Follow
Mendagri: Mungkin Pak Ahok punya resep bubarkan IPDN
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan jika Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dibubarkan maka akan berbenturan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurutnya, usulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin membubarkan IPDN juga sudah ditanggapi oleh para alumni.
"Ya kalau ada (IPDN) yang enggak baik kan oknumnya, sama juga dengan media. Media nggak salah," kata Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/9).
-
Kenapa Komisi XI DPR minta masyarakat hindari pinjol ilegal? Melihat besarnya pengeluaran masyarakat saat Ramadan hingga Lebaran, Anggota Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin mengingatkan agar masyarakat menghindari pinjaman online (pinjol) yang bersifat konsumtif. Tujuannya, menghindari maraknya pinjol ilegal jelang hari raya.
-
Kenapa Rieke Diah Pitaloka minta PPN dibatalkan? Diah mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan berencana menaikkan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 dengan alasan 'perintah' dari Pasal 7 UU No.7/2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan.'Dengan segala hormat, amanat Pasal 7 harus dipahami secara utuh, jangan hanya diambil Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu (a) sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; (b) sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025,' kata Diah dalam keterangannya pada Sabtu (21/12).
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Siapa yang pantas disindir? Mantan yang berusaha balikan adalah seperti burung gagak yang datang hanya untuk menganggu kehidupan.
-
Kenapa PDIP pecat Jokowi? Pemecatan Joko Widodo diakibatkan oleh tuduhan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi yang dianggap demi kepentingan keluarganya. Tindakan ini dianggap mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam berbangsa. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai bahwa pemanfaatan instrumen negara untuk kepentingan pribadi telah menyebabkan dampak yang sistemik, merusak sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.
-
Kenapa PDIP Jabar akan mendaftarkan Anies? 'Tentunya semuanya yang berderar hari ini masih menunggu kepastian tentang keberangkatan dari pasangan ini untuk menuju ke KPUD Jabar,' ucapnya. '95 persen (usung Anies-Ono)' imbuh dia.
Kendati demikian, ia enggan menanggapi usulan pria akrab disapa Ahok tersebut lebih jauh. Ia pun menjawab diplomatis saat ditanya setujukah IPDN dibubarkan.
"Kalau ada oknum yang salah, ya oknumnya. Kalau Anda tanya, ya tanya pak Ahok. Mungkin Pak Ahok punya resep membubarkan (IPDN), ya tanya Pak Ahok," kata dia.
Lanjut dia, jika ada kekerasan dalam ospek IPDN, maka rektor dan jajaran akan dicopot. Menurut dia, tujuan Revolusi Mental harus diterapkan pada IPDN agar birokrasi berjalan dengan baik.
"Praja IPDN kalau ada kekerasan, rektornya saya ganti. Gitu saja. Kalau keras, keras karena kita menindak keras. Revolusi Mental harus dilakukan IPDN, proses penerimaan harus clean dan clear, kalau ospek ada meninggal lagi, jajaran rektor (IPDN) saya ganti semua," tukas dia.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bambang memastikan IKN bukan tempat buangan untuk ASN yang berkinerja buruk.
Baca Selengkapnya
Kent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca Selengkapnya
Heru juga menyampaikan perihal Undang-Undang ASN yang terbaru.
Baca Selengkapnya
AHY menyinggung IKN yang dikhawatirkan mangkrak hingga rakyat menderita.
Baca Selengkapnya
Respons Heru Budi soal penonaktifan NIK warga Jakarta dikritik Ahok
Baca Selengkapnya
Padahal menurut Rocky Gerung, substansi dari kalimat itu bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui masih ada anggotanya yang menyalahgunakan jabatan, khususnya bagi-bagi proyek yang dilakukan oknum jaksa.
Baca Selengkapnya
Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca Selengkapnya
Pempov Jakarta juga bersedia membantu Kejati untuk mengusut kasus secara tuntas.
Baca Selengkapnya
Syafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca Selengkapnya