Follow
Masih Pandemi, Polda Sulbar Sebut Tak Akan Diterbitkan Izin Keramaian Tahun Baru
Merdeka.com - Libur Natal dan Tahun Baru 2021 terasa berbeda dengan tahun sebelumnya karena Indonesia masih dilanda pandemi. Itu sebabnya, izin keramaian tak akan dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kerumunan yang meningkatkan potensi penularan Covid-19.
Aturan serupa juga disampaikan Kapolda Sulbar, Irjen Pol Eko Budi Sampurno, saat memimpin apel Gelar Pasukan dengan sandi Operasi Lilin Siamasei 2020 di lapangan Ahmad Kirang Mamuju, pagi tadi Senin (21/12).
"Polda Sulbar dengan tegas tidak akan menerbitkan surat izin keramaian untuk kegiatan perayaan tahun baru, serta melarang kegiatan yang mengakibatkan terjadinya kerumunan massa. Kita harapkan masyarakat merayakan di rumah saja bersama keluarga," kata Kabid Humas Polda Sulbar, AKBP Syamsu Ridwan.
-
Bagaimana cara petugas menjaga ketertiban? Dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku dan tidak membuat kerusuhan selama menyampaikan pendapatnya. 'Hindari keributan maupun benturan dengan pendemo lainnya. Mari kita jaga kedamaian dan ketertiban,' imbuhnya.
-
Siapa yang diimbau TNI-Polri untuk menjaga keamanan? Mereka mengimbau agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan siskamling.
-
Apa yang dilakukan petugas Satpol PP? Petugas Satpol PP menggerebek sejumlah kamar kos yang berada di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kepuharjo, Kabupaten Lumajang.
-
Kenapa patroli ditingkatkan menjelang pilkada? 'Patroli ini bertujuan untuk memastikan keamanan di lokasi-lokasi yang sering dikunjungi masyarakat, terutama menjelang pemilihan umum yang dapat meningkatkan aktivitas masyarakat di luar rumah,' ujar Kapolsek Langgam Iptu Alferdo Kaban, Senin (4/11).
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
Agar aturan ini benar-benar ditegakkan, personel turut dikerahkan. Lebih kurang 393 personel polisi ditambah sejumlah anggota TNI dan Satpol PP akan memantau mencegah terjadi kerumunan.
"Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi Polri dengan instansi terkait dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi Masyarakat yang akan melaksanakan Perayaan Natal 2020 dan Perayaan Tahun Baru 2021," jelas Ridwan.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Terkait rekayasa lalu lintas, terdapat tiga skema yang disiapkan.
Baca Selengkapnya
Sepanjang Jalan MH Thamrin-Jenderal Sudirman telah dijaga ketat oleh pasukan Brimob jelang perayaan malam tahun baru 2024.
Baca Selengkapnya
Irjen Karyoto telah memerintahkan jajarannya untuk turun mengamankan rumah ibadah selama natal
Baca Selengkapnya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan meniadakan tilang manual selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2024.
Baca Selengkapnya
Rencananya Pemprov DKI akan membuat Jakarnaval dan malam muda-mudi untuk memeriahkan momen pergantian tahun nanti.
Baca Selengkapnya
Apabila mendapati kegiatan konvoi takbiran keliling untuk segera melaporkan ke call center Polri 110
Baca Selengkapnya
Patroli dilaksanakan personel Polri dan TNI dengan menggunakan kendaraan roda empat di wilayah kota Pangkalan Kerinci.
Baca Selengkapnya
Polda Metro Jaya melarang warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk melakukan kegiatan takbiran keliling atau di jalan raya.
Baca Selengkapnya
Operasi Ketupat 2024 digelar dalam rangka pengamanan prose mudik lebaran di Idul Fitri 1445 Hijriah
Baca Selengkapnya
Latif mengatakan, pihaknya telah menyiapkan titik-titik penyekatan untuk menjaga masyarakat supaya tidak melakukan arak-arakan.
Baca Selengkapnya
gabungan TNI, Polri yang dibantu Pol PP serta Dishub yang nantinya akan di bagi di beberapa titik pengamanan di sekitaran Monas
Baca Selengkapnya
Operasi Lilin ini digelar selama 12 hari bersamaan dengan pengamanan masa kampanye Pilpres dan Pileg 2024.
Baca Selengkapnya