Mantan anak buah Gatot diadili dalam kasus korupsi hibah dan bansos

Merdeka.com - Mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Limnas) Pemprov Sumut, Eddy Syofian, mulai diadili dalam kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial Pemprov Sumut. Dia didakwa telah melakukan perbuatan yang memperkaya orang lain dan merugikan keuangan negara.

Eddy Syofian diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Kamis (17/3). Pada sidang perdana ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rehulina Purba dan Ingan Malem Purba membacakan dakwaannya di hadapan majelis hakim yang diketuai Marsuddin Nainggolan.

JPU menyatakan Eddy, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara (berkas terpisah), telah melakukan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana hibah dan bansos pada tahun anggaran 2012 dan 2013.

"Terdakwa Eddy Syofian melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, serta merugikan keuangan negara," kata Rehulina.

Akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan lebih dari Rp 1,1 miliar. Kerugian terjadi karena penyaluran dana hibah tak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp 150 juta. Selain itu terdapat Rp 55 juta yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban serta Rp 150 juta tidak dipertanggungjawabkan. Bahkan terdapat Rp 790 juta disalurkan kepada penerima fiktif.

Usai mendengarkan dakwaan terhadap Eddy, Ketua Majelis Hakim Marsuddin Nainggolan menunda persidangan. Sidang dijadwalkan akan dilanjutkan Rabu (23/3) dengan agenda keterangan saksi.

Seusai persidangan, Eddy Syofian menyatakan siap menjalani persidangan kasus dugaan korupsi itu. "Ini kan masih dakwaan. Dakwaan tetap menggunakan asas praduga tak bersalah. Nanti ada panggilan saksi, terus ada pembelaan dari penasihat hukum dan‎ pledoi saya," kata Eddy.

Mantan Kepala Biro Humas Pimpinan Pemprov Sumut serta Kepala Dinas Infokom Sumut ini juga menyatakan siap membeberkan fakta-fakta terkait proses penyaluran dana hibah itu.

Persidangan dihadiri sejumlah pejabat Pemprov Sumut. PNS dari Dinas Infokom Sumut dan Badan Kesbangpol Linmas Sumut juga tampak dalam persidangan ini.