Mendikbud Tegaskan Ujian Nasional Tak Bisa Dihapus
Merdeka.com - Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sudah tidak lagi menimbulkan keresahan nasional bagi anak-anak, seperti tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaannya terus mengalami perbaikan dalam tiga tahun dilaksanakan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, setiap tahun selalu melakukan evaluasi. Semua yang dirasakan kurang berusaha disempurnakan dengan perbaikan di tahun berikutnya.
"Sudah berjalan dengan baik, terutama tidak lagi menimbulkan semacam keresahan nasional, anak-anak sekarang mengikuti ujian nasional dengan enjoy, senang, menggembirakan tidak berat dalam tekanan," kata Muhadjir Effendy di sela meninjau UNBK di Kota Malang, Selasa (25/3).
-
Kenapa ANBK diganti dari Ujian Nasional? Beberapa tahun belakangan, Ujian Nasional atau UN sebagai penentu kelulusan sekolah telah diganti menjadi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK.
-
Kenapa Hardiknas jadi momen evaluasi? Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengatakan bahwa Hardiknas 2024 menjadi momen untuk melakukan refleksi dan evaluasi.
-
Bagaimana Pijar Sekolah hindari kecurangan di ujian? Risiko kecurangan pun tereliminir dengan fitur remote block, karena ketika siswa membuka tab selain ujian, maka akan terblokir secara otomatis.
-
Bagaimana cara memperbaiki kualitas pendidikan? Masdar menyerukan perlunya reformasi mendalam dalam struktur pendidikan dan regulasi etika sosial untuk memperbaiki kualitas Pendidikan.
-
Kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) diperingati setiap 2 Mei 2024.
Lewat suasana Ujian Nasional yang seperti sekarang ini, kata Menteri Muhadjir, diharapkan akan muncul motivasi intrinsik dari masing-masing anak. Walaupun selama ini juga banyak yang mengkritik, katanya anak-anak tidak lagi serius mengerjakan Ujian Nasional karena tidak lagi menjadi penentu kelulusan.
"Tidak begitu kan. Justru kita ingin menggali niat murni dari anak itu yang lebih penting. UN ini kita ingin tahu betul kemampuan anak, bukan kemampuan anak yang dipaksakan. Karena itu untuk memetakan kondisi pendidikan kita secara nasional," jelasnya.
Muhadjir juga menegaskan, bahwa UN tidak bisa dihapuskan atau dihilangkan karena amanat undang-undang. Karena yang dilaksanakan UN bagian dari evaluasi nasional.
"Selama undang-undangnya mengharuskan ada evaluasi nasional ya tidak bisa (dihapus). Soal nama mungkin boleh diganti, dari dulu namanya berganti-ganti. Dulu pertama 1965 namanya Ujian Penghabisan, setelah itu Ujian Negara, Ebtanas (Evaluasi Tahap Nasional), UAN (Ujian Akhir Nasional) dan sekarang Ujian Nasional (UN). Namanya saja, kemasannya, tapi isinya sebetulnya evaluasi," jelasnya.
Sementara, harus dilaksanakan evaluasi secara nasional untuk menetapkan standar dan mengetahui standar tersebut tercapai atau tidak. Kemudian dipetakan antara yang belum tercapai harus ditangani secara sungguh-sungguh.
"Terus kita tingkatkan, agar ada pemerataan secara nasional," jelasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi X DPR RI terbuka membahas lebih lanjut mengenai rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti kembali menerapkan UN.
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.
Baca SelengkapnyaMuhadjir menilai tidak ada urgensi untuk mengubah Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 menyusul penolakan kenaikan UKT.
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti menegaskan jika pemberlakuan kembali UN saat ini masih sekadar wacana.
Baca SelengkapnyaKemendikbudristek mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan evaluasi demi penyempurnaan PPDB.
Baca SelengkapnyaYakni, meningkatkan kualitas ilmu sains dan teknologi yang diperoleh siswa terutama siswa SD.
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR menilai program Merdeka Belajar disebutnya bukan merupakan program baru. Karena hal itu bagian dari kurikulum lama yang diperkuat lagi.
Baca SelengkapnyaAnies menilai kesuksesan pendidikan ditentukan oleh guru yang berkualitas, bukan kurikulum yang diotak-atik.
Baca SelengkapnyaAnies-Cak Imin akan menyampaikan gagasan dalam pertarungan Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi menimbulkan sejumlah masalah.
Baca SelengkapnyaRuang untuk belajar dan berbagi di antara sesama guru juga kini semakin luas dengan adanya platform Merdeka Mengajar
Baca SelengkapnyaJika orang tua berlaku curang, sama saja telah mendidik anaknya untuk menjadi koruptor
Baca Selengkapnya