Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mahar politik dari parpol dinilai sebagai penyebab kepala daerah korupsi

Mahar politik dari parpol dinilai sebagai penyebab kepala daerah korupsi Baju tahanan KPK. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap kepala daerah. Setelah Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, KPK juga beberapa hari lalu menangkap Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, karena kasus korupsi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai fenomena banyaknya kepala daerah yang melakukan korupsi, salah satunya karena rekrutmen kepala daerah oleh parpol masih menggunakan mahar.

"Fenomena terus bertambahnya kepala daerah yang jadi tersangka kasus korupsi bukan kontribusi dari faktor tunggal, banyak faktor yang kontribusi mulai paling pertama rekrutmen menjadi kepala daerah masih menggunakan praktik-praktik mahar politik," katanya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10).

Orang lain juga bertanya?

Titi menyatakan masyarakat tak akan mendapat kepala daerah yang antikorupsi jika praktik mahar politik dan dana ilegal untuk mencalonkan diri masih berlangsung.

"Yakinlah kita tidak akan dapat kepala daerah yang antikorup, jadi kalau mereka hadir sebagai calon dengan dana ilegal (mahar politik) untuk dapat kursi dengan otomatis mereka kerja bukan untuk rakyat, tapi untuk mengembalikan keuntungan, uang yang sudah dikeluarkan untuk duduk di kursi eksekutif," sambungnya.

Dia mengungkapkan kegiatan mahar politik harus dihentikan agar kepala daerah terpilih tidak berorientasi untuk meraup keuntungan pribadi saja, melainkan fokus melayani rakyat.

"Jadi partai politik harus hilangkan mahar politik maka mereka bisa kerja untuk maju dan kerja antikorupsi. Sehingga komitmen kepada pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang bersih," ujar dia.

Menurut Titi, peran aktif partai politik tidak lepas dari tindakan kepala daerahnya yang nakal. Parpol seharusnya tidak hanya bertugas membantu kader-kadernya untuk meraih kursi kekuasan di daerah untuk kepentingan parpol, tapi diawasi kerjanya.

"Kontribusi pengawasan parpol terhadap kader yang di eksekutif bukan berhenti mengantarkan mereka jadi kepala daerah, tapi pastikan mereka kerja sesuai janji dan visi misi, gagasan yang mereka bawa. Tapi ini kan enggak," katanya.

"Malah dijadikan sebagai ATM nya partai untuk membiayai partai, beberapa kasus ditemukan dana korupsi mengalir di partai. Partai sepertinya tidak sungguh-sungguh dan tidak melakukan pengawasan kader-kadernya di eksekutif," tutupnya.

Diketahui, dalam kurun satu bulan KPK menangkap dua kepala daerah yakni Bupati Bekasi dan Bupati Cirebon. Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin diduga menerima suap atas perizinan IMB proyek Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, sebesar Rp 7 miliar dari Billy Sindoro, Direktur Operasional Lippo Grup selaku pemilik mega proyek Meikarta.

Uang Rp 7 miliar merupakan bagian dari Rp 13 miliar yang dijanjikan akan diterima politisi Partai Golkar tersebut.

Sementara Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra ditangkap atas dugaan menerima suap sebesar Rp 100 juta terkait jual beli jabatan di Pemkab Cirebon. Politisi PDIP itu juga diduga menerima gratifikasi dengan total Rp 6,4 miliar.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwatta dalam konferensi pers kemarin mengatakan penerimaan suap ataupun gratifikasi oleh Sunjaya diduga untuk pembiayaan logistik Pilkada 2018.

"Bupati ini menjual jabatannya dalam rangka mengembalikan modal apalagi dia petahana," kata Alex.

Reporter magang: Jayanti

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Lugas Mahfud Ungkap 'Borok' Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD, Jorok & Penuh Kecurangan!
VIDEO: Lugas Mahfud Ungkap 'Borok' Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD, Jorok & Penuh Kecurangan!

Mahfud menambahkan, hal tersebut akan menimbulkan banyak cukong, yang nantinya akan menghambat kinerja para kepala daerah

Baca Selengkapnya
Kejagung Bongkar Tren Pelanggaran Pilkada, Kepala Desa Kerap Untungkan Petahana
Kejagung Bongkar Tren Pelanggaran Pilkada, Kepala Desa Kerap Untungkan Petahana

Kepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.

Baca Selengkapnya
Pj Wali Kota Pekanbaru Ditangkap, Eks Penyidik KPK Sebut OTT Efektif Tangkap Koruptor
Pj Wali Kota Pekanbaru Ditangkap, Eks Penyidik KPK Sebut OTT Efektif Tangkap Koruptor

Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa baru menjabat sekitar enam bulan di sana.

Baca Selengkapnya
Ini Dampak Buruk yang Terjadi Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD
Ini Dampak Buruk yang Terjadi Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD

Tingginya biaya politik menjadi dalih pejabat partai politik hingga eksekutif, untuk melanggengkan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Kepala BPKP Bongkar 'Ladang Korupsi' Kepala Daerah, Berawal dari Rancangan Anggaran
Blak-blakan Kepala BPKP Bongkar 'Ladang Korupsi' Kepala Daerah, Berawal dari Rancangan Anggaran

Mengakali anggaran jadi modus yang kerap dilakoni para kepala daerah untuk 'melipat' anggaran negara.

Baca Selengkapnya
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat

Ikhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya
Mendagri Dukung Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Kita Lihat Sendiri Besarnya Biaya Pilkada
Mendagri Dukung Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Kita Lihat Sendiri Besarnya Biaya Pilkada

Mendagri Tito Karnavian sependapat dengan usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mahfud Sampai Bilang Gila Ingat Permainan Kotor Fulus Miliaran Kepala Daerah Dipilih DPRD
VIDEO: Mahfud Sampai Bilang Gila Ingat Permainan Kotor Fulus Miliaran Kepala Daerah Dipilih DPRD

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat Pilkada dipilih DPRD akan menghasilkan kecurangan.

Baca Selengkapnya
Kabareskrim Akui Masih Ada Polisi yang Punya Sifat Koruptif
Kabareskrim Akui Masih Ada Polisi yang Punya Sifat Koruptif

Wahyu mengklaim bakal menyelesaikan masalah polisi korupsi.

Baca Selengkapnya
TOP NEW: Mahfud Bongkar 'Borok' Bila Kepala Daerah Dipilih DPRD | Jenderal Rikwanto Skak Kapolres
TOP NEW: Mahfud Bongkar 'Borok' Bila Kepala Daerah Dipilih DPRD | Jenderal Rikwanto Skak Kapolres

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat bahwa Pilkada yang dipilih oleh DPRD akan menghasilkan kecurangan.

Baca Selengkapnya
Terang-terangan, Cak Imin Ungkap 1 Suara di Pilkada Harganya Rp300 Ribu
Terang-terangan, Cak Imin Ungkap 1 Suara di Pilkada Harganya Rp300 Ribu

Cak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?

Baca Selengkapnya
Perludem Ungkap Pola Praktik Jual Beli Suara
Perludem Ungkap Pola Praktik Jual Beli Suara

Praktik curang itu tetap bisa terjadi meskipun pemilih menggunakan hak suaranya.

Baca Selengkapnya