Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Laporkan penyidik Kejagung, pengacara Udar diperiksa Bareskrim

Laporkan penyidik Kejagung, pengacara Udar diperiksa Bareskrim Gedung Bareskrim Mabes Polri. merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Kuasa hukum tersangka dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta Udar Pristono, Tonin Tachta Singarimbun memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Hal itu guna melengkapi BAP atas laporan terhadap jajaran Jaksa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung yang diduga melakukan pemalsuan dokumen penimbangan bus Transjakarta.

"Saya di BAP sebagai saksi pelapor. Mereka membuat keterangan bukti palsu yang dilakukan mereka, untuk mendakwa Udar Pristono terkait busway (pengadaan Transjakarta)," kata Tonin di Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Jumat (12/12).

Menurutnya Jaksa melakukan kesalahan penimbangan terhadap bus Transjakarta gandeng dan single. Berat yang disampaikan dalam dokumen tidak sesuai ketentuan.

"Tidak sesuai JBB (jumlah berat barang), 26 ton tapi oleh Jaksa dinilai 31 ton. Dia timbang dengan cara dia (jaksa), kita laporkan," terang dia.

Selain itu, dia juga menyerahkan bukti-bukti ke penyidik. Di antaranya surat dakwaan dan berkas hasil penimbangan bus.

"Ada beberapa bukti, surat dakwaan hanya saya kasih tunjuk, surat yang kita ajukan ke Dirjen Perhubungan darat tentang siapa yang berwenang lakukan penimbangan, foto-foto, dan berkas tambahan. Kita sangkakan ke Pasal 263 KUHP, memasukkan akta palsu ke dalam dakwaan," pungkas dia.

Diketahui, Kuasa Hukum mantan Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono, Tonin Tachta Singarimbun melaporkan para Jaksa ke Bareskrim Mabes Polri.

Tonin melaporkan para Jaksa mulai dari Jampidsus Widyo Pramono, Direktur Penyidikan Suyadi, Kasubdit Tindak Pidana Khusus Kejagung Sarjono Turin, ketua tim penyidik Victor Antonius, Agung dan kawan-kawan.

"Hari ini kami melaporkan para jaksa dengan pasal 263 tentang keterangan palsu atau dokumen palsu. Sebab jaksa melakukan penimbangan bus sendiri dan menyatakan berat bus 31 ton, melebihi spesifikasi yang ditentukan," ujarnya di depan Bareskrim Mabes Polri, Kamis (13/11).

Laporannya sudah tercatat dengan nomor LP 1025/11/2014/Bareskrim. Dikatakan Tonin, pihaknya baru tahu soal penimbangan bus secara sepihak oleh kejaksaan setelah persidangan dimulai. Menurutnya, dari 125 unit yang dinyatakan kerugian Negara disebabkan tiga hal yakni, harganya mahal (mark up), bobot busway tidak sesuai spek, dan eksternal material pelindung CNG.

"Kami juga laporkan orang UGM yang ikut menimbang bus, penimbangan dilakukan di Pulogadung empat unit, sisanya kita tidak tahu ditimbang di mana," tuturnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Jawaban Lugas Kejagung soal Jampidsus Diadukan LSM ke KPK, Adanya Laporan Keliru!
VIDEO: Jawaban Lugas Kejagung soal Jampidsus Diadukan LSM ke KPK, Adanya Laporan Keliru!

Febrie dilaporkan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso bersama KSST atas dugaan keterlibatan kesepakatan lelang barang rampasan benda sita korupsi

Baca Selengkapnya
VIDEO: KPK Blak-blakan Menhub Budi Karya Diperiksa Kasus Suap Pembangunan Jalur Kereta
VIDEO: KPK Blak-blakan Menhub Budi Karya Diperiksa Kasus Suap Pembangunan Jalur Kereta

Menhub Budi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tahan Diduga Anggota DPR Terkait Kasus Pemalsuan Dokumen Tambang
Kejagung Tahan Diduga Anggota DPR Terkait Kasus Pemalsuan Dokumen Tambang

Kejagung menyebut sosok high profile atau tokoh penting terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen pertambangan.

Baca Selengkapnya
Berawal dari Penangkapan Pegawai Gadungan, KPK Bakal Dalami Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor
Berawal dari Penangkapan Pegawai Gadungan, KPK Bakal Dalami Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor

Seorang pegawai Pemkab Bogor yang diperas oleh pegawai KPK gadungan inisial YS.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Konvoi Brimob Depan Kejagung Rangkaian Densus 88 Kuntit Jampidsus, Begini Faktanya
VIDEO: Konvoi Brimob Depan Kejagung Rangkaian Densus 88 Kuntit Jampidsus, Begini Faktanya

Ketut Sumedana mengatakan, kalau kejadian tersebut telah dilaporkan kepada antara pimpinan kedua lembaga

Baca Selengkapnya
Jampidsus Febrie Dilaporkan ke KPK Soal Dugaan Kasus Korupsi Lelang, Ini Respons Kejagung
Jampidsus Febrie Dilaporkan ke KPK Soal Dugaan Kasus Korupsi Lelang, Ini Respons Kejagung

Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango mengaku bakal menelaah terlebih dahulu laporan yang dilayangkan oleh Sugeng Teguh.

Baca Selengkapnya
Tegas, Reaksi Kejagung Usai Jampidsus Dilaporkan ke KPK
Tegas, Reaksi Kejagung Usai Jampidsus Dilaporkan ke KPK

Kejagung mengapresiasi proses pelaporan terhadap seseorang apabila memang membawa fakta bukan karena niatan menjatuhkan nama seseorang.

Baca Selengkapnya
Kasus Impor Emas, Kejagung Perkuat Bukti Keterlibatan 2 Perusahaan IGS dan UBS
Kasus Impor Emas, Kejagung Perkuat Bukti Keterlibatan 2 Perusahaan IGS dan UBS

Bila didapati, jaksa baru bisa memutuskan kasus ini masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

Baca Selengkapnya
Kasus Dugaan Korupsi Impor Emas, Kejagung Sita 17 Keping Logam Mulia
Kasus Dugaan Korupsi Impor Emas, Kejagung Sita 17 Keping Logam Mulia

Penyidik Kejagung masih medalami temuan barang bukti tersebut.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kejagung Tak Gentar Jampidsus Dikuntit Densus 88, Tak Lemah dengan Tekanan!
VIDEO: Kejagung Tak Gentar Jampidsus Dikuntit Densus 88, Tak Lemah dengan Tekanan!

Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana menyebut konvoi Brimob di Kejagung merupakan rangkaian dari kasus penguntitan Jampidsus

Baca Selengkapnya
Ini Kata KPK soal Laporan Korupsi Lelang Barang Rampasan yang Seret Nama Jampidsus Kejagung
Ini Kata KPK soal Laporan Korupsi Lelang Barang Rampasan yang Seret Nama Jampidsus Kejagung

Laporan ini terkait kasus dugaan korupsi lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama (GBU).

Baca Selengkapnya
Alasan Kejagung Limpahkan Kasus Korupsi LPEI ke KPK
Alasan Kejagung Limpahkan Kasus Korupsi LPEI ke KPK

Kasus itu sempat dilaporkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca Selengkapnya