Follow
Mendagri didesak segera nonaktifkan Gubernur Atut
Merdeka.com - Status tersangka yang kini disandang Gubernur Banten Ratu Atut dinilai akan menghambat kinerjanya dalam memimpin provinsi di ujung barat pulau Jawa itu. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi diminta segera menonaktifkan Atut agar birokrasi dan pelayanan pemerintah tidak terganggu.
"Mendagri harus segera bertindak dengan menonaktifkan dan langsung mengangkat pelaksana tugas Gubernur Banten. Ini semata untuk stabilitas birokrasi dan efektivitas pelayanan pemerintah," kata Oman Abdurrahman, juru bicara Masyarakat Transparansi (Mata) Banten, Rabu (18/12).
Menurut Oman, penetapan Atut sebagai tersangka dalam kasus suap Ketua MK Akil Mochtar dan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan sudah cukup bagi Mendagri untuk menonaktifkan Atut.
-
Apa usulan Bamus Betawi tentang gubernur Jakarta? 'Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden,' kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).
-
Dimana Bupati Banyuwangi memantau layanan publik? Hari pertama kerja usai libur dan cuti bersama Lebaran, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengecek layanan kesehatan dan Mal Pelayanan Publik, Selasa (16/4).
-
Siapa pendiri Kerajaan Banten? Walau sebagai peletak pondasi berdirinya Kerajaan Banten, namun Sunan Gunung Jati diketahui tak pernah menjadi raja di sana hingga wafatnya.
-
Mengapa Bupati Bengkulu Utara ditarik? “Upaya yang dilakukan Pasmpampers tersebut dilakukan karena Bupati Mian tanpa sengaja menghalangi pergerakan Ibu Negara Iriana yang sedang berjalan di belakangnya“ ujar Bey dilansir dari ANTARA pada Minggu (23/7).
-
Dimana Bupati Bengkulu Utara ditarik? Dalam tayangan yang beredar, Mian tampak berada dekat dengan orang nomor satu di Indonesia saat mengunjungi Pasar Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara. Beberapa saat kemudian dia seperti ditarik oleh seseorang berbaju merah dari pinggir kerumunan.
-
Mengapa Wakapolda Banten dimutasi? Serah terima jabatan juga merupakan bagian dari proses pembinaan sumber daya manusia, dalam rangka regenerasi yang dilakukan berdasarkan penilaian dan evaluasi dengan mempertimbangkan aspek profesionalitas, komitmen dan integritas.
"Memang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan, dan saya yakin Atut akan terbukti bersalah. Karena selama ini KPK enggak pernah melenceng dari dakwaan," pungkasnya.
Sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK kemarin, Ratu Atut belum menampakkan diri. Hari ini, seharusnya Atut melantik pasangan Wali Kota Tangerang terpilih Arief Wismansyah-Sachrudin. Namun Atut membatalkan dengan alasan sakit.
"Ibu gubernur enggak jadi melantik hari ini, karena beliau kurang enak badan," ujar Kabiro Humas Provinsi Banten, Siti Ma'ani Nina, melalui pesan singkat, Rabu (18/12). (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penampilan eks Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah disorot saat hadiri pelantikan anggota DPRD Banten pasca bebas dari penjara.
Baca Selengkapnya
Pempov Jakarta juga bersedia membantu Kejati untuk mengusut kasus secara tuntas.
Baca Selengkapnya
Basiran mengadukan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, yang memberhentikan dirinya dari Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemda Sultra
Baca Selengkapnya
Heru menyebut, selama dua bulan juga Agustang tidak akan memperoleh tunjangan kinerja daerah (TKD) sebagai pegawai Dishub DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu mengaku prihatin dengan proses politik Pilkada di Banten yang kental dengan politisasi hukum.
Baca Selengkapnya
Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Banten di Kota Serang, Rabu (13/11).
Baca Selengkapnya
Pemprov Bengkulu hanya menggunakan aula di sebelah ruang kerja gubernur untuk rapat tertutup dihadiri Wagub Rosjonsyah bersama kepala OPD.
Baca Selengkapnya
Asep Guntur ingin mundur dari KPK buntut kasus suap Kepala Basarnas.
Baca Selengkapnya
Penonaktifan AR untuk mempermudah pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap yang bersangkutan beserta seluruh jajaran di Kantor Camat Nanggalo.
Baca Selengkapnya
Johanis mengatakan, KPK melakukan penahanan dalam rangka kepentingan penyidikan.
Baca Selengkapnya
Bima Arya tak menampik temuan pelanggaran netralitas ASN tersebut perlu diberikan atensi oleh Komisi II DPR RI.
Baca Selengkapnya
Anggota Satpol PP di Garut yang viral mendeklarasikan dukungannya kepada Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan ke Bawaslu Jabar, Rabu (3/1).
Baca Selengkapnya