Mendagri: Mungkin Pak Ahok punya resep bubarkan IPDN
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan jika Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dibubarkan maka akan berbenturan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurutnya, usulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin membubarkan IPDN juga sudah ditanggapi oleh para alumni.
"Ya kalau ada (IPDN) yang enggak baik kan oknumnya, sama juga dengan media. Media nggak salah," kata Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/9).
-
Kenapa Komisi XI DPR minta masyarakat hindari pinjol ilegal? Melihat besarnya pengeluaran masyarakat saat Ramadan hingga Lebaran, Anggota Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin mengingatkan agar masyarakat menghindari pinjaman online (pinjol) yang bersifat konsumtif. Tujuannya, menghindari maraknya pinjol ilegal jelang hari raya.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Siapa yang pantas disindir? Mantan yang berusaha balikan adalah seperti burung gagak yang datang hanya untuk menganggu kehidupan.
-
Kenapa PDIP Jabar akan mendaftarkan Anies? 'Tentunya semuanya yang berderar hari ini masih menunggu kepastian tentang keberangkatan dari pasangan ini untuk menuju ke KPUD Jabar,' ucapnya. '95 persen (usung Anies-Ono)' imbuh dia.
-
Siapa yang menyebarkan hoaks tentang IKN? Sebuah unggahan di platform X menarasikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) dikhususkan untuk warga China.Postingan tersebut diunggah oleh akun X bernama @dancersejati07 pada Senin (24/6) dan telah diposting ulang hingga 493 kali.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
Kendati demikian, ia enggan menanggapi usulan pria akrab disapa Ahok tersebut lebih jauh. Ia pun menjawab diplomatis saat ditanya setujukah IPDN dibubarkan.
"Kalau ada oknum yang salah, ya oknumnya. Kalau Anda tanya, ya tanya pak Ahok. Mungkin Pak Ahok punya resep membubarkan (IPDN), ya tanya Pak Ahok," kata dia.
Lanjut dia, jika ada kekerasan dalam ospek IPDN, maka rektor dan jajaran akan dicopot. Menurut dia, tujuan Revolusi Mental harus diterapkan pada IPDN agar birokrasi berjalan dengan baik.
"Praja IPDN kalau ada kekerasan, rektornya saya ganti. Gitu saja. Kalau keras, keras karena kita menindak keras. Revolusi Mental harus dilakukan IPDN, proses penerimaan harus clean dan clear, kalau ospek ada meninggal lagi, jajaran rektor (IPDN) saya ganti semua," tukas dia.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bambang memastikan IKN bukan tempat buangan untuk ASN yang berkinerja buruk.
Baca SelengkapnyaKent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca SelengkapnyaHeru juga menyampaikan perihal Undang-Undang ASN yang terbaru.
Baca SelengkapnyaAHY menyinggung IKN yang dikhawatirkan mangkrak hingga rakyat menderita.
Baca SelengkapnyaRespons Heru Budi soal penonaktifan NIK warga Jakarta dikritik Ahok
Baca SelengkapnyaJaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui masih ada anggotanya yang menyalahgunakan jabatan, khususnya bagi-bagi proyek yang dilakukan oknum jaksa.
Baca SelengkapnyaAhok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca SelengkapnyaMenurut RK, kemungkinan gaya kepimimpinan Pramono Anung-Rano Karno akan sama dengan Ahok
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca Selengkapnya