joko Widodo di APEC CEO Forum Beijing beberapa waktu lalu. Susi mengajak dubes Korea Selatan menanamkan investasi di sektor kelautan. Sesuai pidato Jokowi, Susi meminta Korea Selatan ikut berpartisipasi dalam investasi pelabuhan."Saya sampaikan seperti Pidato Pak Jokowi di mana pemerintah Indonesia mengundang investor asing untuk berpartisipasi pengembangan sea port and deep sea port. Kemudian juga pengembangan tol atas laut," ucap Susi di KKP, Jakarta, Kamis (13/11).

Bikin larangan tangkap lobster

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bakal membuat aturan baru. Nantinya, diharamkan menangkap lobster dan kepiting bertelur. Alasannya, kedua biota laut ini sudah mulai langka dan memiliki potensi besar terhadap pendapatan negara.Susi juga menyebut potensi kepiting bertelur dan lobster sangat tinggi jika dijual ketika sudah besar. Untuk lobster kecil dihargai Rp 300.000 per ekor, sedangkan ukuran besar dibanderol Rp 700.000 per ekor.Dalam aturan itu nantinya juga akan dikenakan sanksi bagi para pelaku usaha dan nelayan yang menangkap kepiting dan lobster dalam keadaan bertelur."Hanya karena kenikmatan makan kepiting telur lalu ditangkap begitu? Kita harus stop buying and killing. Kalau bisa yang nangkap denda Rp 5 juta. Harusnya ada denda. Buang sampah denda Rp 100.000, yang lapor dapat 50 persen jadi tidak perlu polisi. Dendanya harus besar. Bikin pengumuman dan ke asosiasi," kata Susi di Jakarta.

Gandeng TNI AL amankan kelautan

Usai menemui anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia beberapa waktu lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti didatangi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio di kantornya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).Kedatangan KSAL untuk kali pertamanya ini guna melakukan sejumlah koordinasi terkait pertahanan kelautan Indonesia.Pertemuan tersebut, lanjut Susi, wujud dari upaya menghilangkan ego sektoral yang ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Presiden juga perintahkan sudah seharusnya memulai perubahan," kata di Jakarta.Selain itu, koordinasi antara Kementerian yang dia gawangi dengan pihak TNI Angkatan Laut, merupakan suatu kerjasama yang vital mengingat wilayah Indonesia yang 70 persen terdiri dari Kelautan.Susi berharap apa yang sudah dia dan Marsetio bicarakan, berbuah komitmen dalam lima tahun ke depan. "Karena korporasi tanpa komitmen saya kira tidak ada artinya," katanya. (mdk/cob)