Mahfud MD: Joe Biden Sebut Tak Ada Negara yang Tangkap Koruptor Sebanyak Indonesia
Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap pembicaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengenai korupsi. Dia menyebut, Biden mengatakan kepada Jokowi bahwa tidak ada negara di dunia ini yang menangkap koruptor sebanyak Indonesia.
"Tadi Presiden waktu berbicara sedikit dengan saya coba Pak Menko saya pernah bicara dengan Presiden Amerika Serikat, tidak ada negara di dunia ini yang menangkap dengan angka yang besar pejabat-pejabat tingginya," katanya dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia di SICC, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).
"Ketua DPR masuk, wakil ketua DPR masuk, menteri masuk, gubernur masuk, bupati masuk, DPRD masuk, tidak ada yang sebanyak di Indonesia," sambung Mahfud.
-
Mengapa persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi menurun? Adapun jika melihat trennya, persepsi positif menurun, sebaliknya persepsi negatif meningkat.
-
Bagaimana pemilu di Indonesia berkembang? Pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan evolusi sejak masa kolonial hingga era modern.
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Kapan PMI Manufaktur Indonesia berada di level tertinggi? Data Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&P Global untuk bulan Maret 2024 menunjukkan bahwa PMI Manufaktur Indonesia berada di level 54,2.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
Meksi begitu, dia mengungkapkan, indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia belum membaik. IPK Indonesia kadang naik sedikit, namun turun lagi.
"Tetapi indeks persepsi korupsi kita tidak membaik, naiknya setahun satu, kadang turun lagi, naik lagi. Oleh sebab itu yang harus kita lakukan mari kita lakukan jaminan keamanan," ujarnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menerangkan, korupsi di masih terus menjadi hambatan bagi Indonesia. Dia berkata, korupsi di tanah air hampir setiap saat terjadi.
"Korupsi juga terus ya menjadi hambatan bagi kita, banyak kalau melihat korupsi di tempat kita ini hampir setiap saat terjadi. Kalau tidak ada berita di Jakarta, ada berita di sana, kalau tidak di sana, ada di sana dan hampir setiap hari," tutup Mahfud.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sementara dari skor khusus negara- negara Asia Tenggara, Indonesia berada pada peringkat ke-6
Baca SelengkapnyaSurvei Transparency International Indonesia (TII) terhadap IPK menempatkan Indonesia peringkat 115 dari 180 negara.
Baca SelengkapnyaKorupsi yang masih merajalela sudah mencoreng nama Indonesia.
Baca SelengkapnyaDalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti banyaknya pejabat dalam negeri ditangkap karena pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaDia menyebut, tindakan korupsi pada sektor perizinan tambang sudah menjamur dan menjadi alasan rendahnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.
Baca SelengkapnyaJika kepercayaan para investor meningkat, secara otomatis akan meningkatkan nilai modal asing yang akan masuk.
Baca SelengkapnyaIndeks Persepsi Korupsi di Indonesia terus merosot.
Baca SelengkapnyaCapres PDIP Ganjar Pranowo menyoroti masalah indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang merosot di 2023.
Baca SelengkapnyaTotal ada 1.385 orang yang terdiri dari, pejabat negara hingga pihak swasta yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2004-2022.
Baca SelengkapnyaIndeks persepsi korupsi di Indonesia berada di posisi 34, turun dari posisi 38 di 2015.
Baca SelengkapnyaPerlu ada evaluasi total karena banyak perjabat Indonesia yang terjerat korupsi
Baca SelengkapnyaMahfud menilai, OTT juga diperlukan agar terlihat bahwa negara hadir menindak korupsi.
Baca Selengkapnya