Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mendagri sebut KPK awasi 22 provinsi dan 360 kabupaten/kota rawan korupsi

Mendagri sebut KPK awasi 22 provinsi dan 360 kabupaten/kota rawan korupsi Tjahjo Kumolo di Semarang. ©2018 Merdeka.com/Dian Ade Permana

Merdeka.com - Para kepala daerah diminta tak lagi main-main dengan korupsi dan suap. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, sebanyak 22 provinsi serta 360 pemerintah daerah setingkat kabupaten dan kota masuk dalam prioritas pengawasan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tjahjo mengatakan, Jawa Tengah juga tak luput dari pengawasan. Provinsi ini masuk zona keempat dalam proses pengawasan KPK.

"Antara kami dan KPK sudah menyusun area pengawasan. Ada 22 provinsi dan 360 pemda di mana KPK akan turun di situ. Jawa Tengah masuk area rawan korupsi keempat bersama Maluku Utara, NTT, Kaltim dan Riau. Area pertama berada di Papua. Ini jadi penekanan untuk meningkatkan penegakan korupsi dari program KPK," ungkap Tjahjo, saat menghadiri Musrenbangprov di Gedung Gradika Jalan Pahlawan, Semarang, Jumat (9/2).

Orang lain juga bertanya?

Tjahjo menekankan, ada enam fokus penyelidikan saat KPK turun di area rawan korupsi. Ia menyebut penyelidikan akan dilakukan pada pengadaan barang dan jasa, proses perizinan berbasis IT, perencanaan anggaran bersama DPRD, indikasi jual beli jabatan, pencairan dana hibah serta bansos, dan pembahasan tunjangan.

Kemendagri akan berkolaborasi dengan KPK dibantu kejaksaan, kepolisian serta Satgas Pangan untuk mengontrol potensi korupsi yang ada di daerah tersebut. "Enam fokus pengawasan potensi korupsi itu sedang diproses oleh KPK," ungkapnya.

Tjahjo menuturkan, Kemendagri juga melibatkan Bappenas, Menkeu, BPKP untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih sehingga mampu bekerja secara optimal."Saya mohon dengan hormat para pemangku daerah dapat memahami area rawan korupsi. Karena hal ini sudah dipetakan dengan baik bersama Polri dan intelijen untuk mewujudkan visi pembangunan yang menyinergikan program RPJMD," tuturnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
<p>Hasil SPI KPK 2023, Jawa Tengah Raih Predikat Integritas Tertinggi</p>

Hasil SPI KPK 2023, Jawa Tengah Raih Predikat Integritas Tertinggi

Terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Emosi Depan Kepala Daerah Jelang Pemilu 2024,
VIDEO: Presiden Jokowi Emosi Depan Kepala Daerah Jelang Pemilu 2024, "Saya Ganti Nanti!"

Jokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.

Baca Selengkapnya
Capim KPK Poengky Ulas Potensi Anggaran Bocor Usai Pemilu dan Pilkada 2024
Capim KPK Poengky Ulas Potensi Anggaran Bocor Usai Pemilu dan Pilkada 2024

Adanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022

Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
KPK Beri 48 Rekomendasi ke Menag Yaqut, Tutup Celah Korupsi di Penyelenggaraan Haji
KPK Beri 48 Rekomendasi ke Menag Yaqut, Tutup Celah Korupsi di Penyelenggaraan Haji

Pada SPI 2022 Kemenag meraih skor 74,20 dari skor rata-rata nasional 71,94. Skor ini turun dari skor sebelumnya di tahun 2021 yakni 80.10.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres
Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres

Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.

Baca Selengkapnya
Mahfud Nilai Kalau Kementerian Ditambah Area Korupsi Makin Banyak
Mahfud Nilai Kalau Kementerian Ditambah Area Korupsi Makin Banyak

Dia mengingatkan, saat ini dengan jumlah 34 kementerian, hampir tidak ada kementerian yang tidak memiliki kasus korupsi.

Baca Selengkapnya
Penertiban PSU Perumahan Terbanyak, Denpasar Raih Penghargaan dari KPK
Penertiban PSU Perumahan Terbanyak, Denpasar Raih Penghargaan dari KPK

Dalam upaya pencegahan korupsi, KPK memiliki tiga trisula atau strategi yang dilakukan yakni penindakan, pencegahan dan pendidikan antikorupsi.

Baca Selengkapnya
Kolaborasi Kemenkominfo dengan KPK Lahirkan SDM Berkualitas dan Cegah Korupsi di Pemerintahan
Kolaborasi Kemenkominfo dengan KPK Lahirkan SDM Berkualitas dan Cegah Korupsi di Pemerintahan

Kolaborasi penting dilakukan bersama jejaring badan koordinasi kehumasan dan Dinas Kominfo seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya
KPK Akui Ada Masalah Hubungan Kelembagaan dengan Polri dan Kejaksaan
KPK Akui Ada Masalah Hubungan Kelembagaan dengan Polri dan Kejaksaan

Johan Budi meminta agar permasalahan itu disampaikan kepada Komisi III DPR RI sebagai mitra KPK.

Baca Selengkapnya
21 Orang Dicegah Bepergian ke Luar Negeri Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, 6 di Antaranya Anggota DPRD Jatim
21 Orang Dicegah Bepergian ke Luar Negeri Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, 6 di Antaranya Anggota DPRD Jatim

Larangan bepergian ke luar negeri berlaku selama 6 bulan ke depan.

Baca Selengkapnya
DKPP Kumpulkan 518 Penyelenggara Pemilu dalam Rakor Penyelenggara Pemilu di Makassar
DKPP Kumpulkan 518 Penyelenggara Pemilu dalam Rakor Penyelenggara Pemilu di Makassar

Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan, Rakor ini diadakan untuk membangun pemahaman yang sama tentang implementasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)

Baca Selengkapnya