Mencari kejelasan perkembangan proyek 35 ribu MW

Merdeka.com - Akhir 2014, Jokowi berencana menyusun rencana jangka menengah untuk pembangunan pembangkit listrik. Awal 2015 susunan ini diluncurkan, dalam lima tahun ke depan, pemerintahan berencana membangun 35 ribu megawatt (MW).

Perusahaan Listrik Negara (PLN) diberi mandat jalankan proyek oleh orang nomor satu di Indonesia itu. 35 ribu MW ditargetkan selesai pada 2019, atau paling telat pada 2020.

Tujuannya satu, pemerataan pasokan listrik ke seluruh Indonesia. Sementara, bagi daerah yang sudah tercukupi, Jokowi meminta PLN untuk melakukan kalkulasi ulang pendataan kebutuhan jumlah listrik dengan melihat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Namun memasuki tahun ini banyak pihak meragukan proyek tersebut. Anggota DPR Komisi VII Fraksi PDIP Adian Napitupulu pun angkat bicara dan meminta PT PLN dan pihak yang meragukan tidak saling berebut proyek, melainkan harus bekerja sama.

Terkait proyek 35 ribu MW, Merdeka.com berkesempatan berbincang dengan I Made Suprateka, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, di kawasan Jakarta, Senin (03/10) lalu.

Berikut petikan wawancaranya:

Program 35 ribu megawatt merupakan kebijakan positif untuk peningkatan pembangkit di Indonesia, sudah sejauh mana perkembangan tersebut?

Hingga bulan September capaian pembangunan pembangkit saat ini total pengerjaannya sudah mencapai 41,9 persen. Perkembangan ini mengacu kepada progres yang terjadi pada tiap tahapan, baik tahapan perencanaan, tahapan pengadaan, tahapan konstruksi bahkan tahapan COD (Comitted of Date) atau beroperasi secara komersil. Hal ini dihitung dari sejumlah aspek tahapan yang sedang dikerjakan dan kinerja perusahaan.

Bagaimana dengan transmisinya?

Untuk transmisinya, dari target 46.597 kms (kilometer sirkuit) hingga tahun 2019, saat ini yang telah memasuki tahapan pra konstruksi sebanyak 26.854 kms, untuk tahapan konstruksi telah mencapai 16.266 kms, dan transmisi yang telah berhasil masuk sistem yakni sebanyak 3.477 kms. Keseluruhan transmisi yang terbesar di Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana (RUPTL 2016-2024). Angka ini tentu merupakan proses yang cukup membanggakan, terlebih keberadaan transmisi sangat penting untuk menyalurkan energi listrik. Keseluruhan progress pembangunan transmisi telah mencapai 49,4 persen dari total target.

Dan untuk pembangunan gardu induk, dari target 108.789 mva (megavolt ampere), sebanyak 76.507 telah memasuki tahapan pra konstruksi. Sementara tahapan konstruksi saat ini telah mencapai 21.357 mva dan gardu induk yang telah energize sebanyak 10.9425 mva. Keseluruhan progres pembangunan untuk gardu induk telah mencapai 22,95 persen.

Bagaimana kondisi pembangkit di Indonesia apabila program 35 ribu MW terealisasi oleh PLN?

Tingkat rasio elektrifikasi Indonesia akan mencapai 98 persen, hal inilah yang menjadi cita-cita PLN dan komitmen PLN selama ini.

Berapa besar pemenuhan kebutuhan pembangkit di Indonesia, dan berapa persen pemenuhan tersebut yang sudah terealisasi?

Sekarang ini pemenuhan listrik sampai 2015 itu elektrifikasinya baru sampai 88 persen, dari total kebutuhan. Dengan adanya program 35 ribu megawatt oleh Presiden Jokowi, saat ini sudah ada peningkatan. Program ini secara total dengan pendekatan biaya sudah mencapai 41,9 persen. Baru sekitar satu sampai dua yang masuk ke COD (komersial). Harapan kita sampai akhir 2019 tingkat elektrifikasi sudah mencapai 98 persen secara nasional. Program 35 ribu MW ini juga diserahkan kepada dua pihak penanganannya: Satu, oleh IPP (Independent Power Producer) dengan 25 ribu MW. Dua, oleh EPC, atau yang dikerjakan oleh PLN sendiri sebesar 10 ribu MW.

Dari proyek 35 ribu MW, peta wilayah mana saja yang paling membutuhkan?

