Follow
Mabes Polri sebut Samad jadi tersangka sejak pekan lalu
Merdeka.com - Polri menegaskan surat pemberitahuan pemeriksaan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad resmi dilayangkan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat hari ini. Polda Sulselbar menetapkan Abraham Samad sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen pada 2007 silam.
"Hari ini Polda Sulselbar sudah melayangkan panggilan sebagai tersangka kepada AS untuk diperiksa sebagai tersangka di Polda Sulselbar, hari Jumat tanggal 20 Februari 2015," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Rikwanto, Selasa (17/2).
Menurut Rikwanto, Samad ditetapkan tersangka setelah penyidik Polda Sulselbar melakukan gelar perkara dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Diantaranya pihak imigrasi, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat.
-
Bagaimana Abraham Samad membuat koruptor jera? Menurut Samad, ada tiga cara untuk membuat koruptor jera. Pertama, hukuman yang berat. Kemudian yang kedua, melakukan pemiskinan. Ketiga, sanksi sosial.
-
Kapan Abraham Samad menjabat Ketua KPK? Ketua KPK Selama menjabat sebagai Ketua KPK periode 2011-2015, Samad membongkar sejumlah kasus besar.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan status Harvey Moeis sebagai tersangka, langsung mengirimnya ke tahanan.
-
Kapan Kejaksaan Agung menetapkan tersangka? Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan importasi gula PT SMIP tahun 2020 sampai dengan 2023.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Siapa saja yang menjadi tersangka? Chandrika Chika dan lima orang rekannya telah resmi dijadikan tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba.
"Jadi minggu lalu ditetapkan sebagai tersangka. Untuk gelar tersangkanya minggu lalu," ujar Rikwanto.
Rikwanto mengatakan, pemeriksaan tersebut terkait dugaan membantu tersangka utama Feriyani Lim untuk memalsukan dokumen kependudukan. Menurutnya, penentuan status tersangka terhadap Samad merupakan hasil gelar perkara yang dilakukan Polda Sulselbar pada Minggu lalu.
"Tersangka kasus dugaan pemalsuan surat. Ini untuk perkara kaitan Feriyana Lim yang ditangani Polda Sulselbar," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Samad ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat.
Nama Samad terseret setelah Polda Sulsebar memintai keterangan sejumlah saksi akhir pekan lalu dan terbukti jika dirinya diduga ikut berperan membantu tersangka lainnya Feriyani Lim.
Peristiwa ini diketahui berlangsung pada tahun 2007 silam. Namun baru dilaporkan Chairil Chaidar Said pada Januari 2015 lalu.
Atas dugaan keterlibatannya tersebut, Samad dijerat Pasal 263 ayat (1) (2) subs psl 264 Pasal 264 ayat (1) (2) lebih subsider Pasal 266 ayat (1) (2) KUHP dan atau Pasal 93 UU RI no 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah dilakukan perubahan UU No 24 tahun 2013.
"Ancaman hukuman penjara paling lama delapan tahun denda paling banyak Rp 50 juta," kata Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Endi Sutendi. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penetapan tersangka terhadap anggota DPRD Lombok Tengah berinisial LN itu didasarkan atas beberapa bukti.
Baca Selengkapnya
Suami Dinar Candy dilaporkan ke Polda Jambi oleh perusahaan PT SBS di Banjarmasin dikarenakan mengalami kerugian mencapai Rp31 Miliar.
Baca Selengkapnya
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto hanya menyampaikan rasa prihatin terhadap kasus yang menimpa anggotanya.
Baca Selengkapnya
Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan sejumlah orang ditangkap saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Minggu (6/10) lalu.
Baca Selengkapnya
SPT terlihat menutup wajahnya saat keluar gedung pemeriksaan.
Baca Selengkapnya
Kamaruddin menuding Dirut Taspen soal pengelolaan dana calon presiden Rp300 triliun, hingga soal menelantarkan anak.
Baca Selengkapnya