Follow
MA ajukan 600 hakim baru
Merdeka.com - Mahkamah Agung masih menunggu keputusan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi soal penerimaan hakim baru. Sekretaris Mahkamah Agung, Achmad Setyo Pudjoharsoyo mengatakan induk lembaga peradilan itu mengajukan 600 hakim baru.
Ditemui usai pembukaan lokakarya Sustain Indonesia dengan Mahkamah Agung, Setyo menuturkan jumlah tersebut dimungkinkan berkurang, tergantung ketersediaan anggaran negara.
Selain hakim baru, Setyo mengatakan pihaknya juga mengajukan sedikitnya 11.000 pegawai pembantu hakim, semisal panitera atau panitera pengganti.
-
Bagaimana Mahkamah Agung ingin ciptakan hakim muda yang kompeten? Harapannya, bisa mendukung proses regenerasi hakim dan menghadirkan hakim muda yang kompeten dan berkualitas.
-
Siapa yang mengajukan permohonan menambah saksi? 'MK menerima surat yang menyampaikan (permintaan saksi) lebih dan itu disepakati MK berdasarkan rapat permusyawaratan hakim (RPH),' Fajar menandasi.
-
Apa jabatan Lukman Hakim? Jabatan yang pernah diembannya sebagai berikut.Inspektur Keuangan (1942-1945).Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (1946)Komisaris Keuangan untuk SumatraDirektur De Javasche Bank Gubernur Bank Indonesia Direktur Bank Dunia (World Bank)Direktur Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund, IMF)Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Sjahrir II (2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947). 9. Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman ad interim RI Darurat (19 Desember 1948 – 13 Juli 1949).10. Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949 – 20 Desember 1949)11. Menteri Keuangan dalam Kabinet Susanto (20 Desember 1949 - 21 Januari 1950) dan Kabinet Halim (21 Januari 1950 - 6 September 1950).
-
Siapa yang hadir dalam perayaan HUT Mahkamah Agung? Acara yang berlangsung dalam rangka merayakan HUT Mahkamah Agung tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim AdHoc, PLH Sekretaris Mahkamah Agung, pejabat eselon 1 dan 2 serta undangan lainnya.
-
Bagaimana kehadiran hakim perempuan meningkatkan legitimasi pengadilan? Kehadiran hakim perempuan dianggap dapat meningkatkan legitimasi pengadilan, menunjukkan bahwa sistem peradilan terbuka dan dapat diakses oleh semua orang yang mencari keadilan.
-
Siapa yang mengajukan gugatan praperadilan? Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaeman mengabulkan permohonan gugatan sidang praperadilan oleh pihak pemohon yakni Pegi Setiawan terhadap Polda Jabar.
"Sudah diajukan, hakim sesuai kebutuhan 600 sekian. Kalau pegawai 11.000 tapi apakah nanti disetujui atau tidak tergantung anggaran pemerintah," ujar Setyo di gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Senin (16/7).
Dia pun mengharapkan agar Kemenpan-RB bisa merilis jumlah penerimaan hakim dan pegawai lainnya terkait peradilan dalam waktu dekat ini.
"Katanya bulan ini belum ada. Mudah-mudahan segera ada informasi. Rekrutmen tergantung kebutuhan," ujarnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Nantinya pengisian hakim akan diambil jika ada kekosongan dan kebutuhan saja.
Baca Selengkapnya
Anas menjelaskan, keputusan ini merupakan hasil dari arahan yang diperoleh sebelumnya.
Baca Selengkapnya
MA mengungkapkan usulan untuk mengubah gaji dan tunjangan hakim telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
Baca Selengkapnya
Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) juga menemui pimpinan MA untuk menuntut peningkatan kesejahteraan hakim, seperti kenaikan tunjangan dan fasilitas.
Baca Selengkapnya
KY membantah anggapan Komisi III DPR RI yang menyatakan terdapat kesalahan mekanisme seleksi calon hakim.
Baca Selengkapnya
Boleh mengadukan dengan identitas, namun minta ditutup, disamarkan.
Baca Selengkapnya
Pilpres 2024 menjadi momentum Amicus Curiae terbanyak sepanjang sejarah MK.
Baca Selengkapnya
Kementerian HAM, yang semula bergabung dengan Kementerian Hukum, kini berdiri sendiri sehingga anggaran kebutuhan untuk gaji dan tunjangan pegawai bertambah.
Baca Selengkapnya
Polri menurunkan sebanyak 377 personel untuk melakukan pengamanan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) selama proses sengketa Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Masalah data kepegawaian menjadi fokus Abdullah Azwar Anas saat pertama kali menjadi menteri.
Baca Selengkapnya
MA berjanji segera membahas kursi kekosongan pimpinan.
Baca Selengkapnya
Untuk badan peradilan lainnya, Peradilan TUN 56 laporan, Tipikor 54 laporan, PHI 14 laporan, Peradilan Militer 8 laporan dan Niaga 36 laporan.
Baca Selengkapnya