Dari peta wilayahnya kita lihat secara nasional peta industri ada di Jawa, lalu ada di Sumatera, yang lain-lainnya baru merambah Kalimantan dan Sulawesi. Untuk lain-lain lagi itu kebanyakan majority penggunanya individu. Jadi secara total kalau dilihat secara kebutuhan industri itu Jawa. Kalau kebutuhan individual itu sekarang banyak lari ke Indonesia Timur. Indonesia Timur itu kita lihat sebaran penduduknya juga. Katakanlah, wilayahnya luas tetapi penduduknya tak banyak, atau kelompok penduduk desanya sangat memencar. Sedangkan, di samping membangun pembangkit, kita perlu membangun jaringan transmisi dan gardu induk. Kalau penduduknya sedikit atau terpencar, nilai investasinya tinggi.

Dalam sepuluh tahun terakhir banyak yang menyebut pembangkit masih kurang, sehingga terakumulasi menjadi semakin besar, bagaimana PLN menyelesaikan proyek tersebut?

Sepuluh tahun terakhir ini ada progress. Dulu ada rencana pembangunan kurang lebih 20 ribu MW, namun terhambat pekerjaannya. Sampai sekarang meninggalkan pekerjaan rumah 7000 MW. Pengalaman lalu seleksinya mungkin kurang sempurna, treatment dalam melaksanakan pengadaan mungkin kurang sempurna, mari kita perbaiki semua.

Beberapa tender seperti PLTU Jawa 5 dikatakan sempat mengalami persoalan, lalu PLTG Riau dan PLTGU Jawa 1, sejauh mana penyelesaiannya?

Kalau PLTU Riau sudah selesai. Sudah masuk komisioning kemarin. Dulu sudah jadi, tetapi itu masuk proses uji coba dulu. Pada uji coba mengalami kerusakan sedikit, untuk melakukan perbaikan itu harus masuk ke principle-nya dulu dan sebagainya. Tetapi sekarang sudah tuh. Kalau Jawa 1 itu sudah selesai juga. Sekarang dikerjakan PLN dan diserahkan ke PT Pembangkit Jawa Bali (PJB), jadi engga perlu ditenderkan lagi. Dia menggunakan Kepres nomor 3 yakni Kepres dalam rangka percepatan pertumbuhan kelistrikan nasional. Karena dianggap ada hambatan yang sulit diselesaikan. Kalau ada hambatan yang sulit diselesaikan dalam konteks ini seperti masalah lingkungan, perizinan, dan pembebasan tanah dan lain sebagainya bisa diselesaikan Kepres ini. Sedangkan untuk Jawa 5 sedang pembukaan lelang pada Jumat kemarin. Kita tunggu hasilnya.

Hambatan PLN untuk mewujudkan proyek ini?

Hambatan pertama, seperti tadi, pembebasan lahan. Pembebasan ini sebenarnya tidak masuk terlalu besar sebagai penentu project cost. Biayanya kecil sebenarnya dibandingkan membangun transmisi. Cuma itu tadi, harga yang tidak cocok, penolakan dari masyarakat, isu lingkungan dan sebagainya masuk ke sana. Lalu masalah perizinan, biasanya ini kan melintasi tanah perkebunan, melintasi tanahnya departemen kehutanan, melintasi tanah-tanah atau perkebunan milik private. Ada juga peraturan-peraturan daerah yang tidak mengizinkan.

Untuk penyelesaiannya biasanya kami melalui CSR. CSR itu kita gunakan untuk melaksanakan dalam rangka pendampingan supaya masyarakat memahami bahwa proyek kita itu berorientasi pada mereka, terutama pada masyarakat di sekitar. Seperti kita bikin penghijauan di desa, desa binaan (UMKM), sarana ibadah, sarana pendidikan. Kita jangkauan nasional, mau Aceh mau Irian, tidak hanya di Pulau Jawa saja.

PLN bekerja sama dengan KPK dan Kejaksaan?

Iya. Yang jelas kita sudah melakukan sosialisasi dengan Kejaksaan, dan itu sudah keliling ke seluruh wilayah Indonesia, dibagi tiga regional. Seluruh orang PLN diundang mensosialisasi dalam rangka menggiring program 35 ribu MW ini. Supaya mereka dapat melaksanakan proses administrasi dengan baik. Jangan main-main, ini program pemerintah, ini urusannya rakyat. Jadi kita ingin perfek dalam melaksanakan program 35 ribu MW ini, jangan sampai ada kesalahan-kesalahan membangun tugas ini.