Follow
Mendagri Nilai Indonesia Butuh GBHN agar Presiden Penuhi Janji Kampanye
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendgari) Tjahjo Kumolo menilai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) diperlukan agar pembangunan di Indonesia tidak terputus. Tjahjo menyebut GBHN juga diperlukan agar presiden memenuhi janji-janji kampanye.
Dia menjelaskan negara yang besar memerlukan perencanaan jangka panjang. Saat pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto, perencanaan jangka panjang dijabarkan dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita).
"Dengan sistem pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, janji kampanye seorang presiden menjadi program perencanaan. Bisa 5 tahunan atau 10 tahunan. Jangan sampai terputus kesinambungan dan perencanaan jangka panjang, ya perlu GBHN," jelas Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/8/2019).
-
Apa pernyataan Ganjar tentang pemerintahan Prabowo-Gibran? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merepons, pernyataan Ganjar Pranowo yang menyatakan akan berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Kami menghormati keputusan DKPP ini sebagai lembaga yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Namun perlu dipahami bahwa keputusan DKPP ini sebagaimana diatur pasal 458 undang-undang pemilu tidak lagi bersifat final namun berdasarkan putusan MK nomor 32/PUU-XIX/2021,' jelasnya.
-
Siapa yang tanggapi pernyataan Ganjar? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merepons, pernyataan Ganjar Pranowo yang menyatakan akan berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Bagaimana kubu Prabowo-Gibran menanggapi permohonan tersebut? Menanggapi permohonan tersebut, kubu Prabowo-Gibran sebagai pihak terkait dalam sidang tersebut menghadirkan mantan wakil menteri hukum dan HAM yang juga seorang Guru Besar Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej sebagai ahli di muka MK.
-
Bagaimana Gibran merespon pernyataan Hasto tentang pengambilalihan PDIP? 'Mengambil alih ? Enggak, nggak ada seperti itu,' ungkapnya.Saat diminta wartawan untuk menanggapi pernyataan Hasto yang menyatakan dirinya sempat menolak menjadi cawapres di depan Megawati, Gibran hanya tersenyum. Ia pun lebih mengajak Hasto dan masyarakat berpikir positif saat bulan puasa.
-
Apa tanggapan Gibran terkait usulan Jokowi sebagai pemimpin koalisi? 'Nggak ada, belum ada pembicaraan seperti itu.' Wali Kota Solo yang juga anak pertama Presiden Jokowi itu mengaku belum bisa memberikan tanggapan karena memang belum ada pembicaraan terkait usulan itu.
Dia memastikan bahwa GBHN berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam GBHN, akan dijabarkan program prioritas pemerintah.
"Setiap GBHN dijabarkan. Apapun. Sekarang saya aja menyetujui perencanaan anggaran program Pemda. Pasti ada skala prioritas. Seperti DKI, masalah kemacetan, masalah banjir, kaki lima. Ada skala prioritas," katanya.
Tjahjo menuturkan masalah penghidupan kembali GBHN saat ini masih tahap usulan. Namun, Politisi PDIP itu meyakini pemerintah satu suara menghidupkan kembali GBHN.
"Saya kira semua sepakat, tapi perlu mengubah UUD," ucapnya.
Sebelumnya, wacana menghidupkan kembali muncul dengan melakukan amendemen terbatas UUD 1945. GBHN dinilai penting agar arah pembangunan nasional lebih terarah dan penggunaan anggaran negara lebih terukur.
PDI Perjuangan juga mendukung dilakukannya amendemen terbatas UUD 1945. PDI Perjuangan menilai amendemen terbatas itu diperlukan untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Baliho berukuran cukup besar bergambar foto Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertebaran di sejumlah basis suara PDIP.
Baca Selengkapnya
Ada pihak yang berusaha untuk menghalau terbitnya kebijakan yang akan memudahkan pelaku industri tertentu.
Baca Selengkapnya
Pernyataan Jokowi boleh mendukung capres menimbulkan sentimen negatif
Baca Selengkapnya
PDIP menegaskan tidak punya niatan untuk membubarkan koalisi lain.
Baca Selengkapnya
Nusron menyatakan, jika Prabowo-Gibran menang, maka semua tokoh berseberangan bakal diajak rekonsiliasi.
Baca Selengkapnya
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku sudah mendengar Prabowo dan Ganjar bicara panjang lebar untuk meneruskan komitmen hilirisasi.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengungkap, tugasnya saat ini menuntaskan hilirisasi.
Baca Selengkapnya
Ganjar memastikan kembali pembangunan IKN tetap dilaksanakan berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).
Baca Selengkapnya
Dukungan gerakan rakyat akan memperbesar peluang Ganjar menang.
Baca Selengkapnya
Jokowi mendukung penuh keberlanjutan pembangunan Indonesia dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
PDI Perjuangan bersama partai koalisi dan tim pemenangan beserta relawan fokus saat ini memenangkan Ganjar dan Mahfud.
Baca Selengkapnya
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya