Mendagri Sebut 1.097 BUMD Air Minum di Seluruh Indonesia Rugi
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ingin Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengalami keuntungan dan sehat agar pertumbuhan di daerah dapat maju. Hal itu ia katakan usai menghadiri acara Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2019.
"Saya selama lima tahun kurang satu bulan itu sudah menemukan hampir di atas 70 persen BUMD di seluruh Indonesia itu rugi, yaitu air minum PDAM," katanya di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Rabu (28/8).
Dia mengaku, telah melaporkan adanya kerugian tersebut kepada kepada Presiden Joko Widodo hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
-
Kenapa kerugian negara dibebankan ke PT Timah? 'Sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah,' ujar Febri di Jakarta, Kamis, (30/5).
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
"Ini kalau enggak disubsidi oleh pemerintah pusat ini collapse, karena rugi semua, bahkan hampir Rp5 triliun kita mensubsidi 70 persen PDAM seluruh Indonesia yang rugi," ujarnya.
"Padahal masa air kok bisa rugi, DKI saja ya rugi. Makanya, forum ini sudah dua tiga kali kita adakan untuk memperkuat itu," tambah politikus PDIP itu.
Tjahjo menjelaskan, 1097 BUMD yang telah mengalami kerugian. Dengan adanya hal tersebut, ia mengharapkan, pemerintah daerah tidak lagi mengajukan perusahaan air..
"Sudah banyak 1097 BUMD, sudah banyak yang rugi masih mengajukan lagi BUMD. Saya kira ini sesuatu yang harus dicegah, kami berpartner dengan OJK udah MOU juga dengan OJK sekian," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani berharap dalam forum REDD+ ini bisa menjadi wadah untuk saling bertukar wawasan dan pengalaman antar pimpinan dan pejabat.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani bilang telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan kebocoran NPWP tersebut.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian mengatakan sebanyak 700 dari 1.100 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi
Baca SelengkapnyaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan hasil audit, dari Rp271 triliun menjadi Rp300,003 triliun.
Baca SelengkapnyaEnam debitur LPEI tersebut merupakan perusahaan ekspor yang dilaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca SelengkapnyaManfaat Pajak tak hanya berbentuk infrastruktur. Subsidi yang diberikan pemerintah hingga bantuan sosial, merupakan manfaat dari pajak.
Baca SelengkapnyaAda 4 perusahaan yang diduga melakukan fraud berpotensi merugikan negara hingga Rp2,5 triliun.
Baca SelengkapnyaAdapun Ditjen Pajak Kemenkeu menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP
Baca SelengkapnyaSebagai pejabat negara, para menteri harus melaporkan harta kekayaannya kepada KPK
Baca SelengkapnyaMegawati kembali menyebut nama Presiden Jokowi. Momen itu terjadi saat dia berpidato dalam acara pelantikan pengurus DPP PDIP.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung (Kejagung) menerima laporan dari Kementerian Keuangan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Baca SelengkapnyaKerugian juga dapat dihitung dari total biaya kerusakan di kawasan hutan dan non-hutan.
Baca Selengkapnya