Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Madura minta jadi provinsi baru, ini kata Gus Ipul

Madura minta jadi provinsi baru, ini kata Gus Ipul Gus Ipul. ©2015 Merdeka.com/Darmadi

Merdeka.com - Rakyat Madura akan mendeklarasikan diri menjadi provinsi baru di Tanah Air pada 10 November 2015 mendatang. Para deklarator Madura jadi provinsi baru, mengklaim mendapat dukungan dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, serta tokoh dan ulama di Pulau Garam. Lantas apa tanggapan Gus Ipul?

Kata orang nomor dua di Jawa Timur ini, gagasan itu sah-sah saja. Sebab, menurut dia, Madura memiliki potensi, menjadi provinsi mandiri. Namun, harus ada kajian-kajian mendalam soal gagasan tersebut.

"Dalam hal ini saya tidak mendorong dan tidak menghambat. Madura punya potensi. Tapi harus dikaji ulang. Bagaimana politiknya, bagaimana warga Madura yang sudah berada di luar Madura. Bagaimana ekonominya dan sebagainya," kata Gus Ipul di Surabaya, Rabu (4/11).

Jika Madura ingin mendirikan provinsi baru, dengan alasan timpangnya bagi hasil migas di Madura, lanjut Gus Ipul, itu sudah wajar. Tapi, kata dia, yang harus diingat, masalah pemerataan pembangunan, kondisi itu tidak hanya dialami masyarakat Madura saja. Ada kabupaten dan kota lainnya juga mengalami hal yang sama.

"Di Jawa Timur banyak pabrik. Tetapi karena kantor pusatnya ada di Jakarta, jadi pajak harus diserahkan ke pusat. Ini juga harus didengarkan dan patut diapresiasikan keluhan warga Madura ini," ucap Gus Ipul.

Terkait masalah pemekaran, menurut Gus Ipul, Madura harus mengantongi beberapa syarat menjadi provinsi mandiri. Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan Gus Ipul, sebuah wilayah atau daerah bisa melakukan pemekaran dengan catatan, bisa memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

Syarat administratif yang dimaksud adalah persetujuan DPRD kabupaten atau kota, bupati atau wali kota yang menjadi cakupan wilayahnya. "Tapi semua keputusan tetap berada di rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Kemudian mengenai fisik, paling tidak harus ada lima kabupaten atau kota. Sementara Madura hanya ada empat daerah," pungkasnya.

Terpisah, Sekjen Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M), Jimhur Saros dalam konferensi persnya menyakini, Madura layak menjadi provinsi baru di Tanah Air. Bahkan, dia mencontohkan Gorontalo yang hanya memiliki tiga daerah, namun bisa menjadi provinsi baru.

"Ini masalah hati nurani rakyat Madura. Kita harus bisa mensejahterakan diri menjadi daerah laik. Soal syarat, kita bisa mengajukan judicial review, kita bisa minta inisiasi DPR. Kalau Gorontalo yang hanya ada tiga daerah biasa kenapa Madura tidak?," tegasnya.

Bahkan, Jimhur mengklaim, pihaknya mampu menyelesaikan semua persoalan menjadi provinsi baru, hanya dalam tempo setahun. "Setahun sudah harus gol. Itu hanya masalah sepele. Target kita pasti akan terlaksana. Kita akan ajukan judicial review, minta inisiasi DPR, bila perlu kita akan duduki DPR, untuk memperoleh persetujuan itu," tandasnya. (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bertemu Jokowi, Majelis Rakyat Papua Usulkan Pemekaran Wilayah Mimika
Bertemu Jokowi, Majelis Rakyat Papua Usulkan Pemekaran Wilayah Mimika

Agustinus menuturkan pemekaran wilayah tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya
Banyak Bakal Calon Gubernur Daftar di PKB Pilkada Kalimantan, Ada Nama Isran Noor
Banyak Bakal Calon Gubernur Daftar di PKB Pilkada Kalimantan, Ada Nama Isran Noor

Cak Imin berharap agar Kalimantan memiliki kekhasan. Terlebih, memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang bagus.

Baca Selengkapnya
Reaksi PDIP soal PKS Jagokan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024
Reaksi PDIP soal PKS Jagokan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024

PKS memiliki 18 kursi di DPRD DKI, sehingga masih membutuhkan empat kursi untuk mengusung di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya
Kala Sukabumi Diusulkan Masuk Kawasan Aglomerasi Bikin Tertawa Rapat DPR
Kala Sukabumi Diusulkan Masuk Kawasan Aglomerasi Bikin Tertawa Rapat DPR

Sejauh ini wilayah yang disetujui masuk dalam aglomerasi hanya Jabodetabek.

Baca Selengkapnya
Maju Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil Tidak Sanggup Menolak Saat Prabowo Sampaikan Pesan Ini
Maju Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil Tidak Sanggup Menolak Saat Prabowo Sampaikan Pesan Ini

Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyampaikan alasan mau maju mencalonkan diri sebagai gubernur di Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya
Respons Irjen Pol Ahmad Luthfi Namanya Masuk Bursa Cagub Jateng
Respons Irjen Pol Ahmad Luthfi Namanya Masuk Bursa Cagub Jateng

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi menyatakan namanya masuk dalam bursa calon gubernur Jawa Tengah sebagai aspirasi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Gubernur Kaltim Ajak Daerah Penyangga Berkontribusi untuk IKN
Gubernur Kaltim Ajak Daerah Penyangga Berkontribusi untuk IKN

Kabupaten Paser juga menjadi bagian penting dari rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur, Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Bakal Lanjutkan Pembangunan IKN: Biar RI Punya Ibu Kota yang Nyaman Dihuni
Mahfud MD Bakal Lanjutkan Pembangunan IKN: Biar RI Punya Ibu Kota yang Nyaman Dihuni

Sederet alasan Mahfud MD yang akan tetap melanjutkan pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya
Jokowi Jawab Keinginan Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota
Jokowi Jawab Keinginan Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota

Perlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.

Baca Selengkapnya
Gerindra Mantap Usung Khofifah di Pilgub Jatim: Kita Fokus Pemenangan
Gerindra Mantap Usung Khofifah di Pilgub Jatim: Kita Fokus Pemenangan

Gerindra sudah memutuskan untuk mengusung Khofifah di Pilgub Jawa Timur.

Baca Selengkapnya
Targetkan 60 Persen di Kaltim, Ganjar Lihat Potensi Sumber Daya Alam dan IKN
Targetkan 60 Persen di Kaltim, Ganjar Lihat Potensi Sumber Daya Alam dan IKN

Ganjar menyoroti susahnya masyarakat Balikpapan mendapat BBM bersubsidi.

Baca Selengkapnya
Soroti Moda Transportasi di Madura, Cagub Luluk: Konon Pelabuhan Dibangun Gubernur tapi Kapalnya Tak Ada
Soroti Moda Transportasi di Madura, Cagub Luluk: Konon Pelabuhan Dibangun Gubernur tapi Kapalnya Tak Ada

Hari ini adalah debat pamungkas pilkada Jatim sebelum masa kampanye selesai 23 November mendatang.

Baca Selengkapnya