Follow
Menag rancang RUU untuk jamin keamanan & kerukunan umat beragama
Merdeka.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa keamanan umat beragama sangatlah penting untuk diutamakan. Sebab, keamanan umat beragama bagian komitmen pemerintah yang juga merupakan amanat konstitusi sebuah negara.
Oleh sebab itu Lukman mengumpulkan 33 pengurus agama seluruh Indonesia untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk kerukunan umat beragama.
"Intinya adalah bahwa Rancangan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menjabarkan, mengimplementasikan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Pasal 29 ayat 2. Di mana di sana dinyatakan bahwa pemerintah menjamin keamanan setiap setiap warga negaranya termasuk memeluk agama dan menjalankan agamanya," kata Lukman sebelum pembukaan Workshop FKUB di Gedung Kementerian Agama, Jalan Muhammad Husni Thamrin, Kamis (11/12) malam.
-
Apa jabatan Lukman Hakim? Jabatan yang pernah diembannya sebagai berikut.Inspektur Keuangan (1942-1945).Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (1946)Komisaris Keuangan untuk SumatraDirektur De Javasche Bank Gubernur Bank Indonesia Direktur Bank Dunia (World Bank)Direktur Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund, IMF)Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Sjahrir II (2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947). 9. Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman ad interim RI Darurat (19 Desember 1948 – 13 Juli 1949).10. Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949 – 20 Desember 1949)11. Menteri Keuangan dalam Kabinet Susanto (20 Desember 1949 - 21 Januari 1950) dan Kabinet Halim (21 Januari 1950 - 6 September 1950).
-
Siapa Lukman Hakim? Sosok Lukman Hakim, Teman Dekat Bung Karno yang Pernah Jadi Direktur Bank Dunia Pria kelahiran Tuban ini tercatat pernah menduduki banyak jabatan strategis.
-
Apa yang belum dibahas dengan Cak Imin? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet.
-
Apa saja isi poin penting dalam RUU Kementerian Negara? Salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden nantinya bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
-
Apa saja yang diatur UU Pilkada Serentak 2024? Undang-Undang Pilkada Serentak 2024 di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yang paling relevan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
-
Apa yang dibahas Kementerian LHK? Menteri LHK dalam pidatonya memaparkan berbagai turbulensi dan tantangan pengelolaan hutan. Pihaknya berharap para akademisi dan pihak lain terus mendukung pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai solusi. Di antaranya, kata Menteri Siti, yakni untuk memperkuat paradigma pengelolaan hutan secara lestari, serta ikut menjaga dan mewujudkan keseimbangan dan keadilan.
"Nah, amanat konstitusi inilah yang nanti dijabarkan oleh RUU tersebut," sambungnya.
Lantaran masih digodok dengan meminta masukan seluruh umat beragama, maka untuk saat ini Lukman belum bisa menjabarkan item apa saja yang nantinya ada dalam RUU tersebut.
"Tentang item tentu kami belum bisa karena kami tengah menggodok. Kami masih terus menunggu berbagai masukan dari berbagai kalangan," ujarnya.
Terkait kendala Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) seperti fasilitas baik kantor maupun saat mengadakan acara yang kerap menjadi persoalan, Lukman menuturkan masih terus memperjuangkan persoalan tersebut.
"Jadi tempat kantor ini atau sekretariat FKUB ini kita pikirkan terus, karenanya tahun anggaran 2015 itu kita akan tingkatkan anggaran pengadaan sekretariat FKUB di tingkat daerah provinsi khususnya yang belum ada," ucapnya.
Sementara itu, terkait izin mendirikan FKUB, kata Lukman semua itu diserahkan kepada masyarakat dan tokoh setempat. Pihaknya akan selalu mendukung rencana baik tersebut.
"Soal izin itu bukan di FKUB, karena FKUB sifatnya hanya rekomendasi berupa masukan-masukan. Tetapi yang bertugas besar itu masyarakat sekitarnya dan itu semua tergantung dari tokoh-tokoh agama disekitar daerah tersebut," tandasnya. (mdk/gib)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca Selengkapnya
Padahal, RUU Masyarakat Adat sudah dibahas selama 15 tahun terakhir
Baca Selengkapnya
Benny tak melihat RUU Perampasan Aset masuk daftar RUU prolegnas yang diusulkan pemerintah hari ini.
Baca Selengkapnya
Dari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.
Baca Selengkapnya
Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca Selengkapnya
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan alas an Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak masuk ke dalam RUU Prioritas 2025
Baca Selengkapnya
Menurut Supratman, nomenklatur kementerian negara merupakan domain Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Menag Usul KUA Jadi Tempat Nikah Umat Semua Agama, Ini Respons Komisi VIII DPR
Baca Selengkapnya
Revisi UU MD3 sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024.
Baca Selengkapnya
Cak Nanto menilai diperlukan kajian yang mendalam apabila pemerintah baru akan membentuk kementerian khusus haji.
Baca Selengkapnya
Kemenkum HAM tengah membahas rencana pengalihan tersebut bersama dengan pihak Kejagung.
Baca Selengkapnya
RUU Masyarakat Adat dinilai janji Jokowi 10 tahun lalu
Baca Selengkapnya