Follow
Menag Lukman sarankan pesantren semestinya hindari politik praktis
Merdeka.com - Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan pondok pesantren (ponpes) seharusnya tidak terlibat politik praktis. Sebagai lembaga pendidikan, idealnya ponpes hanya berbicara tentang politik kebangsaan.
"Lembaga-lembaga pendidikan tidak terhindarkan bicara politik. Tapi politik dalam pengertian yang luas, politik kenegaraan, politik kebangsaan," ucapnya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10).
"Karena bagaimana pun juga siswa-siswi harus memiliki wawasan yang cukup mengenai politik yang luas tadi. Tapi kalau politik praktis, semestinya dihindari," imbuhnya.
-
Kenapa PPS penting dalam Pemilu? PPS memiliki tugas dan kewajiban yang penting dalam penyelenggaraan pemilu.
-
Apa itu PPS pemilu? PPS pemilu adalah badan yang dibentuk KPU untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilu.
-
Apa tugas utama PPK dalam pemilu? Tugas PPK dalam pemilu adalah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022. Dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, PPK bertugas untuk melakukan penerimaan daftar pemilih, melakukan rekapitulasi penghitungan suara, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu, dan juga melakukan sosialisasi terkait dengan tahapan-tahapan Pemilu kepada masyarakat di kecamatan.
-
Mengapa prinsip pemilu penting? Prinsip-prinsip pemilu ini bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, serta mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.
-
Apa saja tugas PPS dalam pemilu? PPS bertugas:a. mengumumkan DPS;b. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;d. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK; e. menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;f. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;g. melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;h. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; i. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK;j. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;k. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;n. membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; danp. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-
Apa peran partai politik dalam memilih Wapres? Namun peranan Partai Politik, hanya sekadar memberi saran, tidak dominan seperti dalam Pilpres kali ini dalam memutuskan calon.
Contoh politik kebangsaan yang dimaksud Lukman adalah, pentingnya menggunakan hak pilih dalam pesta demokrasi. Menyalurkan hak pilih merupakan salah satu kontribusi besar membangun bangsa.
"Itu bicara politik sebenarnya, politik dalam pengertian yang luas. Tapi kalau sudah bicara pilih partai ini, jangan pilih partai yang itu, pilih calon ini, jangan itu. Itu sudah masuk wilayah politik praktis yang mestinya dihindari oleh setiap pendidik di lembaga pendidikan," jelas Lukman.
Menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, penyelenggaraan pendidikan harus bisa merawat independensinya. Dengan cara tidak terlibat politik praktis.
"Mereka harus didewasakan untuk tetap terjaga independensinya," kata Lukman.
Memasuki masa kampanye Pilpres 2019, kandidat capres-cawapres, baik kubu Jokowi-Ma'ruf Amin atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mulai bersafari ke ponpes. Mendatangi ponpes dianggap bisa menarik suara santri untuk merebut kursi Istana periode 2019-2024.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Suatu negara akan baik jika masyarakatnya berpartisipasi dengan baik juga pada Pemilu.
Baca Selengkapnya
Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas akan menerbitkan aturan yang membatasi kampanye politik elektoral di lingkungan pendidikan keagamaan.
Baca Selengkapnya
Mahfud memastikan kedatangannya bukan untuk kampanye melainkan seminar kebangsaan.
Baca Selengkapnya
Wapres Ma'ruf mengingatkan pesantren merupakan tempat untuk mencetak seseorang menjadi berakhlak mulia.
Baca Selengkapnya
Wapres menambahkan bahwa di lingkungan kampus rawan terjadinya polarisasi.
Baca Selengkapnya
Ada pun 7 poin penting yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah untuk kemaslahatan bangsa.
Baca Selengkapnya
Hal ini termuat dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Selasa (15/8).
Baca Selengkapnya
Dibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan.
Baca Selengkapnya
Mahfud menyinggung soal politik identitas jelang pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Proses pembelajaran politik yang paling tepat adalah bergabung dengan partai politik langsung.
Baca Selengkapnya
Jika ditekan seseorang untuk memilih nama-nama tertentu, dia pun menyarankan untuk di-iyakan saja. Tetapi pada hari H nanti, silakan memilih sesuai hari nurani.
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyambangi Pondok Pesantren (Ponpes) Kempek Cirebon, Sabtu kemarin.
Baca Selengkapnya