Masuk Zona Biru, Ciamis Pilih PSBB Parsial Dibanding New Normal

Merdeka.com - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Ciamis memilih untuk melanjutkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) meski wilayahnya telah masuk ke dalam level 2 atau zona biru. PSBB sendiri, di Ciamis dilanjutkan secara parsial hingga 12 Juni 2020.

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mengatakan bahwa pihaknya memilih meneruskan PSBB parsial yang diterapkan di enam kecamatan. Enam kecamatan tersebut adalah Ciamis, Kawali, Rancah, Panjalu, Panawangan, dan Panumbangan.

Langkah PSBB parsial sendiri, disebut Herdiat dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, terutama dari pendatang. "Juga sebagai persiapan sebelum penerapan AKB (adaptasi kebiasaan baru) di Ciamis," sebut Herdiat, Rabu (3/6).

Meski PSBB dilakukan secara parsial, Herdiat mengatakan bahwa warga yang tinggal di daerah lainnya harus tetap menerapkan protokol kesehatan, mulai mengenakan masker hingga mematuhi jaga jarak saat beraktivitas.

Kabupaten Ciamis, diungkapkannya, baru akan melakukan kenormalan baru (new normal) atau AKB saat perpanjangan PSBB selesai dilaksanakan. AKB sendiri dilakukan kemudian untuk mengembalikan aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan produktif kembali dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Untuk persiapan penerapan AKB di Ciamis, Herdiat mengaku akan lebih gencar melakukan sosialisasi kepada warga, karena saat diterapkan aktivitas sekolah akan kembali berjalan dengan memertimbangkan kebijakan pemerintah pusat.

"Untuk saat ini aktivitas sekolah masih diberlakukan secara daring, kita mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat juga melihat kondisi perkembangan Covid-19," akunya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Ciamis, Yoyo menjelaskan bahwa sebelum diberlakukan new normal di Ciamis aktivitas warga harus diawasi. "Artinya, warga harus memulai kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai protokol kesehatan," jelasnya.

Sesuai perintah Presiden Joko Widodo, kata Yoyo, pengawasan aktivitas warga selama new normal pihaknya bisa melibatkan TNI dan Polri. Selain itu, menurutnya perlu juga dibentuk tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di setiap instansi kantor atau perusahaan dalam mengawasi penerapan new normal.

"Perlengkapan tempat cuci tangan, thermoscanner juga harus diadakan disetiap instansi, untuk sistem pengadaannya dilakukan secara mandiri dimasing-masing instansi," tutupnya.