Follow
Mendagri ingatkan semua calon kepala daerah jauhi praktik korupsi
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau kepada seluruh calon kepala daerah untuk menjauhi segala bentuk praktik korupsi saat Pilkada. Sebab, pihaknya tidak bisa ikut campur jika aparat penegak hukum menangkap calon kepala daerah yang bermasalah.
"Ini tahun politik, kalau ada aparat hukum berpendapat sepanjang bukan OTT, saya kira kami enggak bisa ikut campur," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1).
Kemendagri menyerahkan proses hukum calon kepala daerah yang terjerat kasus kepada aparat penegak hukum baik KPK, Polri atau Kejaksaan.
-
Siapa yang menetapkan calon kepala daerah? KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,
-
Kenapa Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? 'Ini sebagai upaya memerangi korupsi. Apalagi korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita mampu menjauhkan diri kita dari korupsi,' katanya.
-
Bagaimana Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? Dengan mengambil tema Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju, kegiatan itu dilaksanakan di halaman Polder Ilham Maulana, Sabtu (9/12) pagi.
-
Kenapa Kapolda Jateng mengimbau masyarakat Sukolilo untuk patuh hukum? 'Hukum itu mengatur tatanan hubungan kita bersama, Indonesia adalah Negara hukum dan hukum adalah panglima tertinggi yang menjaga ketertiban di wilayah kita,' kata Luthfi dalam keteranganya, dikutip Jumat (21/6).'Tidak boleh seseorang dihukum tanpa melalui proses (Peradilan Pidana), Sehingga siapapun di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, termasuk di Pati, dalam bermasyarakat kita tidak boleh menciptakan hukum sendiri,' tambah dia.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas proses pendaftaran calon gubernur di PDIP Jateng? Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto menekankan tahapan pengambilan formulir pendaftaran dilakukan hari ini sampai 28 Mei nanti.
-
Bagaimana cara memilih calon kepala daerah di Pilkada? Dalam Pilkada 2005, calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik. Kemudian, rakyat dapat memilih calon kepala daerah sesuai dengan preferensi mereka.
"Masing-masing penegak hukum apakah itu Kepolisian atau Kejaksaan dan KPK apakah ada koordinasi atau tidak. Tapi mereka punya landasan hukum dan kita harus hormati yang diputuskan secara kolegial atau masing-masing pihak," tegasnya.
Tjahjo menyebut pihaknya tak mempersoalkan jika aparat penegak hukum melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada calon kepala daerah asalkan tidak menghambat Pilkada.
"Tapi niat baik untuk jaga jangan sampai ada proses yang menghambat pilkada, tapi kalau OTT lain lagi karena semua sepakat," ujarnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pilkada serentak 2024 akan digelar pada 27 November nanti. Masyarakat akan memilih pemimpin setingkat Kota, Kabupaten dan Provinsi.
Baca Selengkapnya
KPK berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Tessa memastikan, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan mengganggu tahapan Pilkada 2024 yang saat ini sudah mulai berlangsung.
Baca Selengkapnya
Menjelang Pemilu 2024, Burhanuddin mengungkapkan, banyak pihak merasa resah atas polarisasi yang semakin tajam di masyarakat.
Baca Selengkapnya
Namun dia mengingatkan jangan sampai adalagi penegakan kasus korupsi berbau kriminalisasi.
Baca Selengkapnya
Mega menyinggung situasi saat ini yang disebutknya sudah terlalu gila
Baca Selengkapnya
Peringatan itu disampaikan Burhanuddin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di SICC, Bogor, Kamis (7/11).
Baca Selengkapnya
Saat disinggung mereka menolak disebut kampanye, namun hanya silaturahmi.
Baca Selengkapnya
KPK menegaskan pihaknya tidak bisa asal dalam memeriksa seseorang.
Baca Selengkapnya
Jokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya
Burhanuddin menilai, Indonesia masuk ke dalam negara yang paling rawan korupsi.
Baca Selengkapnya
Kemendagri sepakat bersama KPK untuk mencegah budaya korupsi dalam bidang pendidikan.
Baca Selengkapnya