Follow
LPSK Lindungi 3.365 Orang di Tahun 2019 dan 2.785 pada Tahun 2020
Merdeka.com - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo mengungkapkan jumlah perlindungan saksi dan korban pada tahun 2019 dan 2020. LPSK mencatat pada tahun 2019 jumlah terlindung sebanyak 3.365 orang.
"LPSK mencatat pada tahun 2019 LPSK memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada 3.365 orang yang kemudian kami sebut sebagai terlindung LPSK," katanya saat rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (8/9).
Sementara, pada tahun 2020 jumlah terlindung yang dilindungi LPSK menurun sebanyak 2.785 orang. "Pada 2020 LPSK memberikan perlindungan kepada 2.785 orang, jumlah yang memperlihatkan penurunan," ucapnya.
-
Apa itu LHKPN? LHKPN, atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, merupakan laporan yang harus disampaikan oleh pejabat negara setiap tahunnya. Kewajiban ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta kekayaan pejabat publik.
-
Siapa yang mengalami pelanggaran HAM? Abdul mengaku mendapat telepon dari kerabat di Shanghai pada September 2017. Menurut Abdul, kerabatnya itu mengabarkan bahwa adiknya diambil dari kamp konsentrasi warga Uighur di China.
-
Bagaimana LPDUK berbenah setelah pandemi? Sesuai arahan Menpora Dito Ariotedjo, LPDUK mencoba melakukan transformasi dengan menjadi lembaga yang lebih progresif dan mendukung ekosistem Industri Olahraga sebagai bagian dari DBON.
-
Apa itu LPK? Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) merupakan institusi pendidikan non-formal yang berfokus pada penyediaan pelatihan guna meningkatkan keterampilan kerja masyarakat.
-
Dimana angka stunting di Klungkung turun? “Ini merupakan tanda penghormatan yang ke 6 yang berhasil saya dapatkan. Penghargaan tahun ini diraih berkat berbagai gebrakan yang telah dilakukan dan kerjasama dalam memerangi dan menurunkan angka stunting. Bersama Tim Penggerak PKK dan sejumlah OPD, termasuk juga pembentukan tim percepatan penanganan stunting sehingga angka stunting bisa turun dari 19 persen menjadi 7 persen,“
-
Apa yang dilakukan LKPP untuk pelaku UMKK? Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mengupayakan kesejahteraan untuk para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UMKK). Kali ini, LKPP mendorong pelaku UMKK untuk masuk dalam Katalog Elektronik agar produk mereka bisa dibeli oleh pemerintah melalui Kementerian, Lembaga, hingga Pemda.
Rinciannya, pada tahun 2019 jumlah terlindung LPSK dari Pelanggaran HAM Berat sebanyak 1611 orang terlindung. Sedangkan, pada tahun 2020 menurun menjadi 1105.
Kemudian, pada Korupsi dan Tidak Pidana Pencucian Uang di tahun 2020 berjumlah 115 orang terlindung dan menurun di tahun 2019 menjadi 54.
Selanjutnya, pada Terorisme di tahun 2019 sebanyak 415 orang terlindung dan bertambah menjadi 494 di tahun 2020. Lalu, pada Tindak Pidana Perdagangan Orang di tahun 2019 sebanyak 318 orang dan menurun di 2020 menjadi 314.
Selain itu, untuk Narkotika - Psikotropika di tahun 2019 dan 2020 hanya berjumlah 3 orang. Sementara, untuk Penyiksaan di tahun 2019 sebanyak 26 orang terlindung dan bertambah 37 di tahun 2020.
Kemudian, pada Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan di tahun 2019 sebesar 507 orang dam bertambah di tahun 2020 sebanyak 533. Sementara, Penganiayaan Berat pada tahun 2019 0 dan tahun 2020 bertambah sebanyak 65 orang. Terakhir, Tindak Pidana Lain berjumlah 370 orang di tahun 2019 dan berkurang 180 terlindung pada 2020.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dalam catatan BPS, garis kemiskinan pada Maret 2024 ditetapkan sebesar Rp582.932 per kapita. Angka ini naik 5,9 persen dibandingkan Maret 2023.
Baca Selengkapnya
Hanya narapidana kasus teroris yang tidak mendapat remisi HUT Kemerdekaan RI.
Baca Selengkapnya
Nahar menambahkan terdapat sejumlah LPKA yang mengalami kelebihan kapasitas, salah satunya adalah LPKA Kutoarjo.
Baca Selengkapnya
Jumlah penduduk kelas menengah tersebut menyumbang 21,45 persen dari proporsi penduduk.
Baca Selengkapnya
Hal ini dipaparkan oleh Ketua Umum Komnas Ham, Atnike Nova Sigiro dalam acara Peluncuran laporan tahunan Komnas HAM Tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Rinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.
Baca Selengkapnya
Jumlah honorer mencapai 2,3 juta orang, yang awalnya hanya diperkirakan 400.000 orang.
Baca Selengkapnya