Mendikbud minta politisi Golkar tilap uang rehab sekolah di Lombok dihukum berat
Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy angkat bicara tentang kabar politisi Partai Golkar ditangkap Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Lombok. Politisi tersebut ditangkap penyidik Kejari karena diduga menyunat dana rehab 14 sekolah yang rusak karena gempa Lombok.
Muhadjir menyayangkan adanya oknum yang menyunat dana rehabilitasi tersebut. Muhadjir pun meminta agar oknum tersebut mendapatkan hukuman yang berat.
"Semestinya harus dihukum seberat-beratnya. Saya menyayangkan dalam keadaan orang berduka, ada politisi yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi," ujar Muhadjir di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (17/9).
-
Bagaimana Muzdalifah merespon kritikan? Muzdalifah kemudian merespons dengan mengunggah video TikTok di akun jualannya yang telah diikuti oleh banyak orang.
-
Kenapa Gibran tidak menjawab pengaruh Jokowi di Bali? 'Iya itu biar warga yang menilai yah,' imbuhnya.
-
Bagaimana respon Ganjar-Mahfud terhadap kejadian ini? Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Andi Widjajanto menjelaskan terkait insiden pendukung nomor urut tiga Ganjar-Mahfud yang mengacungkan 3 jari saat debat capres, pada Minggu (7/1). Andi mengatakan, hal tersebut terjadi lantaran pendukung merasa senang capres nomor urut 2 Prabowo Subianto setuju dengan gagasan Ganjar Pranowo.
-
Kenapa Gibran enggan berkomentar? 'Belum selesai semua, ditunggu aja ya,' kilahnya. 'Halah, tanggal 20 kita tunggu. Saiki aku ngrampungke gawean wali kota sik (sekarang saya selesaikan tugas wali kota dulu),' tandasnya.
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
-
Kenapa Gibran enggan menanggapi soal Jokowi sebagai pemimpin koalisi? Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi bakal pemimpin koalisi besar Prabowo-Gibran. Dia menilai usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
Meskipun demikian, Muhadjir enggan berkomentar lebih jauh tentang politisi di Lombok yang menyunat dana bantuan rehabilitasi bangunan sekolah. Muhadjir menjelaskan jika dana yang diambil bukanlah berasal dari dana Kemendikbud.
"Itu bukan dana kemendikbud di pusat. Tapi itu dana dari APBD. Bukan wilayah kami (untuk berkomentar)," tutur Muhadjir.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kejari Mataram menangkap seorang politisi asal Partai Golkar. Politisi tersebut ditangkap bersama pejabat dari Dinas Pendidikan Kota Mataram.
Dalam OTT itu, Kejari Mataram mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 30 juta. Uang itu diduga berasal dari uang proyek perbaikan sekolah yang rusak terkena gempa Lombok. Uang itu berasal dari APBD Perubahan tahun 2018.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Muhadjir Effendy mengingatkan alokasi anggaran pendidikan bukanlah untuk sekolah kedinasan
Baca SelengkapnyaPungutan infaq untuk membangun musala atau sarana ibadah melalui komite sekolah.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca SelengkapnyaGanjar menambahkan, tindakan tegas tersebut merupakan langkah agar kejadian serupa tidak terulang di sekolah lain.
Baca SelengkapnyaMantan Kepala Dispendik Jatim dan seorang kepala sekolah SMK swasta korupsi uang pembangunan sekolah hingga Rp8,2 miliar. Begini nasibnya sekarang
Baca SelengkapnyaKejaksaan menahan eks Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Saiful Rachman, tersangka korupsi dana alokasi khusus (DAK) tahun 2018 yang merugikan negara Rp8,2 miliar.
Baca Selengkapnya"Bukti apa yang dihadirkan sehingga saya dipisahkan dengan keluarga saya," kata Gus Muhdlor sambil menahan tangis.
Baca SelengkapnyaLedia meminta klarifikasi kepada pejabat anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Baca SelengkapnyaKepsek Widodo mengumpulkan uang pungli sejak masa kenaikan kelas di tahun 2022.
Baca SelengkapnyaDia pun mengatakan bahwa ketidaktepatan alokasi anggaran menjadi alasan kenaikan UKT perkuliahan yang sempat menjadi polemik beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaKepala Sekolah SMKN 1 Sale sudah dibebastugaskan dari jabatannya setelah terbukti menarik pungli dari siswa.
Baca SelengkapnyaDia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat.
Baca Selengkapnya