Mendagri berharap DKI gunakan Perda untuk APBD-P 2015
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengeluarkan Peraturan Gubernur di tengah kisruh APBD 2015. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sudah melakukan kroscek Pergub APBD 2015 yang diserahkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Pergub APBD DKI sudah dicek ulang, beberapa skala prioritas yang harus masuk dalam Pergub itu," kata Tjahjo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/4).
Menurut Tjahjo, walaupun APBD DKI Jakarta 2015 menggunakan Pergub, pihaknya berharap dapat diterbitkan Perda pada APBD Perubahan 2015 sehingga ada kerjasama antara DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN meminta Pemda aktif? “Oleh sebab itu, kami mohon bantuan dari Pemda untuk memberikan dokumen-dokumen...
-
Kenapa Kapolri meminta ASDP untuk berkoordinasi dengan BMKG? Selain itu, pihaknya mengimbau kepada ASDP dan lintas sektoral terkait lainnya untuk aktif berkoordinasi dengan pihak BMKG agar mengantisipasi fenomena cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah.'Sehingga terhadap kontijensi plan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semua harus siap. Termasuk kesiapan dari peralatan untuk keselamatan penumpang selama di kapal,' ujar Sigit.
"Saya berharap dengan Pergub itu masih ada waktu dengan DPRD DKI untuk nantinya dilakukan pembahasan APBD Perubahan. Soal kapan waktunya, terserah antara gubernur dengan DPRD," jelas Tjahjo.
"Wapres juga sudah undang mereka berdua. Kalau bisa perda lah, karena lazimnya anggaran harus diteken berdua gubernur dan DPRD. Karena DPRD berkilah masih mau hak angket, dan gubernur mau ke jalur hukum. Ya udah itu jalan keluar, anggaran tidak terhambat, Mendagri enggak mau satu dua hari terlambat," tandasnya.
Seperti diketahui, pagu anggaran yang digunakan pada APBD 2015 sama seperti tahun lalu yakni sekitar Rp 72,9 triliun. Jajaran Pemprov DKI Jakarta kini tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di sejumlah wilayah.
Hari ini, giliran Jakarta Utara dan Jakarta Barat menggelar Musrenbang. Dalam kesempatan itu, Pemprov DKI juga turut mengundang jajaran DPRD DKI Jakarta.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.
Baca SelengkapnyaMendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota
Baca SelengkapnyaMahfud menyampaikan jika RUU DKJ sudah menjadi UU sifatnya mengikat.
Baca SelengkapnyaGibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaMendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAhok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca SelengkapnyaSebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca Selengkapnya