Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menag Usul KUA Jadi Tempat Nikah Umat Semua Agama, Ini Respons Komisi VIII DPR

Marwan menilai, seharusnya Yaqut mengkaji dan mengubah regulasi terkait usulan tersebut dengan berbagai pihak terkait, sehingga tak menimbulkan konflik.

"Jadi kalau benar-benar punya ide ya perbaiki dulu poin-poinnya apa saja payung hukumnya, apa saja yang harus diperbaiki," kata Marwan saat dihubungi merdeka.com, Senin (26/2).

Menag Usul KUA Jadi Tempat Nikah Umat Semua Agama, Ini Respons Komisi VIII DPR

"Di satu sisi ya bahwa selama ini KUA ini dimaksudkan untuk urusan umat Islam, kalau mau dipakai semua agama ya peraturannya diperbaiki dulu dirombak dulu," sambung dia.

Menurutnya, langkah Yaqut menyampaikan terkait usulan tersebut kepada publik tanpa melakukan kajian merupakan cara yang tak tepat. Dia meminta agar Kementerian Agama mengkaji dan merombak peraturan perundang-undangan sebelum mengumumkan kepada masyarakat.

"Jadi jangan asal di lontarkan terus mau memaksakan disambut oleh Dirjen segera kami tidak lanjuti bulan depan akan kami laksanakan, itu maksudnya apa? Kok bilang gitu mau menindaklanjuti, kita tanya dulu perangkat peraturannya sudah dirombak enggak?" ucap Marwan.

"Jadi ide-ide itu jangan sebagai ide saja, yang membuat orang heboh, tapi coba dikoordinasikan. Kalau itu semakin baik, ya saya kira dari sisi UU, dari sisi kemasyarakatan, kita enggak ada masalah. Urusan agama sudah selesai, bagi kita enggak ada masalah, cuma itu saja jangan gegabah," imbuhnya.

Menag Yaqut Ingin KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama, DPR Ingatkan Soal Regulasi
Menag Yaqut Ingin KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama, DPR Ingatkan Soal Regulasi

Rencana tersebut harus dibarengi dengan regulasi dan sumber daya manusia (SDM) yang mempuni.

Baca Selengkapnya
Beredar Surat Pemberitahuan DPP CMMI Batal Polisikan Zulkifli Hasan Terkait Dugaan Penistaan Agama
Beredar Surat Pemberitahuan DPP CMMI Batal Polisikan Zulkifli Hasan Terkait Dugaan Penistaan Agama

Hal itu disampaikan DPP CMMI melalui surat pemberitahuan ke seluruh anggota DPP CMMI, PP Muslimah CMMI

Baca Selengkapnya
Sampaikan Surat Terbuka, IALA Minta KPU Jaga Amanah dalam Penyelenggaraan Pemilu
Sampaikan Surat Terbuka, IALA Minta KPU Jaga Amanah dalam Penyelenggaraan Pemilu

IALA perlu bersuara dan juga perlu menyampaikan masukan serta kritikan secara langsung

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama Dipecat Komisi Yudisial
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama Dipecat Komisi Yudisial

Pemecatan ini disampaikan dalam Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) KY pada Selasa (30/4).

Baca Selengkapnya
Wujudkan Pemilu Damai, Kaops NCS Polri Kunjungi Tiga Tokoh Lintas Agama
Wujudkan Pemilu Damai, Kaops NCS Polri Kunjungi Tiga Tokoh Lintas Agama

Tiga tokoh yang disambangi yakni Ustaz Adi Hidayat, Ketum PHDI dan Ketum PGI Pendeta Gomar Gultom.

Baca Selengkapnya
Respons Putusan MK, Cak Imin Rapat Bersama Dewan Dewan Syuro Hingga Pengurus PKB
Respons Putusan MK, Cak Imin Rapat Bersama Dewan Dewan Syuro Hingga Pengurus PKB

Cak Imin mengaku belum dapat menanggapi lebih lanjut perihal keputusan MK.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel

Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.

Baca Selengkapnya
Ketua Komisi II DPR: Revisi UU Bisa Tambah atau Kurangi Kementerian
Ketua Komisi II DPR: Revisi UU Bisa Tambah atau Kurangi Kementerian

Ketua Komisi II DPR: Revisi UU Bisa Tambah atau Kurangi Kementerian

Baca Selengkapnya
Menteri Anas dan Komisi II DPR Kembali Rumuskan Nasib Tenaga Honorer di Tahun 2024
Menteri Anas dan Komisi II DPR Kembali Rumuskan Nasib Tenaga Honorer di Tahun 2024

Anas mengatakan rapat kerja dengan DPR membahas penataan tenaga non-ASN atau honorer.

Baca Selengkapnya