Lima kepala daerah Bandung Raya sepakati Raperpres cekungan Bandung
Merdeka.com - Lima kepala daerah di wilayah Bandung Raya, yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang menyepakati Raperpres KSN Perkotaan Cekungan Bandung. Ini dilakukan guna mempercepat penyelesaian Perpres Cekungan Bandung yang sudah delapan tahun tertunda.
"Setelah ini kami mempersiapkan kelembagaan yang efektif dan efisien sebagai pengelola KSN Perkotaan Cekungan Bandung, yang diharapkan dapat terintegrasi dengan kelembagaan yang sudah ada di tingkat Provinsi dan di kabupaten/kota," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (30/11).
Dengan kehadiran Raperpres baru ini, diharapkan dapat mewujudkan visi Rencana Tata Ruang Perkotaan Cekungan Bandung. Di antaranya pengaturan sistem perkotaan, penetapan fungsi dan peran kawasan perkotaan inti, serta kawasan perkotaan di sekitarnya. Isu jangka panjang dengan Raperpres meliputi distribusi kawasan hunian seimbang dan harmonis di antara masyarakat berpendapatan tinggi-sedang-rendah, kawasan perkotaan sebagai tujuan pariwisata, dan kawasan bandung sebagai kota kelas dunia.
-
Siapa yang mendorong Kemenpan RB buat aturan? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Kenapa Banpres ditimbun? Saat ditemukan, sembako yang dikubur kondisinya sudah membusuk. Ketika digali pun menimbulkan aroma yang cukup menyengat. Sembako yang ditemukan terdapat tulisan bantuan presiden yang dikoordinir Kemensos (Kementerian Sosial).
-
Apa itu Banpres? Kasus korupsi bantuan Presiden itu bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus suap bantuan Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.
-
Kenapa musrenbang RPJPD Kota Pasuruan dilakukan? Musrenbang ini bertujuan membahas rancangan RPJPD Kota Pasuruan 2025-2045 dalam rangka penajaman visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok RPJPD.
-
Apa saja dampak gempa Bandung? Akibat kejadian ini, sejumlah bangunan rumah dan sekolah di wilayah Pangalengan hingga Kabupaten Garut rusak parah bahkan hancur. Berikut potret dampaknya.
-
Mengapa pembangunan gedung tinggi dihentikan? Namun hal tersebut terhenti karena ada beberapa pertimbangan, kekhawatiran terhadap keselamatan dan kendala izin pemerintah setempat.
Adapun isu strategis jangka pendek meliputi kebutuhan penanganan kawasan Bandung utara, penanganan banjir di Bandung Selatan, pengembangan sistem transportasi massal berbasis jaringan, kereta api cepat, pengembangan kawasan perkotaan Walini, kawasan pendidikan tinggi di Jatinangor, serta penyelamatan lahan pertanian produktif.
"Kita akan menyelesaikan masalah banjir di wilayah Bandung selatan, akan dibangun kolam-kolam retensi," ujar Iwa.
Dengan kesepakatan ini, menurut Iwa, Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI akan melanjutkan proses selanjutnya ke Kementerian Hukum dan HAM. Hal itu supaya Januari mendatang diharapkan bisa diteken Presiden Joko Widodo.
"Jadi hari ini para pengambil keputusannya sudah menyepakati subtansi teknis raperpres. Semua harus ada sebagai prosedur untuk ditindaklanjuti ke Kemenkumham," kata Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, Budi Situmorang.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemkot Tangerang terus berupaya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kondisi terkini peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaSaat ini, kereta api jalur Timur-Barat sudah tersedia dan memerlukan beberapa perbaikan.
Baca SelengkapnyaAdapun untuk Ranperda RPJPD akan dilaksanakan satu tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.
Baca Selengkapnya"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaKawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.
Baca SelengkapnyaPara wali kota yang tergabung dalam Apeksi telah menyerahkan rekomendasi kepada tiga bakal calon presiden, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo.
Baca SelengkapnyaPemkot Bandung bersama daerah Cekungan Bandung berkomitmen menekan angka stunting.
Baca SelengkapnyaSebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaPenyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Baca Selengkapnya