Mahfud MD Sebut Pengesahan RUU Perampasan Aset Terbentur Urusan Politis

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana tidak kunjung disahkan lantaran terbentur permasalahan politis.

Penyusunan RUU Perampasan Aset telah dilakukan oleh PPATK sejak tahun 2003 dan masuk pada Prolegnas 2010-2014 periode kedua kepemimpinan Presiden SBY.

Untuk itu, Mahfud menilai, perlunya kesamaan persepsi antara pemerintah dan DPR untuk mempercepat penetapan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang.

"Yang saya dengar pembahasan di DPR berjalan bagus tapi ada beberapa masalah yang belum diselesaikan, kalau di internal pemerintah itu pertanyaannya kalau aset itu sudah dirampas, aset itu yang mengelola siapa," katanya dalam diskusi virtual, Kamis (29/4).

"Ada tiga instansi di sini, alternatifnya yang belum ketemu, satu, Menteri Keuangan karena dia punya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang kedua Kejaksaan Agung juga punya pengelolaan aset ini dari hasil rampasan, yang ketiga Menkumham, ini kan masalah teknis saja sebenarnya, tapi memang ada masalah-masalah lain yang sifatnya lebih politis yang harus kita atasi bersama," lanjut Mahfud.

Dia mendukung penuh percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, tentunya dengan tetap melakukan penegakan hukum pidana selama memang ditemukan adanya fakta tindak pidana.

"Mari kita bicarakan secara seksama, perlu ini dilakukan di antara kementerian dan lembaga terkait, jangan ego sektoral, ini punya saya, harus saya nanti, kalau diberikan terlalu banyak terjadi karena masing-masing ini, itu, bagian itu, ndak tertangani. Mari kita akan buat undang-undang ini, kita cari titik temu yang terbaik sesuai dengan kapasitasnya," tutup Mahfud.

Reporter: Nanda Perdana PutraSumber: Liputan6.com