Luhut disebut langgar UU angkat jenderal aktif di staf kepresidenan

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Panjaitan, mengenalkan lima anak buahnya ke Presiden Joko Widodo pada Selasa (31/3) kemarin. Satu dari lima orang yang dijadikan Luhut sebagai pembantunya adalah Mayjen Andogo Wiradi, sebagai Deputi V Bidang Prediksi dan Analisis Informasi Strategis.

Anggota Komisi I, TB Hasanuddin mengkritik keras pengangkatan seorang jenderal aktif dalam jajaran kepengurusan staf ahli Presiden. Menurutnya, hal itu telang melanggar Undang-Undang di mana TNI aktif tidak bisa menjabat di dua lembaga.

"Penempatan prajurit aktif sebagai Deputi V bidang analisis data dan informasi strategis Kantor Staf Kepresidenan, Mayjen TNI Andogo Wiradi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap UU TNI No 34/2004," kata TB Hasanuddin, melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (1/4).

Hasanuddin yang juga pensiunan TNI ini menjelaskan, dalam Pasal 47 ayat 1 UU TNI No 34/2004, disebutkan, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah pensiun dari dinas aktif . Sementara dalam Pasal 47 ayat 2 dijelaskan, prajurit aktif dapat menduduki kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan (Polhukam), pertahanan negara (Kemhan), sekretaris militer (termasuk ajudan), intelijen negara (termasuk BIN dan BNPT), sandi negara, Lemhanas, Wantanas, SAR Nasional, BNN dan MA .

"Jadi hanya ada 10 lembaga yang dapat dijabat oleh prajurit aktif, sehingga Keppres penempatan perwira aktif di staf kepresidenan yang dikeluarkan presiden Jokowi telah melanggar undang undang," tandasnya.

Adapun lima staf Luhut yang baru adalah, Deputi I Bidang Monitoring dan Evaluasi Darmawan Prasodjo, Deputi II Bidang Pengelolaan Program Prioritas Yanuar Nugroho, Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis Purbaya Yudhi Sadewa, Deputi IV Bidang Komunikasi Politik Eko Sulistyo, dan Deputi V Bidang Prediksi dan Analisis Informasi Strategis Mayjen Andoko Wiradi.